03 December 2020, 05:45 WIB

Melawan Politik Uang di Pilkada Karo 2020


Yoseph Pencawan | Pilkada

TIGA dari lima pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kabupaten Karo 2020 di Provinsi Sumatra Utara dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menang.
Dua pasangan lain hanya akan menang bila mampu memaksimalkan potensi mereka dalam sisa masa kampanye beberapa hari ini.

Pengamat politik Sumut Bengkel Ginting mengutarakan biaya politik yang tinggi dalam Pilkada 2005, 2010, dan 2015 telah menjadi hambatan pembangunan di Tanah Karo. Bila itu masih juga terjadi dalam Pilkada 2020, akan mengakibatkan stagnasi pembangunan di Kabupaten Karo.

Itu yang membuat dirinya saat menjadi panelis dalam Debat Kandidat putaran pertama mempertanyakan kesiapan semua pasangan calon bertarung tanpa politik uang. “Bila ada komitmen mereka tidak menggunakan politik uang, paslon 1, 3, dan 5 lebih berpeluang menang,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, paslon nomor urut 1, Jusua Ginting dan Saberina Tarigan, yang diusung Partai NasDem, Hanura, dan PKPI sangat berpeluang karena memiliki latar belakang militer. Jusua merupakan purnawirawan TNI berpangkat brigadir jenderal.

Pangkat jenderal di kalangan lower class masih menjadi status panutan. Terlebih pasangannya, Saberina, juga punya latar belakang yang kuat, yakni mantan sekretaris daerah Pemkab Karo, seorang dokter, dan sebagai pertua di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Faktor-faktor tersebut menjadi penarik yang kuat bagi warga Karo untuk memilih mereka.

Sementara itu, paslon nomor urut 3, Iwan Depari dan Budianto Surbakti, yang diusung PDIP didukung warga Karo yang menjadi diaspora. Sebagai aktivis yang ikut terlibat menjatuhkan Bupati Karo, Kena Ukur Surbakti, yang dikenal sebagai Karo Jambi pada 2014, Iwan cukup dikenal. Pasangannya, Budianto, seorang pengusaha sukses, juga merupakan aktivis GBKP dengan status pertua.

GBKP merupakan komunitas gereja dengan jumlah jemaat terbanyak dari seluruh umat kristiani yang ada di Tanah Karo. Umat kristiani menjadi penduduk mayoritas atau berjumlah sekitar 75% dari populasi kabupaten tersebut.

Pasangan Iwan-Budi, lanjut Bengkel, didukung penuh mesin parpol pengusungnya. Dalam pelaksanaan Pilkada 2005, 2010, dan 2015, PDIP Kabupaten Karo selalu gagal memenangkan pasangan calon yang diusung meski mendominasi pemilihan legislatif di daerahnya.

Sementara itu, paslon nomor urut 5, Cory Sriwaty Sebayang dan Theo Pilus Ginting, yang diusung Partai Gerindra dan PPI diuntungkan status Cory sebagai
petahana Wakil Bupati Karo.

Dengan latar belakangnya itu, diyakini dia akan memanfaatkan jaringan birokrasi, mulai kepala desa, camat, hingga para pejabat Pemkab Karo. Adapun paslon nomor urut 4, Yus Felesky Surbakti dan Paulus Sitepu, yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PAN, dinilai belum sekuat pengaruh Karo Jambi, ayah Felesky, saat memenangi Pilkada Karo 2010.

Felesky sebenarnya bisa memaksimalkan kekuatan pendukung ayahnya saat memenangi pilkada. Namun, dari pengamatan Bengkel, Felesky tidak setangguh ayahnya di lapangan dalam pertarungan pilkada.

Karo Jambi sebenarnya mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Karo 2020. Bahkan, sudah sah diusung ketiga parpol tersebut. Namun, pada awal September 2020, pengusaha yang malang melintang di Jambi itu meninggal dunia dan ketiga parpol mengalihkan pencalonan ke putri sulungnya, Felesky.

Potensi yang bisa dimaksimalkan untuk memenangi pilkada juga dimiliki paslon nomor urut 2, Cuaca Bangun dan Agen Purba, yang maju dari jalur perseorangan. Paslon ini sudah sejak lama melakukan konsolidasi dan didukung banyak kalangan muda.

Sebagai figur yang memiliki latar belakang konsultan pajak dan guru, paslon ini diyakini cukup dikenal para pemilih pemula. Cuaca Bangun juga berpengalaman mengikuti pertarungan pilkada, yakni pada 2015 ia berpasangan dengan David Ginting Manik dan mampu mendulang sekitar 12 ribu suara dari 183.845 jumlah partisipasi pemilih.


Politik uang


Isu politik uang selalu memberi warna yang kuat dalam setiap event pemilihan umum di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, tidak terkecuali Pilkada 2020.

Saat ini saja santer beredar kabar perang harga suara. Ada paslon yang bersedia membayar Rp200 ribu, ada yang sanggup memberi Rp300 ribu, bahkan ada juga yang menawarkan hingga Rp500 ribu per suara.

Beredar juga informasi adanya pendirian posko tim sukses di berbagai desa yang berfungsi sebagai aktivitas kampanye sekaligus juga kasir pengambilan uang untuk penjualan suara.

Komisioner Bawaslu Karo, Abraham Tarigan, menganggap fenomena tersebut sebagai tantangan. Bawaslu Karo pun sudah melakukan beberapa langkah pencegahan sekaligus upaya agar praktik itu tidak lagi menjadi semacam budaya politik di daerahnya.

Salah satunya aktif melakukan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dengan langkah ini, setidaknya masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam proses pemilu.

Dalam Pemilu 2019, Bawaslu Karo sempat menangkap tangan praktik politik uang dan diproses secara hukum. Namun, pada akhirnya disimpulkan tidak memenuhi unsur untuk pendakwaan. Bagi Bawaslu Karo, kasus tersebut dapat menjadi shock therapy buat pelaku politik uang.

Perlawanan terhadap politik uang yang sudah membudaya di Kabupaten Karo juga digaungkan kalangan gereja. Untuk pertama kalinya sejak pemilihan langsung diterapkan di Tanah Air, kalangan gereja didukung umat beragama lainnya, bersama mengampanyekan gerakan menolak politik uang dalam kontestasi pilkada Karo.

Kampanye itu mereka cuatkan Selasa (10/11) lewat hamparan kain putih sepanjang 400 meter berisi tanda tangan dukungan dari para pengurus gereja, jemaat, dan elemenelemen masyarakat lain. Tidak sedikit dari warga beragama Islam di daerah itu juga ikut meneken petisi.

Ketua Bidang Diakonia Moderamen GBKP, Pdt Rosmalia Barus, mengungkapkan kampanye antipolitik uang ini diinisiasi gereja-gereja se-Kabupaten Karo yang tergabung dalam Forum Cinta Tanah Karo.

Mereka yang bergabung, antara lain BKAG, Moderamen GBKP, PGID, PGPI, PGLII, PHT, dan Gereja Peduli. GBKP pun tak mau tanggung-tanggung. Salah satu komunitas gereja terbesar di Indonesia itu bahkan mengeluarkan surat imbauan resmi kepada para pimpinan gereja dan jemaat untuk ikut serta membubuhkan tanda tangan.

Selain petisi, forum ini juga memanfaatkan berbagai sarana lain untuk mengampanyekan pilkada bersih, termasuk media sosial. Mereka juga berencana mendeklarasikan pilkada bersih dua atau tiga hari sebelum pencoblosan 9 Desember mendatang. (N-1)

BERITA TERKAIT