18 May 2022, 05:00 WIB

Pangan sebagai Panglima


Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/Ebet

BENAR belaka apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo sekitar empat setengah tahun lalu. Ketika itu, saat menyampaikan pidato pada Dies Natalis Institut Pertanian Bogor, pada September 2017, Jokowi menyampaikan pesan khusus. Di kampus IPB Bogor, dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ke depan, bukan politik dan hukum yang akan menjadi panglima, melainkan justru urusan pangan.

Siapa yang punya pangan, kata Jokowi dalam orasinya, dia yang mengendalikan. Ke depan, seluruh negara berebut pangan, energi, dan air sehingga perlu disiapkan logistik yang memadai agar negara tidak mudah ditundukkan. "Tanpa ketersediaan logistik yang mencukupi, negara ini mudah dikalahkan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, negara mudah ditundukkan karena ke depan bukan politik lagi yang jadi panglima. Pula, mungkin bukan hukum lagi yang jadi panglima. "Saatnya pangan yang menjadi panglima," katanya.

Karena itu, paradigma-paradigma baru dan inovasi baru tentang pangan harus dikeluarkan dan diciptakan. Tanpa itu, tandas Jokowi, sulit rasanya kita berkompetisi, sulit pula kita bersaing dengan negara lain.

Hanya kurang dari setengah dekade, ucapan Kepala Negara itu mendekati terbukti. Saat perang Rusia dengan Ukraina pecah, sebagian dunia mulai panik. Tidak terkecuali negara-negara raksasa seperti Amerika Serikat, khususnya negara-negara di Eropa.

Pangkalnya, Rusia dan Ukraina sebagai penyuplai gandum penting di dunia mulai menggunakan komoditas pangan penting tersebut sebagai alat negosiasi dan 'teror'. Rusia memblokade kapal-kapal pengangkut gandum asal Ukraina untuk dipasok ke sejumlah negara. Rusia yang diblokade ekonomi, tak sudi lagi memasok bahan pangan utama di sejumlah negara itu.

Padahal, selama beberapa tahun terakhir, Rusia memproduksi hampir 80 juta ton gandum per tahun dan mengekspor hampir 30 juta ton, sedangkan Ukraina mengekspor sekitar 20 juta hingga 25 juta ton gandum per tahun. Pangan pun jadi alat tawar-menawar yang amat menentukan.

Beberapa saat setelah Rusia dan Ukraina mengurangi, bahkan menyetop, pasokan gandum, dunia dilanda kepanikan. Tiap-tiap negara berlomba mengamankan pasokan pangan mereka sendiri-sendiri. Terbaru, mulai pekan ini, India juga melarang sementara waktu ekspor gandumnya. Padahal, India memasok sekitar 12 juta ton gandum per tahun untuk kebutuhan global.

Krisis pangan dunia pun di pelupuk mata. Sebuah laporan baru oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) telah memperingatkan tentang dampak perang terhadap situasi pangan di Afrika. Antara 2018 dan 2020, impor gandum dari Rusia menyumbang hampir sepertiga dari total kebutuhan gandum Afrika. Sementara itu, sekitar 12% kebutuhan gandum berasal dari Ukraina.

Laporan UNCTAD mengatakan krisis pangan itu mengancam hingga 25 negara Afrika, terutama negara dengan ekonomi kurang berkembang dan sangat bergantung pada impor gandum dari Rusia dan Ukraina. Laporan itu juga memperingatkan, kurangnya kapasitas cadangan pangan di Afrika membatasi kemungkinan untuk mengimbangi pasokan yang hilang. Situasi tersebut diperparah oleh melonjaknya harga pupuk yang akan menjadi beban tambahan bagi petani.

Krisis gandum membuat sejumlah negara mulai melirik beras. Akibatnya, kebutuhan beras sebagai substitusi pun naik. Ujung-ujungnya, harga beras pun mulai naik. Harga beras dunia melonjak 4,2% menjadi US$16,89 per 100 pounds, level tertinggi sejak Mei 2020. Harga beras juga melaju naik ke level 11% secara mingguan, level tertinggi sejak 2018.

Di sejumlah daerah di Indonesia, harga beras kualitas super dan kualitas bawah juga mulai naik. Di Bali, harga beras super naik 3,5% dalam beberapa pekan terakhir. Di Jawa Tengah, harga beras kualitas bawah juga mulai naik 0,44%. Meski baru naik tipis, patut kiranya soal beras ini segera diantisipasi, juga soal masih stabil tingginya harga sejumlah komoditas pangan lainnya di dalam negeri.

Jika kenaikan harga pangan akibat krisis pangan dunia ini bertemu dengan para pemain harga di dalam negeri, bakal datang krisis pangan kuadrat. Penderitaannya bakal bertumpuk-tumpuk. Apalagi jika para mafia itu kian paham bahwa pangan merupakan 'panglima baru' yang amat strategis. Di tangan mereka yang culas, krisis ialah kesempatan, tapi dalam pengertian negatif.

Maka, mengingat kembali pernyataan Jokowi bahwa pangan bakal menjadi panglima atau pengendali, penting kiranya agar Satgas Pangan bergerak gesit dan taktis. Bukti bahwa mesin-mesin negara bekerja ialah bila harga-harga pangan itu tidak bergerak liar dan terkendali.

Kalau mesin-mesin itu macet, kehabisan bahan bakar, atau masuk angin, ya, jangan heran kalau harga-harga pangan itu terus terkerek. Melambung hingga lupa turun, membubung hingga tidak tersentuh, apalagi terjangkau oleh tangan-tangan ringkih sebagian rakyat sendiri.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA