30 December 2021, 05:05 WIB

Quo Vadis Konvergensi Program Stunting?


Ali Khomsan Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB | Opini

KONVERGENSI program pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. Sebelumnya, pemecahan masalah gizi menitikberatkan pada program-Kemenkes. Namun, sejak pencegahan stunting menjadi program nasional 3-4 tahun yang lalu, maka konvergensi program lintas kementerian/lembaga kini menjadi andalan pemerintah untuk pemecahan masalah stunting yang telah menjadi isu nasional.

 

 

Harus terintegrasi

Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah menaruh perhatian besar pada persoalan stunting sejak awal pemerintahan era Presiden Jokowi. Pemerintah menyadari bahwa persoalan stunting akan lebih cepat diatasi jika bantuan pangan diikuti dengan perbaikan pola hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Presiden Jokowi menegaskan stunting bukan hanya masalah makanan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan ketersediaan air bersih. Jadi, semuanya harus bekerja dan harus terintegrasi.

Kini, pemerintah mengimplementasikan program stunting dengan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif. Kedua intervensi harus dipadukan agar penanganan masalah stunting sifatnya berkelanjutan. Contoh intervensi spesifik yang dilakukan Kemenkes ialah pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A, dan Program Makanan Tambahan (PMT) baik untuk anak maupun ibu hamil.

Sementara itu, kementerian/lembaga lain nonkesehatan melakukan intervensi sensitif, seperti perbaikan kesehatan lingkungan, bantuan jamban sehat, program penanggulangan kemiskinan oleh Kementerian Sosial melalui distribusi raskin/rastra/BPNT atau bantuan pangan nontunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemberdayaan perempuan.

Kementerian Pertanian menyelenggarakan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Beberapa tahun terakhir, Kementan juga telah membina Kelompok Wanita Tani untuk memanfaatkan pekarangan serta distribusi bantuan ternak unggas untuk memberi kemudahan akses pangan keluarga di perdesaan.

Kembali pada persoalan konvergensi, bagaimana seharusnya dilakukan? Bila konvergensi dimaknai sebagai integrasi program pada level wilayah (kecamatan), artinya berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) bersama-sama melakukan program di tingkat kecamatan.

Bila di kecamatan A dilaksanakan program mengatasi stunting dari OPD pertanian, lingkungan, kesehatan, sosial, itu diartikan konvergensi program telah dilaksanakan. Ini yang sebenarnya tidak cukup untuk mengungkit penurunan stunting. Konvergensi level wilayah seperti ini belum tentu menyasar rumah tangga yang sama.

 

 

Level rumah tangga

Oleh sebab itu, yang penting sebenarnya ialah konvergensi program stunting di level rumah tangga. Setiap rumah tangga yang memiliki anak stunting harus mendapatkan bantuan lintas OPD sehingga rumah tangga itu mendapatkan manfaat, mulai dari program kesehatan, sosial, pertanian, lingkungan, dll. Daya ungkit konvergensi program stunting pada level rumah tangga akan sangat besar. Dengan begitu, anak stunting bisa segera mengatasi ketertinggalan pertumbuhan dan perkembangannya.

Balita stunting by name by address telah dapat diidentifikasi oleh aparat desa (puskesmas). Oleh sebab itu, konvergensi program harus benar-benar diutamakan kepada keluarga balita stunting, dan target lain yang juga tidak boleh terlewatkan ialah keluarga-keluarga miskin yang rawan memiliki balita stunting. Memutus rantai stunting pada prinsipnya dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu pemberian subsidi pangan, perbaikan sanitasi, dan yang lebih utama meningkatkan kesejahteraan alias mengentaskan warga dari kemiskinan.

Ada lima pilar dalam pemecahan problem stunting. Pertama, komitmen dan visi pimpinan. Kedua, kampanye nasional berfokus pada perubahan perilaku. Ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program. Keempat, mendorong kebijakan ketahanan pangan, dan kelima, pemantauan dan evaluasi.

Dalam suatu pertemuan lintas OPD di Kabupaten Bogor, untuk sosialisasi data stunting (7/12/2021), pimpinan daerah menegaskan, bila ada tanah negara di suatu desa yang masih nganggur, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga dan mengatasi stunting. Komitmen yang tegas seperti ini sangat perlu sehingga masyarakat tidak ragu mendayagunakan lahan mangkrak yang sebenarnya berpotensi untuk produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Stunting adalah fenomena kemiskinan. Kemiskinan yang dialami rumah tangga petani disebabkan oleh minimnya penguasaan lahan sehingga status mereka disebut petani guram. Ada pemeo yang mengatakan, “Kalau ingin hidup tenteram jadilah petani, kalau ingin dihormati jadilah pegawai negeri, dan kalau ingin kaya jadilah pedagang.” Tampaknya kini pemeo tersebut sudah tidak sepenuhnya berlaku.

Kehidupan petani jauh dari kesan tenteram dan sejahtera. Petani hidup dalam suasana ketertinggalan dengan kondisi kehidupan yang mengenaskan. Kita yang selalu bangga mengklaim diri sebagai bangsa agraris dan atau negara maritim, ternyata setelah sekian lama membangun, masih belum meraih kemakmuran dari kedua bidang tersebut.

Kesan kuat yang muncul sekarang ini ialah bahwa petani merupakan profesi inferior. Sementara sektor pertanian identik dengan sektor marginal. Industri melaju jauh lebih cepat dibandingkan sektor pertanian. Serapan tenaga kerja pertanian memang banyak. Namun, kalau sektor pertanian lebih banyak dijejali oleh petani guram, sektor pertanian akan menjadi penyumbang kemiskinan yang signifikan. Tidak aneh kalau problem stunting juga banyak muncul di desa yang penduduknya mayoritas bergelut dengan sektor pertanian.

 

 

Langkah krusial

Kini, setelah program stunting diserahkan koordinasinya kepada BKKBN, maka ada langkah krusial yang harus segera dilakukan. Sasaran penanggulangan stunting ialah anak-anak balita yang kondisinya saat ini berstatus kurang gizi kronis sehingga mereka menderita stunting.

Intervensi yang harus diberikan ialah bantuan makanan langsung baik berupa pangan sumber kalori maupun protein, atau sumber gizi lainnya.

Bantuan makanan ini jangan dicampuradukkan dengan bantuan sembako untuk keluarga, tetapi benar-benar dimaksudkan untuk dikonsumsi anak stunting. Untuk itu, disarankan bantuan pangan untuk anak stunting dapat berupa telur, susu, dan atau kacang hijau. Untuk sumber kalori dapat diberikan beras atau sereal.

Silakan lakukan studi banding program gizi di negara maju (AS). Di sana posyandunya yang disebut Supplemental Food Program for Women, Infants, and Children (WIC) identik dengan voucer bantuan pangan untuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, dari keluarga miskin.

Adapun di Indonesia, posyandunya identik dengan program penimbangan balita, dengan pemberian makanan tambahan seadanya (sebutir telur sebulan). Ini yang menyebabkan problem gizi di negara kita tidak pernah tuntas diatasi.

BERITA TERKAIT