05 August 2021, 05:00 WIB

Menyelamatkan Kaum Difabel


Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/Ebet

PANDEMI covid-19 jangan sampai memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya terhadap penyandang disabilitas. Kesetaraan itu nyata dalam program vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Program vaksinasi bagi penyandang disabilitas diumumkan dalam konferensi pers bertajuk Disabilitas Bisa Vaksin pada 2 Agustus. Pemerintah menargetkan vaksinasi covid-19 untuk 225 ribu kaum difabel. Mereka akan disuntik vaksin Sinopharm yang dihibah Uni Emirat Arab. Setiap penyandang disabilitas mendapat dua dosis vaksin Sinopharm.

Pemerintah diharapkan untuk memperluas akses vaksinasi bagi kaum difabel. Karena itu, pendataan yang dilakukan secara terbuka dan akurat sangat dibutuhkan. Terus terang, persoalan pendataan paling buruk di negeri ini. Tengoklah data pemilih saban pemilu bermasalah, data penerima bansos juga bermasalah.

Data statistik khusus penyandang disabilitas di Indonesia belum ada. Kementerian Sosial memperkirakan jumlahnya 28 juta. Data Survei Ekonomi Nasional 2018, sebanyak 30,4 juta jiwa. Ketiadaan data dan perbedaan data itu berakibat sebagian penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan terdampak pandemi covid-19. Jangankan ada pandemi, dalam situasi normal saja, mereka dimarginalkan. Mereka terpinggirkan dari akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Kemauan baik pemerintah sudah ada. Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Disabilitas Internasional 2020 sudah mengumandangkan tidak boleh ada penyandang disabilitas yang tertinggal dari berbagai program pemerintah.

Payung hukum juga sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sedikitnya ada enam peraturan pemerintah diluncurkan sejak 2019, dari PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sampai PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

Jujur dikatakan bahwa program dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di negeri ini sudah memadai, tetapi implementasinya masih butuh bukti, termasuk soal vaksinasi.

Vaksinasi khusus penyandang disabilitas untuk memenuhi hak kesehatan diatur dalam Pasal 12 UU 8/2016. Salah satu cakupan hak kesehatan ialah memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan.

Pada umumnya kaum difabel itu tidak proaktif, butuh diajak. Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia, membenarkan akses informasi dan komunikasi menjadi salah satu tantangan, terutama saat pandemi.

Ia berharap para penyandang disabilitas dan mereka yang memiliki anggota keluarga difabel bisa mendapatkan informasi untuk mengikuti vaksinasi ini. Angkie pun menggandeng 98 komunitas penyandang disabilitas untuk menyukseskan vaksinasi di Jawa-Bali.

Penyandang disabilitas di Jawa-Bali bisa datang langsung ke sentra vaksinasi yang tersebar di 3.402 puskesmas atau bisa memanfaatkan pendaftaran daring yang bisa diakses lewat situs Http://menembusbatas.id/.

Belum semua penyandang disabilitas ramah teknologi digital untuk melakukan pendaftaran daring. Data Susenas 2018 mengungkapkan bahwa akses informasi penyandang disabilitas dalam penggunaan ponsel atau laptop hanya 34,89%. Adapun akses internet penyandang disabilitas 8,50%.

Setelah melaksanakan vaksinasi di Jawa-Bali Agustus hingga September, baiknya pemerintah fokus vaksinasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan dengan jumlah penyandang disabilitas dewasa 33,6% dan Sulawesi Tengah (40,6%) atau hampir 2 kali lipat dari proporsi penyandang disabilitas dewasa nasional.

Kelompok penyandang disabilitas dewasa (usia 18-59 tahun) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2018, jumlahnya sebanyak 22% dari seluruh penduduk usia 18-59 tahun. Sementara itu, penyandang disabilitas dari kelompok anak-anak (5-17 tahun) berjumlah 3,3%. Lagi-lagi Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan proporsi penyandang disabilitas anak tertinggi, mencapai 7,0%.

Eloknya, pemerintah melancarkan vaksinasi ketuk pintu untuk kaum difabel. Langkah yang ditempuh Menteri Sosial Tri Rismaharini patut diapresiasi. Ia menginstruksikan seluruh balai yang dimiliki Kemensos untuk menyediakan tempat pelaksanaan vaksinasi serta layanan pendampingan penyandang disabilitas ke pusat vaksinasi mulai penjemputan hingga pemulangan.

Persoalan jarak menjadi perhatian Risma. Dia mencontohkan, ada kaum difabel di Manggarai, NTT, yang harus menempuh perjalanan selama empat hari untuk mendapatkan vaksin. "Masalahnya tidak sekadar bagaimana mereka bisa vaksin, tapi juga akses mereka mendapatkan vaksin itu."

Kewajiban negara dan seluruh anak negeri ini untuk menyelamatkan penyandang disabilitas dari keganasan korona, virus pencabut nyawa. Menyelamatkan penyandang disabilitas dari covid-19 ialah panggilan kemanusiaan.

Ingat, dalam sejarah dunia, banyak kaum difabel yang mengukir prestasi spektakuler melebihi kemampuan normal. Ada Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu listrik atau Ludwig Van Beethoven, sang komponis legenda musik klasik. Indonesia perlu memberikan kesempatan kepada kaum difabel unjuk prestasi, jangan pula mereka dimarginalkan.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA