12 January 2022, 05:05 WIB

Menunggu Restorasi BRIN


Elfindri Direktur SDGs Center Unand dan Sekretaris Majelis Riset DPT 2016-2020 | Opini

NASIB Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jangan seperti kurikulum, gonta-ganti dan sering hasilnya tidak kelihatan. Amalgamasi berbagai litbang ke dalam BRIN menuai banyak polemik. Salah satunya kebijakan kelembagaan yang berpotensi mematikan inisiatif dan kebebasan para akdemisi dalam menghasilkan sains dan teknologi.

Kebijakan kelembagaan ini dikhawatirkan nir-restorasi. BRIN sekarang akan bernasib sama dengan sebelumnya. Yang dikhawatirkan ialah justru mengabaikan pentingnya riset untuk kemandirian bangsa.

BRIN masa depan mesti mampu memperkuat proses pencapaian kemandirian bangsa. Dia mesti lebih produktif dalam menghasilkan inovasi dan teknologi. Untuk itu, sebelum bergerak lebih jauh, arah restorasi mesti jelas dan tidak gegabah.

 

Konsensus bersama

Sebagai sebuah negara yang sudah lama merdeka, Indonesia memang perlu banyak upaya membenahi risetnya. Dari berbagai indikator daya saing, capaian Indonesia masih jauh dari capaian negara-negara Asia Timur.

Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang sudah menguasai banyak teknologi, mulai otomotif, elektronika, hingga IT. Disusul Thailand dalam bidang pangan, lalu India di bidang IT. Diyakini, percepatan capaian itu berkat peran riset dan teknologi. Negara Asia Timur telah menjadi knowledge based economy (KBE).

Jika Indonesia ingin menyusul menjadi KBE, BRIN dan perguruan tinggi kita mesti melakukan strategi memilih. Memilih bidang unggulan. Urutan mana yang lebih didahulukan, ke mana mau melangkah, dan bidang apa yang akan dikuasai. Ini memerlukan tahapan sequence restorasi yang tepat.

Setidaknya beberapa arah restorasi sebagai berikut. Pertama, konsensus tentang arah penguatan riset. Visi riset Indonesia versi negara untuk mandiri di bidang spesifik dan selektif. Konsensus mesti dicapai pada bidang apa Indonesia kuat di bidang pangan, energi, kesehatan, pertahanan, dan berbagai bidang lainnya. Mulailah menemukan pencapaian kesepakatan ini.

Konsensus seperti ini tidak terlihat dalam dokumen RPJP bangsa sehingga dasar pijak riset dan teknologi sebelum ini sangat meluas. Patut kita pertanyakan, hingga kini Indonesia masih belum mandiri.

Dalam literatur ekonomi pembangunan. sebuah negara mesti mampu memiliki keuntungan komparative (comparative advantage). Ke depan, Indonesia mesti mampu mengurangi berbagai ketergantungan impor, dan sebaliknya mendrong ekspor dari hasil-hasil usaha mandiri anak bangsa.

Selama ini kita belum sampai kepada perumusan ini. BRIN sekarang mesti lebih dulu memastikan rumusan keunggulan masa depan bangsa.

Kedua, dari pilihan akan kekuatan untuk kemandirian Indonesia, pekerjaan riset mesti membumi sampai kepada produk kebanggaan. Sementara riset-riset dasar maupun terapan yang dikerjakan secara meluas dibiarkan. Itu tidak menjadi fokus BRIN.

 

Memilih dan bersinergi

Ketiga, BRIN belajar dari kegagalan masa lalu. Dulu kebijakan Habibie terlalu melompat dan ambisius. Indonesia menguasai di banyak bidang. Tidak terkecuali bidang-bidang seperti perkapalan, kedirgantaraan, dan pertahanan. Karena tidak selektif, maka boleh dirasakan rencana Habibie memang tidak berhasil.

Ketidakberhasilan terutama karena riset dilaksanakan terlalu luas. Muncul istilah ‘lembah kematian ilmu pengetahuan’. Nilai sains kita berhenti pada publikasi dan paten yang tak terpakai. Masyarakat memang menagih, mana hasil yang dapat dirasakan.

Banyak proyek strategis yang dijalankan oleh BUMN berujung pada kondisi sekarat. Tidak terkecuali kelistrikan, energi, industri pertahanan, industri pangan, industri farmasi, dan sebagainya. Arah memastikan bidang mana Indonesia akan mandiri mesti menyesuaikan dengan perubahan terkini, baik di lingkungan internal maupun eksternal.

Keempat, karena luasnya beban riset dan terbatasnya penyediaan anggaran sebagai akibat jumlah anggaran untuk riset seperti hujan gerimis. Baru saja disiram, panas lengkang datang lagi dan risetnya tidak membuahkan hasil.

BRIN lama tentu ada membicarakan rumusan prioritas, tetapi tidak kunjung dihasilkan pilihan selektif bidang-bidang apa kemandirian Indonesia itu. Riset pertanian tidak memilih dan membawa kita pada kekuatan pangan selektif. Riset di bidang energi seharusnya kita efisien dalam memproduksi energi nasional. Riset pertahanan harusnya kita memilih satu atau dua saja produk industri pertahanan yang sanggup kita hasilkan sendiri. Tidak terkecuali pula produk farmasi. Tentunya BRIN baru memperjuangkan secara selektif.

Kelima, bahwa BRIN lama hanya berhasil dalam skala terbatas. Anggaran research and development (R&D) hanya di bawah 0,01% dari GNP. Ini yang membuat Indonesia terlempar dalam statistik R&D dunia. BRIN baru pun berupaya merumuskan secara legal sumber dana, juga penyediaan sumber daya manusia.

Keenam, BRIN perlu berbagi tugas dengan perguruan tinggi (PT). PT dapat memenuhi perbedaan misi (mission diffrentiation) pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Riset PT, selain untuk penguatan riset dasar, juga harus membantu menyelesaikan agenda riset BRIN.

Ketujuh, kolaborasi cantik bisa dijalin oleh BRIN dan PT terutama dalam menyiapkan sumber daya riset. Kapitalisasi sumber daya itu baru dilakukan dengan penggabungan atau perluasan litbang-litbang yang ada, termasuk juga mengarahkan beasiswa untuk penyiapan peneliti baru.

BERITA TERKAIT