22 October 2020, 05:00 WIB

Merayakan Solidaritas


Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/Ebet

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin berusia satu tahun pada 20 Oktober. Membangun solidaritas sosial ialah salah satu keberhasilan nyata saat ini.

Harus jujur diakui bahwa praktik politik praktis telah membelah bangsa. Pemilu dan pilkada yang mestinya menyatukan malah memisahkan satu sama lain dalam kenyataannya.

Lembaga Riset Polmark Indonesia pada 2018 merilis hasil survei. Disebutkan bahwa ada peningkatan potensi rusaknya kerukunan sosial selama 2014-2017. Potret itu didapat dari hasil survei Polmark saat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dalam survei Polmark setelah pilkada DKI, ditemukan sedikitnya 5,7% hubungan pertemanan yang rusak. Sementara itu, setelah Pilpres 2014, Polmark menemukan 4,3% hubungan pertemanan rusak.

Efek dan residu polarisasi politik pada Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017 terbawa dalam Pemilu 2019. Hasil riset Puskapol UI menunjukkan bahwa dua pihak yang berkontestasi dalam Pilpres 2019 jelas mengapitalisasi berbagai isu identitas.

Polarisasi setelah Pilpres 2019 masih terasa selama empat bulan pertama pemerintahan Jokowi-Amin meski Prabowo yang menjadi rival Jokowi sudah bergabung dalam pemerintahan.

Pandemi covid-19 membawa kesadaran baru di tingkat akar rumput, kesadaran untuk bersatu padu melawan virus korona. Semangat saling membantu dan bergotong royong menjadi kesadaran baru. Di kompleks saya, misalnya, ketika satu keluarga diketahui positif covid-19, keluarga itu melakukan isolasi mandiri. Gotong royong pula tetangga menyuplai kebutuhan makanan keluarga itu.

Sepenggal cerita saling membantu itu menjadi sejarah negeri tak berhenti berkisah soal solidaritas yang menjadi kekuatan. Solidaritas itu patut dirayakan.

Merayakan solidaritas menjadi subjudul buku Laporan Tahunan 2020 yang diterbitkan Kantor Staf Kepresidenan. Solidaritas disebutkan sebagai sebuah kekuatan energi yang menembus sekat agama, suku, ras dan status sosial, serta menggerakkan masyarakat ikut terlibat memikul beban dengan segala hal yang dimiliki dan dikerjakan.

‘Bermula dari kegelisahan warga atas hidup yang kian sulit akibat wabah yang entah sampai kapan. Lalu muncul ide sederhana: membantu sesama dengan menghimpun tenaga dan sumber daya. Dari skala kecil, kampanye hidup sehat, membuat dapur umum bagi warga yang kekurangan, membeli produk tetangga dan kolega yang terkena PHK, hingga beramai-ramai ikut merakit dan menjahit alat pelindung diri ketika barang itu langka dan jadi rebutan dunia’.

Jika politik membelah, wabah covid-19 justru menyatukan. Karena itu, tepatlah makna solidaritas dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Sollicitudo Rei Socialis. Solidaritas dimaknai sebagai keteguhan hati ‘yang mantap dan tekun’ untuk membangun kesejahteraan umum.

Ada korelasi yang kuat antara solidaritas dan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum menurut Gaudium et Spes ialah keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan, yang memungkinkan, baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan, untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka.

Solidaritas sosial harus dirawat untuk menjadi modal politik berkeadaban. Lawan politik mesti dianggap sebagai teman adu berpikir dan gagasan. Pilpres ataupun pilkada itu cuma instrumen memilih pemimpin dan pada akhirnya pemimpin itu hanya bekerja untuk memakmurkan rakyat.

Patut disyukuri, sejauh ini, kampanye pilkada menjauhi politik identitas meskipun hingga kampanye memasuki hari ke-25 pada 20 Oktober, masih tercatat sejumlah pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran lain, seperti politik uang.

Modus politik uang, kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, ialah 58 daerah yang menggelar pilkada menganggarkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk penanganan pandemi covid-19 di atas 40% dari total APBD.

Selain itu, pada daerah yang kepala daerahnya berpotensi maju kembali, yakni di 31 daerah, alokasi untuk jaring pengaman sosial melebihi 50% di atas APBD. Bahkan, ujarnya, ada 6 daerah yang mengalokasikan JPS melebihi 75% dari total APBD.

Terus terang, anomali alokasi dana jaring pengaman sosial itu bukanlah bagian dari solidaritas sosial yang dirayakan sebab alokasi itu sesungguhnya korupsi kewenangan untuk meningkatkan elektabilitas.

Eloknya, dalam rangka merawat solidaritas, anggap saja Indonesia ibarat tubuh yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Satu bagian terluka, sakitnya terasa di sekujur tubuh bangsa. Karena itu, segenap anak negeri perlu bergandengan tangan menjaga dan merawat tubuh bernama Indonesia.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA