18 February 2020, 05:10 WIB

Untuk Indonesia


Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI/Ebet

 

KEINGINAN Presiden Joko Widodo membuat terobosan besar dengan menyederhanakan peraturan berkaitan dengan investasi bukan baru dilontarkan. Dalam pidato setelah memenangi Pemilihan Presiden April 2019, ia menyampaikan visi Indonesia Maju. Salah satunya ialah rencana untuk mengajukan rancangan undang-undang omnibus guna menggantikan 74 undang-undang yang selama ini menghambat investasi.
       
Jokowi ketika itu menyampaikan harapan agar rencananya tersebut mendapat dukungan dari DPR dan juga masyarakat. Hal itu karena langkah yang akan dilakukan lebih ditujukan menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa menurunkan angka pengangguran dan dengan itu memperbaiki kehidupan rakyat.
       
Kita sering mengatakan manusia itu merupakan homo faber. Manusia baru merasa menjadi manusia yang berguna apabila ia memiliki pekerjaan. Tugas negara sesuai dengan konstitusi memberikan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.
       
Ketika kita berbicara soal lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak, maka mau tidak mau kita harus melihat kondisi negara lain. Salah satu yang pantas dijadikan perbandingan ialah Thailand dan Vietnam, bagaimana mereka bisa menarik investasi dan menekan tingkat pengangguran.
         
Bayangkan, tingkat pengangguran di Thailand hanya sekitar 1%. Vietnam yang baru akhir 1980-an membangun negaranya bisa cepat mengatasi ketertinggalan. Dalam waktu 30 tahun mereka bisa naik dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Tingkat pengangguran di negara itu tercatat 3,5%.
          
Persis seperti yang kita lakukan di zaman Orde Baru dulu, Vietnam membuka seluas-luasnya investasi sepanjang mempekerjakan warga mereka. Vietnam benar-benar memberikan karpet merah kepada investasi asing, termasuk dari 'musuh lama' mereka, AS. Apple, misalnya, sedang merelokasi pabrik Airpod dari Tiongkok ke Vietnam.
          
Tidak usah heran apabila investasi asing langsung ke Vietnam naik terus dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu investasi asing langsung yang masuk ke Vietnam mencapai US$31,8 miliar, sedangkan Indonesia hanya memperoleh investasi sekitar US$28,1 miliar.
          
Dengan basis industri yang kuat, bukan hanya keterampilan bangsa yang meningkat, basis ekonomi juga menjadi lebih kukuh. Baik Thailand maupun Vietnam tidak lagi mengenal defisit perdagangan. Bahkan neraca transaksi berjalan kedua negara itu selalu positif angkanya.
          
Kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Kita harus bisa keluar dari perangkap ekonomi yang menyulitkan kita sebagai bangsa. Masih tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan harus menjadi pemikiran kita bersama. Presiden Jokowi bahkan menyebut kita perlu melakukan transformasi ekonomi.
          
It’s take two to tango. Bahkan kita membutuhkan bukan hanya dua, menlainkan juga tiga pihak untuk menari tango. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani harus duduk bersama-sama memikirkan cara untuk membuat lebih banyak warga bangsa ini menjadi manusia produktif.
          
Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan Thailand dan Vietnam kalau semangatnya saling penuh curiga seperti sekarang. Kita tahu RUU omnibus yang sudah diajukan ke DPR bukanlah rancangan yang sempurna. Tugas kita bersama untuk mengkaji dan memberikan masukan agar tercapai kesempurnaan seperti yang kita harapkan. Kita tidak mungkin menyusun sebuah undang-undang yang baik kalau sekadar dicari kekurangannya, tanpa mau memberikan alternatif lebih baik.
       
Kita harus kembali ke akar persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Begitu banyaknya dana yang ada di dunia, tetapi sedikit yang masuk ke Indonesia. Penyebabnya ialah banyaknya aturan yang membelit dan akhirnya membuat frustrasi investor.
     
RUU omnibus mencoba menyederhanakan semua itu. Kewenangan yang ada di daerah akan ditarik ke pusat apabila dalam periode tertentu tidak kunjung selesai. Kita tidak ingin kalah dengan negara lain untuk memberikan karpet merah sepanjang bisa membuka kesempatan kerja bagi rakyat.
           
Bukan hanya dari sisi perizinan yang akan disederhanakan dalam upaya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga bersedia menurunkan tarif pajak demi masuknya investasi yang bisa membuka lapangan kerja.
           
Kita tentu tidak menutup mata terhadap kekhawatiran masuknya penumpang gelap dalam penyusunan RUU omnibus ini. Pembahasan yang akan dilakukan DPR merupakan kesempatan untuk mengoreksi agar dihasilkan sebuah peraturan yang benar-benar bisa membuat Indonesia melakukan transformasi ekonomi.

 

 

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA