03 April 2020, 05:30 WIB

Bantuan Langsung Tunai


Suryopratomo, Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/EBET

WABAH virus korona tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan masyarakat dunia, krisis kesehatan ini kemudian mengimbas ke krisis ekonomi dan juga sosial. Terhentinya kegiatan bisnis dan ekonomi akan menimbulkan malapetaka baru.

Dana Moneter Internasional sudah memastikan, pandemi virus korona menyebabkan resesi global. Perekonomian dunia akan tertekan sangat dalam, sehingga perlu mulai dipikirkan cara pemulihannya.

Negara-negara maju sudah menyiapkan stimulus ekonomi berskala raksasa. Presiden AS Donald Trump sudah menggelontorkan dana US$2,2 triliun, di mana sebagian besar di dalamnya diperuntukkan agar membuat perekonomian masih bisa berputar.

Mesin ekonomi tidak boleh dibiarkan sampai terhenti. Satu bagian saja tidak bergerak akan merontokkan seluruh kerja mesin. Sebab, setiap bagian sangat membutuhkan dukungan bagian lain untuk bisa bergerak.

Tidak salah apabila Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan, kondisi terburuk ekonomi yang juga akan kita bisa hadapi. Apabila wabah virus korona ini tidak berakhir sampai kuartal terakhir, kita bisa menghadapi pertumbuhan negatif sampai minus 0,4%.

Bagaimana lalu mencegah jangan sampai kondisi yang buruk itu terjadi? Pemerintah harus memberikan stimulus. Terutama stimulus kepada kelompok masyarakat yang terdampak akibat covid-19. Terutama kelompok masyarakat yang sampai harus kehilangan pekerjaan.

Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Menkeu untuk merombak anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana-dana yang tidak terpakai seperti biaya rapat dan perjalanan dinas dialihkan untuk bantuan sosial. Kelompok masyarakat bawah harus segera menerima dana jaring pengaman sosial agar tetap bisa mempunyai daya beli dan itu yang akan menggerakkan ekonomi yang lebih besar.

Pemberian jaring pengaman sosial harus dilakukan cepat. Kita tidak boleh membiarkan ada kelompok masyarakat yang sampai merasa frustrasi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Teringat pengalaman gejolak harga minyak dunia pada 2005, sehingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono harus memberikan dana langsung tunai. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ketika itu diminta membuat program pemberian BLT agar masyarakat tidak tertekan kehidupannya oleh kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jusuf Kalla sempat meminta tolong Bank Dunia untuk menyusun cara penyaluran yang tepat. Namun, Bank Dunia membutuhkan waktu dua tahun untuk membuatnya. Waktu dua tahun sudah membuat negara ini ambruk karena rakyat telanjur menderita dan marah.

Akhirnya, Jusuf Kalla membuat sendiri boleh penyaluran BLT. Bantuan diserahkan langsung melalui RT-RT. “Kalau pun 10% salah sasaran, ada 90% yang sampai kepada yang memang berhak. Yang terpenting masyarakat bisa dibantu dan tidak harus menghadapi kesulitan,” ujar Wapres Jusuf Kalla yang ikut menyerahkan langsung BLT di kawasan kumuh Jakarta Utara.

Caveat yang bisa dipetik, dalam kondisi krisis jangan berharap bisa membuat kebijakan sempurna. Sebab pilihan yang dihadapi saat krisis bukanlah antara baik dan buruk, tetapi antara yang buruk dan kurang buruk, antara evil and less evil.

Untuk itulah kita mengingatkan Menteri Sosial tidak berlama-lama mengambil langkah menjalankan perintah Presiden. Salurkan segera anggaran Rp110 triliun yang sudah dialokasikan untuk jaring pengaman sosial. Sekarang sudah banyak warga tidak mempunyai pendapatan karena pembatasan untuk bisa keluar rumah.

Satu lagi yang harus dipikirkan pemerintah, industri yang masih berjalan jangan dibiarkan sampai terganggu. Industri makanan dan minuman, industri farmasi, dan industri lain yang memengaruhi kehidupan masyarakat, harus diupayakan bisa berjalan. Termasuk industri karton yang dibutuhkan untuk membungkus makanan dan minuman yang akan didistribusikan.

Sekarang banyak industri yang mulai berteriak kekurangan bahan baku. Persediaan mereka hanya tinggal sampai Mei. Pasokan terhambat bukan hanya karena protokol covid-19, tetapi banyak kementerian tidak mengambil keputusan. Padahal Presiden sudah mengingatkan, di samping persoalan penanganan virus korona, jangan sampai kegiatan lain yang membangunkan harapan masyarakat ikut terganggu.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA