05 December 2020, 05:55 WIB

Jaga Kondusivitas hingga Pemungutan Suara


INDRIYANI ASTUTI | Pilkada

MENKO Polhukam Mahfud MD meminta penyelenggara Pilkada serentak 2 020, peserta pilkada, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi kondusif hingga pilkada berlangsung.

“Dalam beberapa hari ke depan, kita jangan sampai lengah. Kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang pada 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang,” kata Mahfud saat memimpin rapat analisis dan evaluasi tahapan pilkada serentak di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/11).

Rapat ini dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNPB Doni Monardo, serta para gubernur yang hadir melalui fasilitas konferensi video.

Selain menekankan pentingnya menjaga situasi dan keamanan, Mahfud juga mengingatkan agar protokol kesehatan diterapkan selama pilkada. Demikian pula dengan distribusi logistik, harus sudah dipastikan sampai tepat waktu dan aman.

“Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan,” ucap Mahfud.

Di rapat tersebut, Ketua KPU Arief Budiman juga melaporkan kepada Menko Polhukam terkait dengan perkembangan dan persiapan pelaksanaan pilkada serentak, terutama pengaturan jam kedatangan yang dibagi menjadi lima kelompok.

KPU telah melakukan simulasi, baik di pemungutan maupun saat penghitungan suara di 104 kabupaten kota dan beberapa tempat lainnya. “Jadi, jumlah DPT yang ada di TPS tersebut akan dibagi kedatangannya menjadi lima kelompok, kelompok pertama pukul 07.00-08.00, kelompok kedua pukul 08.00-09.00, begitu seterusnya sampai dengan terakhir pukul 12.00-13.00,” papar Arief.


Partisipasi pemilih


Selain menjelaskan jadwal, Ketua KPU juga menginformasikan tingkat partisipasi pemilih yang dinilai cukup menggembirakan dari hasil simulasi, yaitu di angka 75%-77%.

Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye, Ketua Bawaslu, Abhan, melaporkan hingga saat ini tercatat telah terjadi 1.763 pelanggaran, 1.210 di antaranya dikenai peringatan tertulis dan 168 lainnya dikenai tindakan pembubaran.

Secara virtual, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kesiap annya dalam membantu terlaksananya Pilkada 2020, terutama dalam membantu pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap agar masyarakat bisa melaksanakan pesta demokrasi secara damai. “TNI juga membantu pemda dan KPU daerah dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah untuk mengimbau seluruh masyarakat melaksanakan pesta demokrasi secara dewasa, tidak terpengaruh provokasi, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Hadi.

Terkait dengan penjelasan penanganan covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan angka covid-19 nasional semakin membaik.

Kondisi nasional jika dibandingkan dengan keadaan global, yang saat ini menunjukkan selisih cukup besar, yaitu 15,65%, sedangkan selisih angka kesembuhan 14,83%. Namun, Doni juga menjelaskan terjadi peningkatan kasus aktif dalam dua minggu terakhir.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar semua elemen mendukung pelaksanaan pilkada karena situasi pilkada di tahun ini berbeda, yakni berlangsung di tengah pandemi covid-19.

“Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada, kekuatan Linmas yang di bawah pemda, Satpol PP yang ada di bawah pemda, rekan-rekan Polri, Bapak Kapolri mohon untuk mengarahkan jajarannya, dan juga rekan-rekan TNI. Itu karena memang situasi pilkada saat ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita
semua,” ujar Tito.

Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai target Kemendagri 77,5% partisipasi pemilih patut kita apresiasi. Menurut Emrus, target yang ditetapkan Kemendagri untuk mencapai pilkada yang berkualitas dan memiliki legitimasi tinggi, itu sudah rasional.

“Meskipun saat ini situasinya masih pandemi covid-19, tidak perlu menurunkan target partisipasi pemilih. Namun, langkah yang perlu dilakukan adalah bagaimana semua pemangku kepentingan bersama-sama menggelorakan pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.” (Ant/P-1)

BERITA TERKAIT