Pulang



Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group - 16 July 2019, 05:10 WIB
img
MI/Ebet

BAGI yang pergi umumnya punya hasrat tak terperi untuk kembali. Itu sebabnya, bagi orang rantau, pulang ialah sebuah kerinduan yang tak tertahankan. Soalnya ialah ada yang pergi tapi sulit kembali karena tabiatnya sendiri.

Pulang, itulah fokus obrolan kami dengan beberapa kawan, Jumat malam lalu. Kami berbincang di sebuah kedai kopi di pojok jalan Jakarta yang terbuka dan tingkat polusi udara amat berbahaya. Namun, kami tak bermasker seperti anjuran seorang peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang saya dengar di radio. Apa enaknya berbincang dengan mulut bertirai?

Mestinya di era ini tak ada warga negara yang tak bisa pulang-kembali, kata kawan saya. Namun, virus yang 'mereka' bawa, juga berbahaya. 'Mereka' itu, puluhan bahkan mungkin ratusan orang Indonesia, keluarga gerombolan Negara Islam Irak dan Suriah (IS), terutama di Al-Hawl, Suriah. Mereka, terutama ibu-ibu dan anak-anak, hidup di mandala berbahaya. Bukan surga seperti harapan mereka. Kini mereka rindu Indonesia.

Ada yang bersetuju dan sebaliknya menerima mereka. Yang pro, beralasan demi kemanusiaan. Dua tahun lalu toh pemerintah Indonesia menerima belasan bekas anggota IS. Yang kontra, karena mereka berbahaya. Mereka menghujat Indonesia negeri thoghut. Terlebih dari banyak survei radikalisme di negeri kita kian meluas.

Ada pandangan lain, biarlah mereka diadili terlebih dahulu dengan sistem hukum yang berlaku di Irak dan Suriah. Laporan Amnesty International, misalnya, penyiksaan kerap terjadi terhadap mereka sebagai orang rantau. Tegakah kita?

Eropa, misalnya, seperti Jerman, Inggris, Prancis, dan Belanda, menerapkan kebijakan tegas. Tak ada tempat bagi mereka yang pernah bergabung dengan gerombolan IS. Mereka tak bisa kembali ke negerinya. Kalaupun menerima, syaratnya amat ketat.

Di masa silam, kita juga punya sejarah pahit tentang saudara sebangsa yang tak bisa pulang. Mereka para eksil, yang tak bisa pulang karena pergolakan politik 1965. Terutama mereka yang berada di beberapa negara Eropa. Banyak pula yang tetap ingin mengembuskan napas terakhir di Tanah Airnya semula: Indonesia.

Padahal, kepergian mereka banyak tak berkait dengan perihal politik. Misalnya, tugas belajar atau tugas negara. Kita bisa membayangkan kepedihan mereka. Bertahun-tahun tanpa kewarganegaraan, walau akhirnya dengan terpaksa menjadi warga negara tertentu. Mereka baru bisa pulang setelah Soeharto tumbang.

Di masa Uni Soviet ketika komunisme berkuasa, tak sedikit yang tak bisa kembali. Pujangga besar Alexander Isayevich Solzhenitsyn, yang tak henti mengkritik pemerintahan totaliter, pernah 'menikmati' penjara Gulag. Pemenang Hadiah Nobel Sastra 1970 ini diasingkan karena karya-karyanya yang tajam mengkritik pemerintahan, seperti buku Kepulauan Gulag (1974). Ia musuh Stalin di garis depan meski terus diburu polisi rahasia.

Kepulangannya pada 1994 disambut sebagai pahlawan. Ia pulang ke negerinya setelah komunisme bangkrut dan Uni Soviet bermekaran menjadi banyak negara. Pemimpin Uni Soviet terakhir, Mikhail Gorbachev, memuji, Solzhenitsyn ikut mengubah pandangan jutaan orang lewat tulisan-tulisannya tentang rezim yang lalim. Pujangga ini berjuang sampai akhir dan membuahkan demokrasi Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin pun menganugerahi Solzhenitsyn Bintang Negara. Penghargaan tertinggi Rusia bagi warganya yang penuh pengabdian kepada tanah airnya. Pujanggga itu wafat pada pada 2008 di usia 89 tahun.

"Lalu, bagaimana pentolan FPI, Muhammad Rizieq Shihab, yang ingin kembali?"

Di negeri demokrasi semua warga negara berhak untuk kembali. Tanah Air mestinya harus menjadi rumahnya yang paling nyaman, kecuali ia punya persoalaan karena tabiatnya sendiri. "Datang tak berjemput, pulang tak berhantar." Mungkin peribahasa ini tepat dan wajar?

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA