22 June 2022, 05:00 WIB

Negara Gagal bin Ambruk


Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/Ebet

URUSAN ancaman negara gagal atau negara bangkrut sepertinya amat merisaukan Jokowi. Itu pula yang menyebabkan Presiden sampai dua kali menyampaikan kerisauannya tersebut dalam kurun setengah bulan ini.

Saat memberikan sambutan di depan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), dua pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan ada 60 negara yang sedang mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Bahayanya, mereka terancam menjadi negara gagal.

Negara-negara yang tidak disebutkan namanya itu, dijelaskan Jokowi, terancam menjadi negara gagal apabila tidak bisa mengatasi persoalan ekonominya. "Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan maupun ekonomi. Dan diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera mengatasi ekonominya. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya," kata Jokowi dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-50 Hipmi di JCC, Jakarta.

Jokowi pun mendapatkan 'bisikan' dari Bank Dunia dan IMF tentang ancaman yang disebutkan amat nyata itu. "Jadi, proyeksi pertumbuhan ekonomi betul-betul sudah diturunkan oleh Bank Dunia, utamanya di negara-negara berkembang dari yang sebelumnya 6,6% proyeksi di 2022 diturunkan jadi 3,4%. Anjlok," tuturnya.

Namun, Jokowi bersyukur bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal I 2022 masih tumbuh 5,01%. Presiden pun bangga atas capaian itu karena tidak ada negara anggota G-20 yang mencapai pertumbuhan seperti Indonesia.

Presiden bersyukur, tapi tetap risau. Buktinya, Jokowi mengulang peringatannya itu kemarin. Saat menyampaikan pidato di depan Rakernas PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, kemarin, Jokowi mengulangi lagi pernyataannya itu. Namun, kali ini ia memakai istilah 'negara ambruk'.

Kondisi global, menurut Jokowi, saat ini sedang diliputi kengerian. "Sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah, beberapa krisis pernah kita alami, tetapi ini bertubi-tubi krisisnya. Krisis karena pandemi, mau pulih kemudian ada perang kemudian masuk merembet ke mana-mana," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan data yang diterimanya dari Bank Dunia dan IMF menunjukkan ada 60 negara yang ekonominya terancam ambruk. Data itu menurutnya sangat mengerikan dan tidak diharapkan terjadi.

"Angka-angkanya saya diberi tahu, ngeri kita. Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN menyampaikan, terakhir baru kemarin saya mendapatkan informasi 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, apabila hanya satu atau dua negara yang bangkrut, dapat ditolong negara lain atau lembaga internasional. Namun, apabila ada 60 negara yang mengalami itu, akan berdampak ke segala arah dan itu kondisi yang sangat mengerikan.

Ihwal ancaman 'negara gagal' itu sebenarnya sudah satu dekade lalu diperingatkan dua ilmuwan: Daron Acemoglu dan James A Robinson. Keduanya meneliti sebab-sebab sebuah negara terancam menjadi negara gagal beserta ciri-cirinya. Penelitian itu pun sudah dibukukan dalam judul Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012).

Di buku tersebut, keduanya mendapatkan jawaban mengapa negara bisa gagal. Rupanya, negara-negara itu gagal karena lembaga-lembaganya itu rusak, korupsinya terlalu beranak pinak. Cerita yang disodorkan Why Nations Fail merentang dari era Romawi Kuno, Kerajaan Maya, penjelajahan Eropa di Asia dan Amerika, hingga zaman kiwari.

Ketimpangan kekayaan di antara dua negara bertetangga menjadi bahan Acemoglu dan Robinson mengembangkan teorinya. Contohnya Korea Selatan dan Korea Utara, Jerman Barat dan Jerman Timur, juga dua wilayah Nogales; yang satu di Arizona (Amerika Serikat) dan satu lagi di Sonora (Meksiko).

Acemoglu dan Robinson menjelaskan negara sejahtera muncul karena ekonomi mereka tumbuh di bawah naungan lembaga ekonomi yang inklusif. Lembaga itu menjamin hak kepemilikan pribadi, hukum dan ketertiban, hingga akses pendidikan. Lembaga ekonomi bersifat terbuka dan relatif bebas dimasuki bisnis baru, memberikan peluang bagi sebagian besar warga negara, misalnya, untuk berinvestasi dan berinovasi.

Sebaliknya, negara miskin terjadi karena lembaga ekonomi ekstraktif yang dirancang segelintir elite untuk mengisap sumber daya dari seluruh masyarakat. Ia tumbuh di lembaga politik absolut. Ekonomi ekstraktif juga 'telanjur' mengandalkan sumber daya alam serta alpa mengurus secara serius sumber daya manusia.

Jadi, mumpung Presiden sedang risau dan memperingatkan munculnya bahaya jangka pendek dan menengah tentang adanya negara yang menuju ke arah gagal, negara yang ambruk ekonominya, kiranya ini momentum berkaca diri. Sudahkah ekonomi kita selama ini dihela menuju perekonomian inklusif? Atau jangan-jangan kita masih berasyik-masyuk dengan ekonomi ekstraktif.

Apakah juga lembaga-lembaga kita didesain untuk mendorong ekonomi yang inklusif atau masih pura-pura menuju inklusif. Nasib menjadi negara sejahtera atau negara gagal dan ambruk sangat ditentukan bagaimana kita mendesain aturan main dan praktik-praktik ekonomi dan politik hari ini.

 

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA