25 November 2020, 02:45 WIB

Pilkada. Otda, dan Kemajuan


Aris Syuhada, Ketua Aliansi Nusantara Jabar, Wasekjen MD KAHMI Indramayu, dan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Periode 2014-2019 | Pilkada

PENGHAPUSAN sistem kekuasan yang sentralistik adalah salah satu tuntutan reformasi. Karena sekarang masih dalam Orde Reformasi, kewajiban bagi pemerintahan siapa pun dalam orde ini untuk merealisasikan tuntutan itu, dan menggantinya dengan desentralisasi (otonomi daerah/otda). Dalam dimensi aturan, hal itu sudah dipayungi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Dengan terjadinya reformasi di bidang politik, yakni pembaharuan format relasi pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah dalam otda, diharapkan terjadi kemudahan dalam mengontrol, dan merealisasikan cita-cita dan kehendak rakyat, yaitu, terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian, bukan menciptakan ‘raja-raja kecil’ dan memindahkan praktik korupsi dari pusat ke daerah. Namun, guliran otda bertujuan meningkatkan partisipasi publik, dan menggenjot pembangunan di daerah. Tapi, sayangnya, alih-alih langsung meraih tujuannya, implementasi otda malah berefek samping pada munculnya ‘raja-raja kecil’, dan menjamurnya praktik korupsi di daerah. Jadi, ada apa dengan implementasi otda di negeri ini?

Secara umum, desentralisasi bisa ditinjau dari dua perspektif: administrasi dan politik. Menurut perspektif administrasi, desentralisasi berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah.

Dalam perspektif politik, khususnya perspektif kepentingan nasional, Smith (1985: 23) menuturkan tiga tujuan utama desentralisasi. Pertama, melakukan pendidikan politik. Kedua, latihan kepemimpinan. Ketiga, menciptakan stabilitas politik.

Alih-alih mempertahankan birokrasi yang sentralistik, dan kurang fokus pada agenda pelayanan publik (public service), guliran otda justru bermaksud melakukan reformasi birokrasi. Maka, dalam hal ini, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada), bukan hanya terjemahan lebih lanjut dari gagasan otda. Tetapi, juga disemangati kehendak mendorong pemerintah daerah untuk berperan strategis, dalam mengelola pemerintahan ke arah perbaikan struktural.

Bukan reformasi birokrasi saja. Otda pun meniscayakan reformasi administrasi. Reformasi berarti usaha sadar dan terencana mengubah struktur, budaya, sikap, dan perilaku birokrasi, untuk meraih tujuan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi, berarti perubahan besar dalam paradigma, dan tata kelola pemerintahan, yang bertumpu pada pola pikir ( mindset), dan budaya pikir (culture set). Sementara, reformasi administrasi ialah suatu perubahan besar dalam aspek administrasi di tengah-tengah publik.

Jadi, jika disemangati, dan menindaklanjuti peta jalan otda, bukannya menciptakan ‘raja-raja kecil’, dan menyuburkan korupsi di daerah, Pilkada justru akan membuahkan kemajuan yang signifi kan di berbagai daerah di negeri ini.

BERITA TERKAIT