21 May 2019, 05:10 WIB

Seandainya


Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group|Podium

img
MI

POLITIK ialah soal kemungkinan. Artinya, kemungkinan itu juga bisa dari pengandaian. Mari kita berandai-andai. Seadainya calon presiden Prabowo Subianto benar-benar menolak hasil Pemilu 2019 yang ia nilai curang, artinya seluruh produk Pemilu 2019 itu tak ia akui. Meskipun ia akan meninggalkan cerita buruk dalam kematangan berdemokrasi, tapi itu sepenuhnya hak Prabowo.

Tanda-tanda seriusnya ancaman Prabowo setidaknya juga diucapkan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Bahwa pihaknya tidak akan menerima hasil Pemilu 2019 jika hasilnya tak sesuai. Masalahnya, yang disebut 'tak sesuai' itu ialah jika Prabowo-Sandi kalah dan Jokowi-Ma'ruf Amin menang. Untunglah KPU tegas menyatakan tak akan tunduk pada tekanan dan intimidasi dari mana pun.

Politikus Partai Berkarya, Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo, juga menegaskan Prabowo-Sandi tak akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi akan melakukan aksi jalanan. Salah satu putri penguasa Orde Baru itu pun membandingkan pemilu di masa ayahnya berkuasa dengan pemilu kali ini. Pemilu kali ini, katanya, jauh lebih curang dibandingkan pemilu di masa Soeharto berkuasa. Titiek seperti lupa, Soeharto dikenal sebagai pemimpin yang amat represif. Sulit pemilu bisa berlangsung bebas, jujur, dan adil, di masa ia berkuasa.

Kembali pada pengandaian, bahwa Pemilu serentak 2019 atau yang juga disebut 'pemilu lima kotak' menghasilkan calon presiden-wakil presiden terpilih dan juga calon anggota legislatif terpilih. Calon anggota legislatif terpilih itu terdiri atas Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyak (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

Menurut ahli hukum tata negara yang juga mantan Ketua MK, Mahfud MD, secara hukum penolakan hasil pemilu oleh Prabowo tak berimpilikasi pada hukum. "Tanggal 22 Mei kalau tidak menggugat ke MK sampai dengan tanggal 25, pemilihan presiden secara hukum, secara yuridis, sudah selesai tidak ada masalah," katanya. Namun, sekali lagi, jika Prabowo kekeuh pada sikapnya, menolak hasil Pemilu 2019, berarti ia menolak calon presiden-wakil presiden dan seluruh calon anggota legislatif terpilih.

Partai-partai satu koalisi dengan Gerinda, seperti PAN dan PKS, terlebih Demokrat, tak mungkin akan menjerumuskan diri untuk menempuh cara jalanan dan tak melalui mekanisme konstitusional. Katakanlah seluruh caleg Gerinda yang terpilih pada Pemilu 2019 ditarik dari seluruh tingkatan baik daerah mapun pusat. Dari hitung-hitungan sementara, Gerindra memperoleh 80 kursi di DPR RI. Pastilah ada ratusan kursi di DPRD provinsi dan ribuan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Bayangkan, para calon anggota legislatif sebanyak itu dari Gerinda ditarik dari parlemen. Artinya, periode 2019-2014, Gerindra tak punya wakilnya yang duduk di kursi legislatif. Mereka yang telah melakukan proses pencalegan dalam pemilu dengan biaya yang tidak murah, maukah mereka berada di luar sistem dengan menjadi 'oposisi' di luar gelanggang?

Betapa pun muskil, suara penolakan seluruh hasil Pemilu 2019 telah pula disuarakan petinggi Gerindra Arif Puyuono. Ia menafsirkan ucapan Prabowo menolak hasil Pemilu 2019, artinya tak hanya capres-cawapres terpilih, tetapi juga seluruh anggota parlemen dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Pernyataan Puyuono lebih punya konsistensi sikap. Sebab, jika yang ditolak hanya calon presiden-wakil presiden terpilih, menurut Arief terasa aneh. Ia memang berbeda pendapat dengan petinggi Gerinda lainnya, Andre Rosiade, misalnya, yang juga juru bicara BPN. Menurut Andre kecurangan lebih banyak di pilpres yang terstruktur, sistematis, masif. Bukan pileg.

Pernyataan Andre mudah sekali dipatahkan. Sebab, yang terlibat dalam Pemilu 2019, baik pilpres maupun pileg, orangnya sama. KPPS-nya sama, pengawasnya sama, saksinya sama, dan seluruh petugas di TPS sama, kenapa ada berbedaan dalam hasil? Ini ambivalensi sikap yang logika argumentasinya sangat rapuh. Penghitungan berjenjang dari mulai di TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, tidak ada masalah, kenapa jadi masalah ketika dihitung di pusat? Bukankah hasil di pusat merupakan akumulasi dari hitung-hitungan dengan sistem berjenjang itu?

Saya tentu berharap, sebagai calon kepala negara--meskipun kalah dalam Pemilu 2019--Prabowo paham dan mafhum apa implikasi dari penolakan hasil pemilu itu. Terlalu banyak contoh kearifan dan kebesaran jiwa seorang pemimpin ketika kalah dalam kontestasi politik elektoral dengan besar hati mengucapkan selamat kepada sang pemenang. Hillary Clinton dari Partai Demokrat di Amerika Serikat salah satu contoh terbaik.

Meski ada bukti kecurangan yang dilakukan kubu Donald Trump dari Partai Republik, Clinton tak memilik aksi jalanan. Ia menempuh jalan legal. Meski tim penyelidik yang dipimpin Robbet Mueller menemukan bukti kecurangan yang melibatkan Rusia yang berkontak dengan orang-orang dekat Trump, tetapi Clinton tetap mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat kepada Trump.

Saya selalu teringat pada pengakuan Prabowo dalam debat calon presiden, bahwa ia seorang pancasilais, seorang patriot, dan seorang nasionalis. Pembuktian dari klaim itu mudah. Mari kita lihat akhir dari rangkaian Pemilu 2019 ini. Ia akan mengorbankan kepentingan bangsa demi ambisi pribadinya atau tidak. Seadainya ia memilih jalan bermartabat, aksi jalanan pada 22 Mei mestinya tak perlu ada.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA