31 July 2019, 05:30 WIB

Tambang yang Inklusif


Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI

PENJELASAN Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas tentang perkembangan sosial yang terjadi di Timika pantas menyadarkan perhatian kita bersama. Ketika perusahaan tambang tembaga itu pertama hadir pada awal 1970, jumlah penduduk di kota itu hanya sekitar 1.000 jiwa. Hampir 50 tahun kemudian jumlah penduduknya meningkat menjadi 255.000 jiwa.

Perkembangan penduduk yang begitu pesat akan menjadi ancaman apabila tidak diikuti dengan perkembangan usaha di Kabupaten Mimika. Sekarang ini, menurut kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat 

Universitas Indonesia, produk domestik regional bruto Papua Barat sekitar 48% disumbangkan dari PT FI. Yang lebih dahsyat, PDRB Kabupaten Mimika 94% berasal dari PT FI. Dari bandar udara, kantor bupati, rumah sakit, hingga stadion untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 dibangun PT FI.

Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana kelangsungan jalannya pemerintahan dan masyarakat di sana ketika kegiatan PT FI berakhir 20 tahun yang akan datang. Harus dipikirkan agar dalam masa 20 tahun ini ada kegiatan usaha lain yang berkembang di Kabupaten Mimika supaya kehidupan masyarakat bisa terus berkembang.

Tepatlah apabila saat membuka rapat koordinasi badan usaha milik negara pertambangan, Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mengingatkan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan perusahaan tambang. Kegiatan pertambangan jangan menjadi eksklusif, tetapi harus bisa melibatkan masyarakat sebagai bagian kegiatan usaha.

Rini melihat banyaknya warga yang masih hidup dalam kemiskinan di kawasan daerah pertambangan. Bahkan kehidupan mereka menjadi bertambah miskin ketika kegiatan pertambangan berakhir.

Pembangunan yang inklusif harus menjadi model pembangunan di wilayah pertambangan. Caranya, dana tanggung jawab sosial perusahaan harus lebih difokuskan untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan.

Memang itu tidak cukup untuk menggantikan pendapatan daerah dan kegiatan usaha masyarakat ketika kegiatan usaha pertambangan berakhir. Namun, setidaknya bisa menjadi bekal bagi masyarakat untuk mempunyai kegiatan produktif yang bisa menghidupi dirinya.

Tugas selanjutnya yang tak kalah penting ialah mempersiapkan daerah yang memiliki sumber daya alam untuk menjadi daerah yang menarik bagi investasi. Pengalaman di negara-negara Afrika, sumber daya alam akhirnya lebih banyak menjadi kutukan daripada menjadi berkah.

Kekayaan sumber daya alam cenderung membuat kita menjadi terlena. Lupa bahwa kekayaan alam itu hanya datang sekali dan kemudian akan habis. Pada saat kekayaan itu melimpah, kita seharusnya membangun warga menjadi manusia yang tangguh dan cerdas agar bisa membangun kegiatan usaha yang lebih berkelanjutan.

Banyak daerah di Indonesia yang memerlukan perhatian khusus agar terhindar dari kutukan sumber daya alam. Pemerintah harus melakukan affirmative action agar muncul kegiatan usaha di luar pertambangan. Masalahnya, waktu yang tersedia tidak banyak lagi. Waktu 20 tahun terlalu pendek untuk membangun Mimika agar tidak lagi bergantung pada industri pertambangan.

Pengusaha Mohamad 'Bob' Hasan pernah mengusulkan insentif pajak bagi pengusaha yang mau membuka usahanya di daerah. Pengurangan pajak 5%, misalnya, akan membuat pengusaha berpikir untuk memindahkan 

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA