23 December 2021, 05:00 WIB

Populisme Islam dan Lintasan Politik Jelang 2024


Burhanuddin Muhtadi Pengajar senior FISIP UIN Jakarta dan Visiting Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura Kennedy Muslim Peneliti senior Indikator Politik Indonesia | Opini

KITA menyaksikan tren menguatnya sentimen populisme global yang berlandaskan sentimen keagamaan, seperti kasus populisme Hindu di India dan populisme Islam di Turki dan Indonesia. Aktor populis, termasuk aktor yang menyebarkan populisme Islam, umumnya memisahkan masyarakat ke dalam dua kelompok yang antagonistik dan homogen, rakyat yang suci versus elite yang korup.

Memang benar bahwa beberapa ideologi yang lain juga mendasarkan pada pertentangan antara rakyat dan elite. Namun, perbedaannya jika dalam sosialisme pertentangan tersebut didasarkan konsep kelas sosial, dalam ideologi populisme pertentangan terhadap kelompok elite selalu dibalut dengan retorika moralitas. ‘rakyat biasa’ dianggap lebih bermoral karena mewakili kehendak umum, sedangkan elite dianggap sebagai kelompok tidak bermoral.

Narasi aktor dan kelompok populis Islam di Indonesia mengadopsi strategi serupa yang dilakukan aktor populis agama di negara lain. Di Turki, AKP telah berhasil memimpin aliansi lintas kelas dan mengeksploitasi sentimen kebencian dan marginalisasi umat muslim di Turki, yang telah lama ditindas kelompok elite sekuler Kemalis.

Di Indonesia, narasi serupa tentang ketidakadilan sosial-ekonomi yang timbul dari marginalisasi rakyat biasa, diperkuat sejarah ketegangan rasial, agama, serta kelas sosial yang sejak dulu ada dan diperkuat keberadaan minoritas (khususnya etnik Tionghoa yang dipersepsikan menguasai kehidupan ekonomi di negara ini).

Berapa besar tingkat dukungan publik terhadap populisme Islam di Indonesia? Seberapa signifikan mereka dalam memengaruhi peta Pemilu 2024?

 

 

Populisme Islam di Indonesia

Dalam survei nasional Indikator Politik Indonesia pada Februari 2020, kami memakai kerangka teoretis Marcus Mietzner (2020) untuk mengukur tingkat sentimen populisme Islam dengan menanyakan tingkat persetujuan responden terhadap tiga pernyataan berikut dalam skala Likert (1= sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju, 5= sangat setuju).

Pertama, umat Islam di Indonesia harus mendapat perlakuan istimewa jika dibandingkan dengan kelompok agama lain.

Kedua, orang Tionghoa di Indonesia seharusnya memiliki hak lebih sedikit ketimbang umat muslim.

Ketiga, Indonesia harus diatur sesuai dengan hukum syariat Islam.

 

Grafik 1. Tingkat dukungan populisme Islam di Indonesia (%)

 

undefinedGrafik 1. Tingkat dukungan populisme Islam di Indonesia (%)

 

 

Untuk menentukan tingkat populisme Islam di Indonesia, kami menyusun indeks yang dikembangkan dari jawaban atas ketiga pertanyaan di atas. Skor antara 66,6668 dan 100 (yakni jika seorang responden menjawab setuju semua pertanyaan atau hampir semua pertanyaan) dikategorikan ke dalam kelompok propopulisme Islam; skor antara 33,3334 dan 66,6667 menunjukkan kategori netral, dan skor antara 0 dan 33,3333 menunjukkan kategorisasi antipopulisme Islam.

Grafik 1 menunjukkan, 16,3% penduduk Indonesia pada 2020 dapat dikategorikan sebagai bagian kelompok pendukung populisme Islam, sedangkan 33,9% merupakan bagian kelompok antipopulisme Islam. Mayoritas sebanyak 49,8% merupakan kelompok netral. Meskipun dari sisi persentase pendukung populisme Islam lebih kecil, kelompok ini relatif lebih aktif dan militan dalam hal memobilisasi massa. Hal ini terlihat dalam Aksi Bela Islam 212, yang berujung pada kesuksesan dalam menjungkalkan Gubernur petahana Basuki Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI 2017, yang berawal mula dari kasus penistaan agama yang berhasil dikapitalisasi aktor populis islamis.

 

 

Populisme Islam dan Pilpres 2019

Setelah kita menetapkan berapa proporsi pendukung populisme Islam, kami ingin melihat hubungan populisme Islam dan Pilpres 2019, dengan membandingkan skor rata-rata pada skala propopulisme Islam dengan dukungan mereka di 2019. Grafik 2 menunjukkan, skor rata-rata dan interval kepercayaan (>95%) pada Pilpres 2019, dalam skala populisme Islam. Jika interval kepercayaan tidak menyentuh garis referensi, hubungan antara sikap propopulisme Islam dan pilihan presiden secara statistik signifikan pada tingkat 5%.

Kami menemukan pendukung Prabowo cenderung memiliki sikap dukungan lebih tinggi terhadap Populisme Islam. Sebaliknya, pendukung Jokowi cenderung kurang mendukung populisme Islam. Mengapa pendukung Prabowo cenderung propopulisme Islam? Padahal, secara latar belakang pribadi dan ideologis, Prabowo tidak punya pandangan yang dekat dengan kelompok islamis. Prabowo justru berasal dari keluarga berlatar belakang sekuler dan pluralis. Namun, sejak 2014, Prabowo secara taktis menggunakan isu Islam dan berkoalisi dengan ormas Islam untuk mengalahkan Jokowi.

Pendukung Prabowo sering menyebarkan di media sosial bahwa Jokowi ialah seorang Kristen, komunis, dan antek Tiongkok. Pada 2016, Prabowo sukses mengusung Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta melawan Ahok, dengan menggalang dukungan penuh dari semua kelompok Islam. Pada 2019, ia kembali menggunakan isu agama dan menggalang dukungan kelompok-kelompok Islam. Bahkan, dalam skala yang lebih besar ketimbang 2014.

 

Grafik 2. Populisme Islam berdasarkan pilihan presiden di 2019

(Garis referensi ialah rata-rata total)

 

undefinedGrafik 2. Populisme Islam berdasarkan pilihan presiden di 2019 (Garis referensi ialah rata-rata total)

 

 

Blok pemilih Islam populis ini meskipun masih minoritas secara jumlah, akan tetap menjadi basis konstituen yang sangat menentukan dalam Pemilu 2024. Hal ini terbukti perolehan suara Prabowo yang jauh melebihi ekspektasi di Pilpres 2019 meski menghadapi tantangan yang sangat berat.

Pada Pilpres 2014, modal elektoral Prabowo sangat besar. Pertama, ia didukung koalisi gemuk partai politik. Kedua, memiliki logistik melimpah, dan ketiga, dukungan media massa besar. Pada Pilpres 2019, Prabowo hanya didukung kekuatan politik dan logistik terbatas melawan Jokowi sebagai presiden petahana. Bahkan, dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Prabowo masih berhasil mengamankan 44,5% suara, turun kurang dari 3% jika dibandingkan dengan perolehan 2014 (46,8%).

Jangan lupa fenomena menguatnya politik identitas yang mengkhawatirkan dan manuver beberapa aktor populisme Islam selama periode 2016-2019, membuat Jokowi akhirnya memilih Ma'ruf Amin sebagai pasangannya guna memoles citra Islam Jokowi. Tentu saja, mengandalkan dukungan semata-mata dari blok Islam populis ini, takkan mengantarkan pada kemenangan karena sebagian besar pemilih di Indonesia masuk kategori netral.

 

 

Sentimen populisme Islam dalam Pileg 2019

Variasi dukungan terhadap populisme Islam lebih terlihat jelas di basis konstituen setiap partai. Menariknya, Golkar yang merupakan koalisi utama Jokowi memiliki basis massa yang cenderung propopulisme Islam. Skor rata-rata dukungan Islam populis di kalangan pemilih Golkar hanya sedikit di bawah pemilih Gerindra yang mencetak skor tertinggi dalam skala populisme Islam.

Studi akademis menunjukkan bahwa basis pemilih Masyumi (partai Islam terbesar pada 1950-an) banyak yang bermigrasi ke Golkar setelah Masyumi dibubarkan Soekarno pada 1960 (Baswedan, 2004). Selain itu, jajaran kepengurusan Golkar juga masih didominasi tokoh-tokoh alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sejak era Akbar Tanjung.

Dari data rekapitulasi perolehan suara KPU dan data survei, kami juga menemukan dukungan Golkar kepada Jokowi pada Pilpres 2019 juga membuat mereka dihukum basis pemilih mereka. Terutama di beberapa basis tradisional Golkar, seperti Jawa Barat, Sumatra Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan. Di wilayah-wilayah itu, loyalis Golkar yang bersimpati dengan gerakan 212 sebagian mengalihkan suaranya ke Gerindra yang mengalami lonjakan suara.

Gerindra berhasil meningkatkan perolehan suara pada 2019 (12,57%) dari perolehan suara 2014 (11,81%), menggeser Golkar sebagai partai terbesar kedua setelah PDIP. Total perolehan suara Golkar pada 2019 (12,31%) mengalami penurunan yang signifikan dari perolehan suara 2014 (14,75%).

Grafik 3 juga menunjukkan pemilih yang memiliki skor di bawah rata-rata dalam skala populisme Islam cenderung mendukung partai-partai yang lebih berorientasi sebagai partai nasionalis, yaitu Partai Demokrat, NasDem, PKB, dan PDIP.

 

Grafik 3. Populisme Islam berdasarkan pilihan partai

(Garis referensi ialah rata-rata total)

 

undefinedGrafik 3. Populisme Islam berdasarkan pilihan partai (Garis referensi ialah rata-rata total)

 

 

 

 

Tren populisme Islam dalam Pemilu 2024

Seiring dengan bergabungnya Gerindra dan PAN ke pemerintahan Jokowi sekarang, penting mengkaji sikap pemilih Prabowo serta Gerindra dan PAN apakah kecewa atau tidak dengan langkah tersebut. Berdasarkan data survei terakhir dari beberapa lembaga survei yang kredibel, termasuk survei Indikator Politik Indonesia pada November 2021, ada indikasi kuat bahwa dukungan terhadap Prabowo (23,7%) menurun secara signifikan. Itu karena pemilih populis mulai bermigrasi dan mengalihkan dukungannya ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (15,1%). Islam populis, seperti mendapat idola baru pada diri Anies setelah Prabowo bersedia menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Jokowi jilid kedua.

Selain penting meneliti potensi migrasi dukungan basis populisme Islam, kita perlu juga mengkaji apakah pada Pemilu 2024 nanti, Islam populis masih sesolid seperti pada Pemilu 2019. Hal itu penting dilihat karena sejak pemenjaraan Rizieq Shihab dan tokoh-tokoh populisme Islam yang lain. Kita tahu Pemerintahan Jokowi memakai pendekatan represif terhadap kelompok-kelompok populisme Islam. Termasuk dengan pembubaran FPI (Front Pembela Islam) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang selama ini menjadi motor utama penggerak sentimen populisme Islam.

Perdebatan yang muncul saat ini ialah apakah ‘hilangnya’ aktor populis karismatik untuk memobilisasi umat akan melemahkan sentimen populisme Islam di kalangan pemilih muslim. Atau, apakah hal tersebut justru akan melanggengkan grievances dan narasi marginalisasi, yang beredar di alam bawah sadar kelompok umat Indonesia, yang siap diaktifkan, dan dimanfaatkan kandidat populis Islam berikutnya, yang memasuki gelanggang elektoral dalam pemilihan mendatang.

Jika aktivis Islam populis berhasil membingkai kejadian-kejadian terakhir sebagai bentuk penindasan politik, alih-alih sentimen populisme Islam akan meredup, yang terjadi justru rekonsolidasi gerakan yang punya efek elektoral yang signfikan pada 2024 nanti. Publik pun akan kembali menyaksikan kompetisi panjang yang melelahkan dan membelah.

BERITA TERKAIT