DOB, Marak Mekarnya Payah Majunya



Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group - 03 August 2019, 05:10 WIB
img
Dok.MI

BERBINCANGLAH pagi itu kami (saya dan seorang bupati di Provinsi Lampung) di selasar rumah panggung. Rumah adat yang arkais. Seraya menikmati kopi robusta, sang bupati bertutur tentang perjuangannya hingga bisa dua periode menjabat. Itu tak mudah, katanya, jika ketokohannya tak kuat, strateginya tak jitu, dan pundi-pundi fulusnya tak cukup.

Ia juga bercerita dengan bangga bagaimana bisa 'menjadikan' salah satu anaknya yang masih muda terpilih sebagai bupati di sebuah kabupaten lain hasil pemekaran. "Anda tahu anak saya, kan? Kalau bukan karena ayahnya (maksudnya ia sendiri), tak mungkin anak saya jadi bupati," katanya. Sang anak ialah bupati pertama di daerah otonomi baru (DOB) hasil pilihan langsung.

Itu memang obrolan beberapa tahun lalu. Kini ayah-anak itu sudah tak lagi menjabat bupati. Fenomena anak kepala daerah menjadi kepala daerah memang jamak adanya. Bahkan, tak hanya anak, tapi juga istri, menantu, adik, kakak, dan garis kekerabatan lainnya.

Di seluruh Indonesia, DOB memang bertumbuh pesat. Sebelum reformasi, ada 27 provinsi, 249 kabupaten, dan 65 kota. Setelah terbit UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (yang beberapa kali direvisi) dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjadi 34 provinsi, 414 kabupaten, 98 kota, 7.024 kecamatan, dan 81.626 daerah setingkat desa.

Meskipun DOB sudah amat banyak, gairah pemekaran terus berkobar. Menurut Kementerian Dalam Negeri, hingga 2018 pihaknya telah menerima 318 usulan pemekaran baru. Jokowi-Kalla memang menerapkan moratorium DOB. Dasarnya pastilah evaluasi Bappenas dan Kemendagri, sepanjang 1999-2014 sekitar 70%-80% DOB gagal memajukan daerah.

Beberapa provinsi yang pemekarannya amat pesat, tetap saja masuk kategori miskin. Kesibukan kerap tampak setiap ada daerah pemekaran baru, yakni perebutan kekuasaan di antara elite lokal. Munculnya segmentasi 'raja-raja kecil' yang seakan-akan menguasai suatu teritori tertentu menyuburkan politik dinasti, juga dinasti politik.

Fakta serupa itu pula yang dilihat Rustan Amarullah, peneliti birokrasi dan manajemen pelayanan publik. Sementara itu, aktivitas ekonomi kurang kondusif karena pembuatan aturan khususnya retribusi dan pajak daerah yang kerap menimbulkan persoalan. Koordinasi antarlembaga pemerintah juga rendah. Ruang keterlibatan publik terbatas.

Provinsi Banten yang berpisah dari Jawa Barat pada 2000 bisa disebut contoh paling nyata rimbunnya politik kekerabatan. Jejaknya bisa dilacak dari Tubagus Chasan Sochib, ayah Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten. Di bawa Atut, dinasti politik di provinsi ini berkembang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Meskipun kakak-beradik, Atut dan Tubagus Wardana, dibui karena korupsi, politik dinasti tak melindap sedikit pun.

Wahidin Halim pun perlu menggandeng putra Atut, Andika Hazrumy, sebagai wakil dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Banten 2017, dan berhasil. Betapa kuat pengaruh keluarga Chasan di Banten. Lebih jauh tentang politik dinasti di Banten bisa dibaca pada penelitian Agus Sutisna, dosen ilmu pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang berjudul Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah (2017).

Sesungguhnya hal baik elite lokal menjadi penguasa DOB. Mestinya justru punya gairah berlipat untuk memajukan daerahnya. Ia harus bermetamorfosis menjadi pemimpin transformatif. Faktanya hanya sebagian kecil DOB yang punya pemimpin inovatif.

Moratorium ini mestinya dimaanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh jalannya DOB. Berbagai peraturan pemerintah harus lekas disiapkan. Harus ada keberanian, DOB gagal disatukan lagi ke daerah induknya. Para pemimpin daerah mestinya menyadari tugas utama memajukan daerah itu, termasuk memberikan pendidikan terbaik. Pemimpin yang hanya menunggu anggaran dan tak punya visi membangun harus lekas dievaluasi.

Di tangan pemimpin yang miskin visi, betapa pun sumber daya alam melimpah dan anggaran terpenuhi, tak akan menjadi apa-apa, kecuali memperkaya diri dan kerabatnya. Padahal, otonomi harus dimaknai sebagai berkah bagi daerah. Bukan musibah. Membiarkan terlalu lama DOB tak sesuai harapan, sama artinya membiarkan kemalangan rakyat wilayah itu terus berlanjut.

Harus ada solusi pula tentang biaya politik yang amat mahal dan suburnya dinasti politik sebab ini pula yang menjadi belenggu orang-orang terbaik menjadi pemimpin dan suburnya korupsi.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA