18 May 2022, 05:00 WIB

Mencermati Proses Seleksi Bawaslu Provinsi


Neni Nur Hayati Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Wakil Ketua Nasyiatul Aisyiyah (NA), Tasikmalaya, Jawa Barat |

SEJUMLAH 75 anggota dari 25 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, akan berakhir masa jabatannya pada September dan Oktober 2022. Berdasarkan amanat Pasal 124 ayat 6 Undang-Undang Pemilu, pembentukan tim seleksi ditetapkan paling lama 15 hari kerja terhitung 5 bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Republik Indonesia telah membuka pendaftaran untuk calon anggota tim seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi di 25 provinsi masa jabatan 2022-2027. Tulisan ini mencoba untuk mencermati secara saksama, bagaimana proses seleksi penyelenggara pemilu daerah agar berjalan dengan baik dan akuntabel.

Iktikad baik yang dilakukan Bawaslu perlu diapresiasi sebab keterbukaan sejak awal menjadi kunci terpilihnya penyelenggara pemilu di daerah yang mandiri, profesional, berintegritas, dan tangguh dari proses seleksi kredibel. Harapannya, tentu saja keterbukaan ini bukan hanya formalitas belaka, untuk menggugurkan kewajiban dengan memberikan peluang seluas-luasnya kepada publik, melainkan juga menjadi roh utama dalam seleksi penyelenggara pemilu.

Hilangkan stigma publik, bahwa penyelenggara pemilu di tingkat pusat telah menentukan dan mempersiapkan nama mulai tim seleksi hingga anggota penyelenggara pemilu terpilih daerah. Setiap proses tahapan seleksi penting kiranya untuk disampaikan kepada publik. Jangan ada sedikit pun hal yang ditutupi, karena itu akan menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya publik. Misalnya, pada proses penjaringan tim seleksi, mengapa nama-nama tersebut yang terpilih disertai dengan alasannya. Kewajiban transparansi dan akuntabilitas, menjadi krusial dalam membuka ruang kritis masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 125 UU Pemilu, bahwa pelaksanaan seleksi dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik.

Proses seleksi penyelenggara pemilu yang demokratis mensyaratkan hadirnya partisipasi publik aktif dan kritis. Keran partisipasi publik menjadi kekuatan kontrol yang proaktif untuk mengawasi jalannya proses seleksi. Publik kritis meniscayakan masyarakat yang melek informasi. Dalam pemikiran Almond dan Sidney, informasi dan pengetahuan yang rendah menumbuhkan sikap parokial, yaitu partisipasi publik pasif dan terbatas.

Keterbukaan informasi tidak hanya memberikan literasi dan informasi terkait dengan proses seleksi kepada publik, tetapi juga akan meminimalkan berbagai praktik kecurangan yang kerap kali mewarnai proses seleksi dan terhindar dari terpilihnya tim seleksi serta calon-calon bermasalah. Publik didorong untuk terlibat sejak awal dari proses pengumuman calon tim seleksi sampai dengan menghasilkan nama-nama penyelenggara pemilu terpilih sehingga dalam setiap proses seleksi yang berjalan publik dilibatkan sebagai bagian dari tanggung jawab dan sikap etis masyarakat, dengan memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pemilu.

Potret yang terjadi pada proses seleksi penyelenggara pemilu sebelumnya, menjadi catatan penting dan berharga bahwa mekanisme seleksi yang tidak terkomunikasikan dengan baik, dapat berimplikasi pada ketidakpercayaan publik. Penyelenggara pemilu terpilih hasil seleksi akan sangat menentukan masa depan bangsa dan jangka panjang demokrasi. Jika sedari awal prosesnya tertutup dan tidak terkomunikasikan dengan baik, jangan harap dapat terwujud pemilu yang berkualitas.

Proses seleksi penyelenggara pemilu baik itu di tim seleksi maupun nantinya saat uji kepatutan dan kelayakan di penyelenggara pemilu pusat, harus mengedepankan komitmen untuk mengedepankan figur kredibel yang independen, memiliki integritas tinggi, kepemimpinan yang kuat, kemampuan manajerial yang mumpuni, kemampuan dan keberanian dalam pengambilan keputusan yang adil, juga memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan kelompok rentan, serta kemampuan mengatasi tekanan kepentingan. Hindari sikap permisif dan bentuk politisasi dengan mengutamakan calon berdasarkan kedekatan secara preferensi dan jejaring personal.

