02 December 2020, 02:05 WIB

Menjaga Muruah Demokrasi saat Pandemi


Leni Anggraeni Dosen Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS – UPI, Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian FKPT Jawa Barat | Pilkada

PEMBERLAKUAN Keppres No 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagai Libur Nasional menandakan bahwa pelaksaanaan pilkada serentak saat pandemi sudah di depan mata.

Agar demokrasi tidak kehilangan substansinya, pemerintah perlu menjamin partisipasi masyarakat tetap terjaga dengan tidak melanggar protokoler kesehatan yang berlaku sehingga tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran pandemi covid- 19. Bukan tanpa sebab, nyatanya masyarakat menjadi penerima dampak terbesar dari pelaksanaan pilkada saat pandemi.


Tantangan pilkada saat pandemi

Pelaksanaan pilkada saat pandemi harus mengakomodasi keselamatan masyarakat dari wabah covid-19 yang saat ini sudah menginfeksi lebih dari 530.000 penduduk Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 17 dari 28 zona merah yang risiko penyebaran wabahnya tinggi turut melaksanakan pilkada. Opsi menunda pilkada pada daerah tersebut sudah tidak menjadi harapan. Terlebih, setelah ditetapkannya hari pemungutan suara sebagai libur nasional.

Tentu realitas tersebut perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah dan kontestan pilkada agar serius mengampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya melindungi diri. Masalah yang dilahirkan dari pilkada saat pandemi tidak hanya terbatas pada potensi mundurnya angka partisipasi masyarakat. Tetapi juga bersifat kompleks, berdampak pada kepercayaan masyarakat, yang membuat demokrasi semakin jauh dari muruahnya sebagai akibat dari kuatnya oligarki dan lemahnya masyarakat.

Dengan demikian, pada praktiknya tantangan pilkada saat pandemi pada umumnya berfokus pada respons atas kritik dari masyarakat, yakni mengenai jaminan keselamatan dan kesuksesan pilkada melalui peran nyata dari pemerintah dan kebijaksanaan para kontestan pilkada yang mengutamakan kepentingan umum. Seyogianya menjadi langkah demi meminimalkan terjadinya pelanggaran karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat.


Demokrasi yang bermakna

Warisan apa yang dilahirkan dari pelaksanaan pilkada saat pandemi?. Pertanyaan tersebut menjadi kontemplasi bersama karena belum ada titik temu yang representatif. Penting dalam memastikan komitmen dan konsistensi pihak yang terlibat agar demokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan pilkada saat pandemi akan sukses terlaksana apabila kesadaran dan kedisiplinan telah dihabituasikan, bahkan menjadi karakter masyarakat.

Orientasi pentingnya ialah pilkada saat pandemi harus menjadi sarana pembelajaran politik yang berharga kepada masyarakat. Khususnya melalui keteladanan kontestan pilkada, yang tidak hanya berhasrat untuk menang dengan melakukan berbagai cara yang jauh dari keadaban. Selain berpotensi merusak integrasi nasional, juga bisa mengorbankan keselamatan masyarakat karena melanggar protokol kesehatan.

Idealnya, pelaksanaan kampanye pilkada saat pandemi perlu mengoptimalkan media online serta sosial sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kewarganegaraan digital. Dengan begitu, realitas pilkada saat pandemi minimalnya berkonstribusi terhadap demokratisasi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi yang secara dinamis berkembang dalam kehidupan di masyarakat.

Praktik pilkada saat pandemi tidak boleh membiaskan makna demokrasi. Karena itu, dalam menanggulangi potensi negatif tersebut, semua pihak harus menjunjung kepentingan bersama, tanpa terkecuali. Demokrasi yang bermakna tentu memiliki manfaat positif bagi masyarakat, khususnya sebagai modal sosial bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umum.

BERITA TERKAIT