Musrenbang



Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group - 11 May 2019, 05:30 WIB
img
MI

HAMPIR 74 tahun kita merdeka, namun tantangan yang dihadapi pemimpin nyaris sama. Birokrasi tidak juga mau berubah untuk menjadi pendorong pembangunan. Cara pandang masih seperti dulu, 'kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah'.

Persoalan perizinan tetap menjadi momok bagi investor. Tidak pernah ada jawaban pasti ketika kita mengurus sebuah perizinan. Ketika ditanya apa ada kekurangan yang harus diperbaiki, jawabannya semua persyaratan sudah terpenuhi. Namun, anehnya surat izin itu tetap tidak kunjung diberikan.

Pemerintah mencoba membangun sistem one single submission agar kendala waktu bisa diselesaikan. Namun, sistem tidak pernah bisa berjalan sempurna ketika manusia yang menjalankan sistemnya tidak ikut berubah. Itulah yang membuat Presiden Joko Widodo kembali mempersoalkan masalah perizinan saat berbicara di depan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kita tidak bisa hanya menyalahkan pejabat di daerah sebagai sumber masalah. Perilaku menghambat juga terjadi di kementerian. Level di bawah menteri merupakan sosok-sosok yang tidak berubah.

Boleh kementerian menerapkan uji kompetensi dan bahkan mengundang orang-orang di luar birokrasi untuk ikut lelang jabatan. Kita bisa mendapatkan orang yang hebat pengetahuannya, tetapi belum tentu karakternya. Tidak usah heran orang-orang yang terpilih itu tidak banyak memberikan perubahan kepada sistem birokrasi yang ada.

Inilah tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Kita sulit bersaing dengan negara lain dalam menarik investor kalau perilaku menghambat tidak bisa kita dobrak. Dibutuhkan revolusi mental karena kita harus mengubah karakter birokrasi.

Pengalaman PGN Saka Energi untuk menyewa rig yang diperlukan untuk melakukan eksplorasi bisa menjadi contoh. Asas cabotage yang mengharuskan barang itu diangkut dengan menggunakan kapal berbendera Merah-Putih menjadi kendala awal karena kita tidak memiliki kapal yang biasa mengangkut rig. Kemudian panjangnya urusan bea dan cukai untuk rig yang disewa dari luar negeri. Alhasil, diperlukan waktu satu tahun agar rig bisa sampai ke Indonesia dan dipakai untuk kepentingan eksplorasi.

Padahal harga sewa rig satu hari mencapai US$200 ribu. Para penyewa enggan berbisnis dengan perusahaan minyak di Indonesia karena mereka harus banyak kehilangan kesempatan. Tidak usah heran apabila produksi minyak kita semakin hari semakin menurun.

Tentu kita harus menghargai upaya yang dilakukan beberapa kepala daerah untuk memperbaiki sistem perizinan di daerah. Kepala daerah yang berorientasi kepada kemajuan dan kesejahteraan warganya pasti angka pertumbuhan ekonomi daerahnya di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Tantangan kita sekarang bagaimana membuat lebih banyak kepala daerah yang orientasinya lebih terbuka. Para pejabat daerah tidak lagi berorientasi kepada apa yang bisa mereka dapatkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dinikmati warganya.

Kita membutuhkan sosok seperti Park Chung-hee di Korea Selatan. Presiden Korea itu selalu menanamkan disiplin dan kerja keras kepada warganya. Pidato yang selalu disampaikan, jangan pernah berharap bangsa lain akan memajukan negara kita. Yang bisa membuat maju dan makmur negara kita hanyalah kita sendiri.

Presiden Park memberikan contoh bagaimana menempatkan negara pada kepentingan pertama. Suatu saat dalam sebuah acara kenegaraan, Presiden Park menghadapi percobaan pembunuhan saat sedang berpidato. Ia masih sempat menunduk ketika ditembak, namun peluru nyasar mengenai istrinya yang duduk di belakang.

Para pengawal Presiden segera melindungi Presiden Park dan melarikan Ibu Negara ke rumah sakit. Apa yang kemudian dilakukan Presiden Park setelah keadaan terkendali? “Mari kita lanjutkan acara karena belum selesai,” kata Presiden Park dari atas podium.

Sikap disiplin dan kemauan yang keras itulah yang membuat Korea Selatan yang sama tahun kemerdekaannya dengan Indonesia bisa lebih dulu menjadi negara maju. Padahal Korea bukan negara yang kaya sumber daya alam, tetapi mereka memiliki sumber daya manusia yang mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.

Kita berharap Presiden Jokowi di masa pemerintahan kedua nanti bisa lebih berani menjalankan kebijakannya. Presiden sudah mengatakan, dirinya tidak lagi memiliki beban politik dalam masa kepemimpinan kedua. Presiden seharusnya tidak ragu untuk meninggalkan mereka yang tidak mau berubah karena kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa, tetapi harus luar biasa kalau mau menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia.
 

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA