19 January 2019, 05:10 WIB

Uang


Suryopratomo Dewan Redaksi Media Group|Podium

img

DEBAT perdana untuk Pemilihan Presiden 2019 sudah digelar. Tema pertama yang dibahas ialah persoalan hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Kedua pasangan calon sama-sama memaparkan langkah yang akan ditempuh apabila terpilih nanti.

Meski temanya berkaitan dengan tatanan kehidupan yang akan kita bangun ke depan, tetap saja debat dikaitkan dengan ekonomi.  Terutama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno berupaya mengaitkannya dengan isu-isu ekonomi seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan bahkan tax ratio. Memang sejak awal pasangan ini menggariskan bahwa tema utama kampanye yang akan mereka usung ialah soal ekonomi.

Tentu tidak salah karena pada akhirnya pemegang kekuasaan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum. Hanya saja, terlalu menyederhanakan persoalan kalau kemudian semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang.

Seperti masalah korupsi, persoalannya bukan terletak pada masalah gaji. Persoalan itu muncul karena kita terlalu menempatkan kekuasaan sebagai hak istimewa, power is privilege. Akibatnya, yang namanya kewenangan itu dijadikan komoditas. Semua perizinan hanya akan diberikan kalau ada imbalannya.

Semua ini terjadi karena kita tidak bisa membedakan antara kehormatan dan kekayaan. Seorang yang memilih menjadi pejabat negara, maka ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya memilih jalan mencari kehormatan. Rakyat memberikan itu dengan berebut menyalami ketika bertemu, menyapa, dan bahkan memberikan jalur khusus ketika di dalam antrean.

Pejabat yang sudah mendapatkan kehormatan tidak boleh tergoda untuk mengejar kekayaan. Kalau kita mau mengejar kekayaan, jalurnya harus menjadi pengusaha. Korupsi terjadi ketika kehormatan dipakai untuk mencari kekayaan.

Mengapa di Indonesia marak terjadi korupsi? Karena kita keliru dalam memahami yang namanya materi. Seakan orang yang hidupnya bahagia itu  ialah orang yang bergelimang harta. Sudah lama kita terlalu mendewakan materi sehingga ukuran orang yang berhasil di mata kita itu ialah orang yang rumahnya besar dan mobilnya mewah.

Dengan kultur yang seperti ini, gaji yang tinggi bukan jaminan bahwa ia tidak akan korupsi. Pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah remunerasi pegawai Kementerian Keuangan dinaikkan berkali lipat agar tidak korupsi. Kenyataannya pegawai pajak seperti Gayus Tambunan tetap melakukan korupsi.

Demikian pula masalah terorisme, tidak cukup persoalannya hanya diselesaikan dengan melengkapi persenjataan polisi dan tentara. Amerika Serikat mengeluarkan miliaran dolar untuk ­memerangi terorisme. Namun, terorisme bukannya punah, melainkan justru semakin menjadi-jadi karena polanya yang berubah.

Oleh karena ini berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang keliru, yang harus ditangani justru pola berpikirnya. Calon wakil presiden Ma’ruf Amin secara tepat menyebutkan bahwa sikap intoleran yang menjadi akar radikalisme dan terorisme itu yang harus kita serius tangani terlebih dahulu.

Kalau uang dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan semua persoalan negara, yang akan muncul ialah persoalan baru. Apalagi dalam ekonomi dikatakan, sumber daya itu sangat terbatas. Dalam keterbatasan itu perlu ada pilihan-pilihan agar diperoleh hasil yang paling optimum.

Korea Selatan menjadi negara maju bukan karena mereka kaya raya. Mereka sangat sadar sumber daya alam yang dimiliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu, yang mereka bangun manusianya. Tulisan besar yang terpampang ketika kita memasuki area Pohang Steel Company, misalnya, ‘Resources are limited, creativity is unlimited’.

Kalau uang kemudian dianggap sebagai penentu keberhasilan, negara harus mempunyai pendapatan yang besar. Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan akan menaikkan tax ratio sebesar 9%. Kalau tax ratio kita sekarang sekitar 11%, penambahan 9% itu kira-kira sama dengan menambah penerimaan pajak Rp1.260 triliun. Siapa lagi warga negara yang akan dikejar untuk membayar pajak sebesar itu?

Debat pertama memberikan gambaran kepada kita bahwa calon pemimpin belum memahami secara detail persoalan bangsa ini. Kita juga belum melihat pemikiran strategis yang akan membawa kita keluar dari persoalan.

Kita tentu berharap ada perbaikan yang dilakukan sebab tantangan yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan dengan simplifikasi. Sering pilihan yang dihadapi seorang pemimpin bukanlah antara baik dan buruk, melainkan antara buruk dan kurang buruk. Dalam pilihan yang pelik itu, kita harus tetap bisa maju ke depan.

BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA