13 January 2022, 05:00 WIB

Melindungi Anak di Segala Penjuru


Seto Mulyadi Ketua Umum LPAI, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma | Opini

TIDAK perlu perdebatan panjang untuk menyamakan persepsi bahwa berita tentang kejadian demi kejadian viktimisasi terhadap anak muncul deras dan terus menggerus kesabaran kita. Namun, ketika sebagian kalangan menyebut Indonesia berada dalam situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak, anggapan tersebut tampaknya belum terlalu dilandaskan pada pemaknaan yang terukur.

Sebagai misal, apa acuan kuantitatif dan kualitatif yang melandasi sebutan darurat itu, juga situasi seperti apa yang kemudian dapat diklasifikasi sebagai—katankanlah--situasi normal. Sebutan ‘darurat’ memang mampu menyedot atensi luas berkat daya gugahnya yang begitu kuat terhadap emosi khalayak. Namun, penggunaan diksi sedramatis itu secara terus-menerus pada gilirannya dapat berisiko pada dua kemungkinan. Pertama, meruyak kepanikan yang justru mempertaruhkan kepercayaan masyarakat pada otoritas terkait. Manakala publik bersikap kurang positif terhadap lembaga penegakan hukum, misalnya, dikhawatirkan bahwa masyarakat nantinya akan menerapkan cara-cara ala vigilante sebagai solusi terhadap persoalan kejahatan terhadap anak.

Kemungkinan kedua, terjadi penurunan kepekaan masyarakat yang berakibat pada turunnya kewaspadaan dalam melindungi anak-anak.

Sebagai kelanjutan dari bahasan di atas, semua kalangan mengemukakan keyakinan mereka pada asumsi gunung es. Majas itu bermakna bahwa angka statistik tentang kejahatan seksual terhadap anak yang disajikan berbagai lembaga sesungguhnya disusun berdasarkan peristiwa kejahatan yang dimonitor dan dilaporkan ke institusi-institusi terkait.

Dengan kata lain, terdapat peristiwa kejahatan terhadap anak dengan jumlah yang besarnya bukan alang-kepalang, tapi tidak terdata karena tidak masuk dalam radar lembaga tersebut (dark figure). Saya pun sepakat dengan asumsi demikian.

Dari situ patut untuk disadari bersama bahwa kenaikan angka dari waktu ke waktu justru dapat ditafsirkan sebagai kabar ‘baik’. Kenaikan angka itu terjadi karena semakin lama semakin banyak warga yang berani melapor, semakin banyak korban yang termonitor, semakin banyak media yang mau memberitakan, dan semoga semakin intens pula kementerian dan lembaga terkait melakukan penanganan. Ketika semua pemangku kepentingan merespons secara seragam, itu merupakan pertanda bahwa daya lenting (resiliensi) kolektif kian lama kian kukuh. Anggaplah kejadian viktimisasi terhadap anak tetap belum tertangkal. Namun, berkat daya lenting yang semakin tangguh itu, kini terdapat peluang lebih tinggi bagi predator untuk diringkus dan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana.

Lalu, pertanyaan puncak yang sering disodorkan dalam diskusi tentang perlindungan anak ialah bagaimana cara melawan kekerasan terhadap anak.

Sebagai bentuk respons terhadap pertanyaan sedemikian rupa, patut kiranya dijernihkan bahwa viktimisasi seksual terhadap anak tidak selalu dilakukan pelaku dengan cara kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

Dalam sangat banyak kejadian, viktimisasi seksual justru didahului dengan cara-cara yang melenakan atau mengelabui korban, tanpa kekerasan. Atas dasar itu, penting untuk dipertimbangkan ulang bahwa istilah yang digunakan bukanlah kekerasan, melainkan kejahatan.

Penggunaan terma ‘kekerasan’, saya khawatirkan tidak merepresentasikan keseluruhan realitas yang ada pada peristiwa viktimisasi seksual terhadap anak. Terlebih di ranah hukum, penggunaan kata ‘kekerasan’ pada kasus kejahatan dengan modus nirkekerasan juga berisiko berefek kontraproduktif bagi korban. Proses pembuktian di ranah pidana akan berkutat pada ada tidaknya manifestasi kekerasan itu pada korban. Jika bukti kekerasan itu tidak ada, karena pelaku memang tidak menggunakan cara kekerasan, sulit berharap keadilan akan berpihak pada korban.

Kembali ke pokok persoalan: bagaimana menghentikan kejahatan seksual terhadap anak. Pertanyaan tunggal ini pelik untuk dijawab. Pada sisi lain, dengan kegeraman yang tak tertahankan, tidak sedikit kalangan yang mudah tergoda untuk menemukan jawaban-jawaban spontan yang seolah dapat mendatangkan solusi instan. Padahal, terhadap fenomena kompleks itu, saya berpandangan dibutuhkan langkah-langkah yang terumuskan secara definitif, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Agar keempat sifat itu dapat mewujud, saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk mencermati dan ambil bagian dalam lima dimensi yang melingkupi kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Kelima dimensi itu ialah preemtif, preventif, penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Pertama, preemtif. Dimensi ini mencakup segala langkah yang ditujukan untuk menekan faktor-faktor umum (makro) yang dipandang menciptakan situasi ‘ideal’ bagi kejahatan seksual terhadap anak. Misalnya, menyetop peredaran film porno, membatasi penggunaan gawai, serta memberikan pendidikan bagi anak (berbasis rumah dan sekolah) tentang integritas tubuh, kesakralan seks, dan keluhuran lembaga perkawinan sebagaimana tecermin dalam UU Perkawinan.

Kedua, preventif. Dimensi ini meliputi segala aktivitas yang ditujukan secara langsung untuk mempersempit peluang calon pelaku melancarkan aksi jahatnya. Beberapa bentuk langkah preventif ialah memasang kamera pengawas di area rawan, mengunci peturasan di luar waktu ibadah, memberikan penerangan yang memadai di tempat-tempat gelap, memasukkan keamanan sekolah sebagai borang kunci dalam akreditasi sekolah, serta mendisplai papan pengumuman berisi nomor-nomor telepon darurat di setiap persimpangan jalan.

Tentu tak seorang pun berharap mengalami peristiwa kejahatan. Namun, karena peristiwa ini benar-benar ada, dimensi ketiga, yaitu langkah penegakan hukum juga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan dimensi ini, utamanya otoritas penegakan hukum patut memaksimalkan upaya untuk meringkus pelaku dan mengevakuasi korban selekas mungkin. Kecepatan kerja juga perlu diimbangi dengan keajekan kerja demi terealisasinya efek gentar (detterence effect).

Ketentuan perundang-undangan perlu dipertegas dengan komitmen seluruh pihak berwenang bahwa secara normatif kejahatan seksual tidak boleh ditangani dengan cara diversi. Konsekuensinya, setiap pelaku harus menerima ganjaran sebagaimana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak, yakni denda dan penjara (kecuali bagi pelaku kanak-kanak yang juga harus diproses dengan mengacu UU Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dimensi keempat, rehabilitasi. Rehabilitasi diselenggarakan bagi anak-pelaku dan anak-korban. Misalnya, terhadap anak-pelaku perlu diberikan terapi untuk mengatasi kecanduannya akan tayangan-tayangan mesum. Sekaligus, ketika terindikasi anak-pelaku yang telah berusia puber mengembangkan orientasi seksual menyimpang, kepadanya patut diberikan terapi reorientasi seksual (conversion therapy). Bahkan, apabila anak-pelaku ialah ‘korban pornografi’, kepadanya juga wajib diberikan perlindungan khusus. Sebutan ‘korban pornografi’ dan rincian bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak dalam kategori itu diuraikan dalam UU Perlindungan Anak.

Demikian pula bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Kepada mereka patut diberikan perlindungan khusus, termasuk rehabilitasi di dalamnya, yang uraiannya juga dimuat dalam UU yang sama.

Karena Indonesia menganut filosofi reintegrasi, sebagaimana terwakili oleh kata ‘pemasyarakatan’ pada lembaga pemasyarakatan atau direktorat jenderal pemasyarakatan, negara pun wajib hadir mengikhtiarkan kembalinya pelaku (dan korban) ke tengah-tengah masyarakat. Inilah dimensi kelima: reintegrasi. Untuk maksud tersebut, antara lain pelaku kejahatan seksual terhadap anak harus melunasi kewajiban retribusinya (ganti rugi) kepada korban. Agar proses reintegrasi dapat berjalan lancar, masyarakat juga perlu dipersiapkan. Begitu pula terhadap keluarga anak-pelaku, penting bagi mereka untuk diedukasi ulang terkait dengan praktik pola asuh terbaik.

Penanganan yang meliputi kelima dimensi di atas ditujukan mencapai empat sasaran, yaitu mencegah terjadinya peristiwa kejahatan, mencegah berulangnya peristiwa kejahatan, mencegah menjelmanya korban sebagai pelaku, serta menyerasikan kehidupan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat.

Seberapa berat negara dan masyarakat mengelola kelima dimensi itu? Dalam hal ini, saya lebih memilih kata ‘menantang’. Inilah tantangan yang saya serukan kepada kita semua, pemangku kepentingan perlindungan anak, dalam rangka merealisasikan semboyan ‘Anak-anak Terlindungi, Indonesia Maju’.

Semoga.

BERITA TERKAIT