13 August 2020, 05:00 WIB

Daulat Uang Pilkada


Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/Ebet

PILKADA itu ibarat keluar kandang singa masuk mulut buaya. Tujuan pilkada langsung antara lain mengurangi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Faktanya, politik uang pada pilkada langsung malah semakin menjadi-jadi.

Politik uang menjadi normal baru dalam politik. Istilah itu diperkenalkan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam tulisannya berjudul Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca-Orde Baru.

Tulisan Burhanuddin itu dimuat di Integritas, jurnal antikorupsi milik KPK (2019). Akibat politik uang, pemilu gagal menjadi instrumen dalam melahirkan pejabat publik yang berintegritas.

Burhanuddin juga menyumbangkan tulisan dalam buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia yang diterbitkan Bawaslu (2018). Tulisannya berjudul ‘Komoditas Demokrasi: Efek Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara’.

Mengutip survei nasional pasca-Pileg 2014, Burhanuddin menemukan fakta bahwa satu di antara tiga orang pemilih terpapar praktik jual-beli suara sehingga menempatkan Indonesia di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibandingkan dengan Uganda (41%) dan Benin (37%).

Virus politik uang dalam pemilu itu menjangkiti pilkada secara langsung yang digelar sejak 2005. Politik uang selalu mewarnai setiap kali pilkada digelar, termasuk pilkada di 270 daerah yang digelar pada 9 Desember 2020.

Hasil survei Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (2020) menyatakan mayoritas masyarakat di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan mau menerima uang dari paslon kepala daerah. Berdasarkan hasil survei itu, masyarakat di Sumatra yang mau menerima politik uang sebesar 62,95%, sedangkan di Jawa 60% dan di Kalimantan sebanyak 64,77%.

Politik uang ialah cara primitif meraih suara. Akan tetapi, jujur diakui bahwa cara primitif itu paling ampuh. Survei menyebutkan 24,5% penerima politik uang akan memilih paslon yang telah memberikan uang.

Studi yang dilakukan Robi Cahyadi Kurniawan dan Dedy Hermawan (2019), mengutip Schaffer, menyebut empat jenis motivasi pemilih terima tawaran politik uang. Pertama, kebutuhan ekonomi jangka pendek para pemilih melihat keuntungan pribadi sesaat.

Kedua, rasa khawatir tentang kemungkinan pembalasan dari kandidat jika pemilih menolak tawaran politik uang. Ketiga, terkait rasa kewajiban pribadi mereka kepada broker (tim sukses) yang telah memberikan uang atau barang, biasanya terdiri dari orang dekat, teman, atau anggota keluarga. Keempat, keyakinan bahwa politik uang merupakan tanda kebajikan.

Motif ketiga dan keempat ialah satu penjelasan mengapa politik uang seringkali sulit dihilangkan. Survei persepsi publik KPK (2013) menyebutkan 71,72% masyarakat menganggap politik uang sebagai kelumrahan.

Terus terang, politik uang salah satu faktor yang menyebabkan pilkada berbiaya selangit. Perludem menemukan empat jenis pengeluaran yang menyebabkan tingginya biaya. Pertama, biaya mahar politik atau uang sewa perahu kepada partai politik. Kedua, biaya untuk kampanye dan politik pencitraan. Ketiga, biaya survei elektabilitas disertai konsultasi pemenangan. Keempat, menyogok pemilih dengan uang.

KPK menemukan mahar politik di Pilkada 2018. Menurut KPK, berdasarkan survei yang dilakukan, ada 20 responden yang mengaku ada mahar Rp50 juta sampai Rp500 juta per kursi. Dengan demikian, kalau calon bupati membutuhkan dukungan minimal 7 kursi di DPRD, mahar yang disiapkan antara Rp350 juta sampai Rp3,5 miliar.

Menarik membaca hasil penelitian Haryanto dkk terkait Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018. Setiap paslon menjadikan politik uang sebagai senjata pamungkas untuk memenangi pilkada.

Penelitian itu menemukan fakta bahwa setiap pasangan calon memiliki dua tim yang mengelola pengeluaran kampanye. Pertama, adalah bendahara resmi yang bertugas mengurus administrasi keuangan yang akan dilaporkan ke KPUD. Kedua, tim yang mengelola pengeluaran yang tidak dilaporkan ke KPUD.

Negara punya instrumen mencegah politik uang. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menempatkan politik uang sebagai kejahatan: pemberi dan penerima bisa dipidana. Sayangnya, hukuman itu garang sebatas teks, tetapi miskin dalam praktik, daulat uang terus dipelihara penuh kesadaran.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA