18 December 2021, 05:00 WIB

Menatap Masa Depan Cerah Indonesia


Purkon Hidayat Dosen tamu Prodi Kajian Asia Tenggara Pascasarjana Fakultas Ilmu Politik dan Hukum Universitas Tehran, Post-doctor of business administration fellow bidang spesialisasi strategic foresight, Tehran Business School, Koordinator Gusdurian Tehra | Opini

DI tengah kondisi ketidakpastian global yang dipicu pandemi covid-19 dan berbagai faktor lainnya, Indonesia terus berjalan tegak menatap masa depannya yang cerah. Pentas Indonesia di panggung internasional juga semakin menonjol dari sebelumnya. Tahun ini, Indonesia secara resmi memegang posisi presidensi di G-20 untuk 2022.

Sejumlah kalangan menilai posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G-20 mengindikasikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Presidensi G-20 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan dirinya bisa berkiprah dalam memimpin pemulihan ekonomi dunia.

Bagaimanapun, G-20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif menjadi representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Dengan demikian, peran sentral Indonesia di G-20 akan berpengaruh signifikan terhadap dinamika global.

Tidak hanya itu, berbagai lembaga internasional memberikan apresiasi positif terhadap kemajuan yang diraih Indonesia. Misalnya yang terbaru, riset Lowy Institute Asia Power Index 2021 Edition, menempatkan Indonesia berada di posisi kesembilan dunia dari sisi kekuatannya.

Studi yang dilakukan Lowy Institute itu berdasarkan delapan indikator untuk memetakan kekuatan negara-negara di Asia-Pasifik. Komponen yang dijadikan pijakan antara lain kemampuan ekonomi, kemampuan militer, ketahanan, sumber daya di masa depan, hubungan ekonomi, jejaring pertahanan, pengaruh diplomatik, dan pengaruh budaya.

Sebelumnya, McKinsey Global Institute, PWC, dan Standard Chatered Bank cukup optimistis melihat masa depan Indonesia. Pada 2012, McKinsey memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada di posisi ketujuh dunia. Standard Chartered Plc memprediksi sebanyak 7 dari 10 negara berkembang, termasuk Indonesia, akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2030.

Berdasarkan proyeksi Standar Chartered, PDB Indonesia diprediksi mencapai US$10,1 triliun atau naik hampir tiga kali lipat dari 2017 sebesar US$3,2 triliun. Diperkirakan, Indonesia pada 2030 akan berada di peringkat ke-4 negara perekonomian terbesar dunia. Rangking itu dihitung menurut nominal PDB atas dasar paritas daya beli (purchasing power parity/PPP).

 

 

Infrastruktur dan SDM

Pemerintah Indonesia sedang giat mengejar target besarnya menjadi kekuatan penting ekonomi dunia. Dengan cukup optimistis, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada acara peluncuran program pendidikan vokasi dan industry di Cikarang, Jumat (28/7/2017) mengatakan, "Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kombinasi yang baik untuk menjadi negara kuat secara ekonomi. Asal jangan ada turbulensi politik, hitungan kami pada 2040-2045, Indonesia akan menjadi empat besar negara terkuat ekonomi dunia."

Statement Jokowi menekankan pada dua aspek penting sebagai prioritas yang dikejar Indonesia dalam mewujudkan mimpinya di tahun-tahun mendatang. Selain masalah infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia menghadapi tujuh tantangan besar lain untuk mencapai proyeksi tersebut, yang meliputi kesiapan ilmu pengetahuan, kebijakan konektivitas, masalah tata ruang, efesiensi dan efektivitas kementerian dan lembaga pemerintah, serta tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, dan isu agraria.

Pemerintah terus berbenah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan peningkatan kualitas guru, manajemen sekolah, dan proses belajar-mengajar peserta didik. Lebih khusus, pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta dalam pendidikan nasional.

 

 

SDM sebagai kunci

Masalah peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas yang ditekankan pemerintah Indonesia. Saat ini, pekerjaan rumah peningkatkan kualitas pendidikan nasional masih jauh panggang dari api. Pasalnya, posisi Indonesia dalam Human Development Report 2020 masih berada di urutan yang tidak menggembirakan pada deretan 107 dunia. Meskipun mengalami perbaikan, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.

IPM yang tergolong rendah menyebabkan sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif. Laporan Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2020 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-65 dunia. Di regional Asia Timur, Tenggara, dan Oseania, Indonesia berada di posisi ke-10.

Laporan itu menilai Indonesia kuat dari sisi akses untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi yang berada di peringkat ke-26 dan akses ke lapangan kerja di posisi ke-30. Namun, Indonesia masih lemah di subsektor tenaga kerja berkemampuan tinggi, yang berada di rangking ke-83 dan dampak tenaga kerja di peringkat ke-92.

 

 

Literasi dan mindset

Masalah rendahnya pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari rendahnya literasi. Negara kita masih berada di posisi deretan negara terendah dalam literasi. Survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis OECD pada 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-62. Padahal, literasi mengukur tingkat kedalaman terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan yang berdampak besar terhadap berbagai sektor, seperti indeks pembangunan, rendahnya daya saing, inovasi, pendapatan per kapita, dan rasio gizi.

Di era digital dewasa ini, peningkatan kemampuan literasi menjadi lebih signifikan melebihi sebelumnya. Kelimpahan informasi yang tidak dibarengi dengan literasi yang baik menyebabkan masyarakat hanya menjadi konsumen pasif yang tidak kritis terhadap informasi yang diterimanya.

Baudrillard dalam Simulacra and Simulations menjelaskan karakter identitas masyarakat modern yang acap kali disibukkan dengan absurditas kode, tanda, dan simbol serta bentuk model yang diproduksi dan reproduksi terus-menerus dalam jebakan realitas semu. Orang menyukai tayangan para pesohor karena kontennya menampilkan sebuah gap klasik dalam teori ekonomi; keinginan (want) dan kebutuhan (need).

Era digital mengarahkan kehidupan manusia ke kesibukan di tengah kerumunan yang kosong. Berbagai citra diproduksi dan direproduksi secara masif, baik pada tingkat individu maupun sosial, yang menyebabkan manusia sering kali tidak bisa membedakan antara dunia riil dan semu.

Lebih dari itu, menjamurnya hoaks dewasa ini menjadi ironi getir di tengah hujan informasi yang begitu deras. Lemahnya literasi menjadi salah satu penyebab ketidaksiapan masyarakat menghadapi era digital yang bergerak begitu cepat.

Kualitas sumber daya manusia juga tidak bisa dilepaskan dari mindset yang berkembang di tengah masyarakat. Contohnya, pernah disinggung Alissa Wahid dalam tulisannya di Kompas berjudul Sindrom November mengenai fenomena rutin tahunan pada November.

Muncul kecenderungan lembaga pemerintah menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun, yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan pada November.

Fenomena itu berkaitan dengan mindset para pemangku kepentingan mengenai penyerapan anggaran. Pertama, yang penting anggaran terserap demi mengamankan anggaran tahun depan. Kedua, indikator kinerja ditentukan serapan anggaran. Ketiga, parameter terlaksananya kegiatan sebagai output. Keempat, muncul kecenderungan tidak perlu muluk-muluk berpikir soal perubahan masyarakat menuju perbaikan.

Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk menyiapkan tenaga terampil di era digital dewasa ini. Namun, itu tampaknya perlu melibatkan semua elemen demi mewujudkan tujuan tersebut, termasuk melibatkan peran organisasi masyarakat, termasuk ormas Islam di Indonesia.

 

Ekosistem intelektual dan kultural NU

Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia memiliki peran besar untuk menyongsong masa depan yang cerah di negara ini. Data statistik kementerian dalam negeri per Juni 2021 menunjukkan jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 86,88%. Persentasi besar itu menjadi peluang sekaligus tantangan yang melibatkan semua elemen, terutama organisasi Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia terus tumbuh berkembang dengan caranya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan dalam struktur sumber daya manusia anggotanya yang menegaskan kontribusi penting NU. Pertama, berkembangnya kampus-kampus NU dalam beberapa tahun terakhir menandai sebuah optimisme baru, tumbuhnya kelas menengah terdidik dari kalangan santri yang sering dipresepsikan hanya menguasai ilmu agama.

Kedua, lahirnya para ahli dan calon ahli dari NU di berbagai profesi, termasuk yang saat ini tersebar di berbagai negara, menjadi aset sumber daya manusia Indonesia. Masalahnya, saat ini belum terbangun ekosistem untuk menghubungkan idle capacity ini dengan berbagai pihak di Tanah Air. Tampaknya, perlu upaya lebih jauh untuk meningkatkan konektivitas itu, termasuk memperkuat peran PCINU yang tersebar di lebih dari 30 negara dunia.

Ketiga, mempertegas peran intelektual NU dalam mengawal langkah pemerintah secara kontributif sekaligus kritis demi mendorong pembangunan nasional sebab kemajuan juga membutuhkan kritik konstruktif. Kritik akan menajamkan langkah dan memperbaiki gerak.

Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU, isu pembangunan manusia harus menjadi agenda kuncinya. Dari sinilah masa depan cerah ditorehkan!

BERITA TERKAIT