Jangan sampai hanya karena bukan bagian dari kelompoknya dan tidak bisa menjadi jembatan kepentingan rezim, kualitas pemilu dan demokrasi menjadi pertaruhan. Memaksakan masuknya penyelenggara pemilu yang tidak kompeten. Penyelenggara pemilu di daerah ialah aktor ujung tombak suksesnya pemilu selain manjemen, sistem, penegakan hukum pemilu, serta aktor lain yang terlibat. Proses penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, hanya dapat terwujud jika penyelenggara pemilunya bener-benar dapat menjaga independensi, kredibilitas, dan imparsialitasnya.

 

Kompleksitas Pemilu 2024

Tantangan pemilu serentak dan pemilihan 2024 sangat rumit, kompleks, dan mahal. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif. Maka, tentu saja mesti ada parameter penilaian yang terukur dan jelas. Visi dan misi serta program calon perlu digali secara mendalam, tidak hanya mahir dalam membuat inovasi dan kreativitas, tetapi juga harus bisa menguasai manajemen isu dan krisis dari setiap tahapan yang akan dilalui, juga kondisi geopolitik di tiap-tiap daerah. Seperti apa pula tawarannya dalam menghindari pelanggaran dan manipulasi kelembagaan penyelenggara pemilu.

Dengan tidak berubahnya UU Pemilu dan Pilkada, ini artinya kerangka hukum sudah tersedia sejak awal sehingga calon penyelenggara pemilu di daerah dapat melakukan persiapan strategi menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024 secara lebih matang dan mitigasi risiko kepemiluan (electoral risk management) seperti risiko hukum, benturan jadwal, stabilitas politik, dan keamanan daerah dapat dirancang dan diantisipasi sedini mungkin.

Tim seleksi ataupun penyelenggara pemilu di pusat perlu menggali gagasan calon secara komperhensif sehingga bisa diketahui sejauh mana penguasaan calon dalam kepemiluan, serta bagaimana strategi konkret dan efektif dalam menghadapi polemik serta dinamika elektoral lokal menjelang 2024.

Selain itu, penyelenggara pemilu cakap dalam mengatasi tekanan kepentingan, kemampuan menghadapi tekanan waktu, dan beban pekerjaan, memiliki kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak, menyadari pentingnya teknologi dalam penyelenggaraan pemilu, mampu bekerja sama dalam tim, cakap dalam teknis administrasi pemilu, melakukan terobosan inovatif untuk penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, serta mempunyai komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Termasuk juga, transparansi data pemilu (open data election).

Pemilu merupakan sarana legitimasi kekuasaan secara konstitusional. Maka, harus dipastikan penyelenggara pemilunya dapat berlaku adil dan mematuhi aturan perundang-undangan. Sekali lagi, penyelenggara pemilu yang baik hanya akan lahir dari proses yang beretika dan beradab.

 

Komitmen keterwakilan perempuan

Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 92 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengamanatkan bahwa komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Sayangnya, pelibatan perempuan dalam penyelenggara pemilu dinilai masih sangat minim dan rendah. Proses seleksi penyelenggara Pemilu 2022-2027, masing-masing hanya menghasilkan satu orang keterwakilan KPU dan Bawaslu. DPR, nyatanya tidak memiliki komitmen kuat untuk menginternalisasikan regulasi aturan perundang-undangan.

Padahal, saat itu kampanye menyuarakan keterwaklilan perempuan di penyelenggara pemilu pusat terus digaungkan secara masif. Mulai mahasiswa, ormas, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan pemantau pemilu menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Komisi II DPR. Namun, hasilnya tetap nihil. Suara publik sama sekali tidak didengar. Hal ini tentu sangat ironi, di tengah perjuangan melewati tim seleksi yang tidaklah mudah, menghadapi proses komunikasi politik yang rumit dan kompleks, DPR tetap mempertahankan sikap bebal politik, dengan menghadirkan keterwakilan perempuan yang minimalis.

Dalam jurnal penelitian berjudul Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019 yang ditulis oleh Yon Daryono (2020) mengungkap hasil penelitiannya, bahwa gagalnya keterlibatan perempuan untuk memenuhi kuota 30% sebagai pengawas pemilu, salah satunya faktor regulasi dan kelembagaan yang tidak dipahami secara utuh oleh para pihak. Padahal, pendaftar dan peminat dari kelompok perempuan itu cukup banyak. Adapun faktor lainnya ialah karakteristik individu, faktor lingkungan sosial dan budaya masyarakat.

Penulis optimistis dan meyakini bahwa Ketua dan Anggota Bawaslu Repubik Indonesia 2022-2027 terpilih menafsirkan frasa “memperhatikan” dalam regulasi undang-undang pemilu tidak sempit atau secara tekstual memiliki makna seolah ada keterwakilan bagus, tidak ada keterwakilan juga bukan menjadi permasalahan, tetapi dari sisi kontekstual 30% keterwakilan perempuan penyelenggara pemilu di daerah menjadi penekanan prioritas, yang mesti diupayakan Bawaslu untuk menghadirkan perempuan secara langsung.

Langkah konkret tersebut bisa dibuktikan Bawaslu, dengan memilih tim seleksi minimal 30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, perlu ada komitmen dari tim seleksi dan Bawaslu sampai dengan tahap akhir seleksi keterwakilan perempuan pengawas pemilu di 25 provinsi tidak hanya satu. Cukup hanya DPR yang tidak memiliki komitmen dan mengabaikan pemenuhan keterwakilan perempuan. Untuk provinsi dan kabupaten/kota berikutnya, jangan sampai terulang. Demokrasi tanpa ada keterlibatan perempuan ialah defisit yang pasti membawa kerugian (Anggraini, 2022).

 

Tantangan demokrasi inklusif

Akses kesetaraan dan keadilan perempuan, di lembaga penyelenggara pemilu, hingga sampai ke grass root serta kompetisi pemilu yang setara kerap kali menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi inklusif. Bawaslu sebagai regulator dan implementator, dapat memastikan kebijakan yang pro terhadap pengarusutamaan kepentingan perempuan dari hulu ke hilir penyelenggaraan sehingga tidak bias gender. Demokrasi yang inklusif merupakan demokrasi yang menyatukan, memberi harapan, bukan memisahkan, bukan menakutkan, bukan melemahkan, melainkan memberdayakan (Fachir, 2018).

Terlebih, pemilu yang juga melibatkan pemilih yang sebagian besar ialah perempuan. Pemilu 2019, jumlah pemilih perempuan lebih dari setengahnya dari keseluruhan daftar pemilih, yakni 96.572.054 atau setara dengan 50,07%. Pemilih perempuan juga merupakan yang loyal datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Belum lagi, jumlah calon perempuan baik di pilkada maupun pemilu yang terus mengalami peningkatan. Maka, perlu ada jaminan perlindungan sistem hukum dalam pengawasan serta penegakan hukum pemilihan secara adil dan setara.

Bawaslu memiliki peran signifikan dan menjadi instrumen penting dalam mendesain konsep keadilan elektoral (electoral justice), untuk implementasi prinsip demokrasi melalui pemilihan yang jujur, bebas, dan adil (International IDEA, 2020). Bawaslu, juga berwenang untuk memastikan bahwa setiap prosedur, tindakan, dan keputusan pada proses penyelenggaraan pemilu yang inklusif bagi perempuan.

Kehadiran perempuan dalam pengawasan pemilu sangatlah krusial mulai sosialisasi tahapan, pendidikan pemilih, penindakan pelanggaran pemilu, penegakan hukum pemilu, hingga pengawalan terhadap suara perempuan yang tidak dicurangi dan dimanipulasi oleh pihak mana pun. Keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu juga dapat menentukan keadilan elektoral dengan mengedepankan demokrasi yang jujur, bebas, adil, dan memberikan jaminan aman dari intimidasi sebab perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, prosedur yang tidak ramah terhadap perempuan dan kelompok rentan, selalu menjadi isu yang tidak pernah usai dalam perhelatan demokrasi.

Tidak sedikit kelompok perempuan yang harus berhadapan dengan hukum karena keterbatasan dalam memahami regulasi aturan perundang-undangan, baik itu perempuan sebagai peserta pemilu maupun sebagai pemilih. Peningkatan keterwakilan perempuan di daerah yang tidak hanya satu, menjadi solusi konkret untuk terciptanya demokrasi inklusif dan lebih baik. Kini, bola seleksi ada di penyelenggara pemilu pusat yang akan menjadi penentu bahwa demokrasi memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan.

BERITA TERKAIT