26 November 2021, 17:30 WIB

Peta Jalan Maritim 2045


Hasan Sadeli, Lulusan Magister Ilmu Sejarah UI, Meminati Kajian Sejarah dan Kemaritiman | Opini

SEKTOR kemaritiman diyakini sebagai lahan okupasi utama bagi pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Keyakinan ini membuat pemerintah berusaha untuk menyusun peta jalan pembangunan berbasis kemaritiman atau yang dikenal dengan Haluan Maritim Nasional (HMN) 2045. Penyusunan konsep HMN 2045 sendiri berada dalam pengawalan langsung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).   

Sebagai negara maritim, memang sudah seharusnya Indonesia bersikap adaptif, dan beranjak dari pemahaman tentang pemanfaatan potensi maritim yang tidak saja terpaku pada aspek pengelolaan sumber daya alamnya. Melainkan juga dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor jasa dan industri maritim, yang tertuang dalam rencana strategis pemanfaatan dimensi ruang laut sebagai pusat ekonomi maritim yang bernilai tinggi. 

Bagaimanapun, kita tidak bisa bermimpi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 tanpa adanya strategi pembangunan jangka panjang bidang kemaritiman. Karenanya, orientasi pembangunan yang bertolak pada jati diri dan realitas geografis, dalam hal ini sektor kemaritiman, menjadi suatu keniscayaan yang harus benar-benar tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2024-2045.
 
HMN 2045 harus menjadi solusi untuk menjawab sejumlah tantangan yang tengah dihadapi Indonesia, di antaranya pada upaya pengembangan sarana transportasi melalui peningkatan industri galangan kapal dan konektivitas maritim antar pulau, terutama untuk daerah-daerah penyumbang komoditas ekspor nonmigas terbesar yang selama ini menjadi penopang utama kegiatan ekspor nasional. 

Merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai US$163,2 juta. Dari angka tersebut, 92% di antaranya dimuat dengan menggunakan moda transportasi laut. Dari Januari hingga Oktober 2021, moda transportasi laut tetap memegang kendali atas sebagian besar kegiatan ekspor nasional yang secara kumulatif mencapai US$186,32 miliar atau naik 41,80% dibanding periode yang sama di 2020. 

Roadmap berbasis inovasi 

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sains untuk kepentingan industri kemaritiman mutlak diperlukan. Sebab meskipun neraca ekspor Indonesia cenderung mengalami peningkatan, namun kita jangan sampai lupa bila komoditas yang diekspor masih didominasi oleh bahan mentah. Karena itu, paradigma pembangunan ekonomi Indonesia juga harus diarahkan pada upaya inovasi teknologi kemaritiman dengan menggandeng berbagai pihak didalam negeri, baik perusahaan swasta maupun institusi perguruan tinggi. 

Investasi dalam bidang ilmu pengetahuan amat diperlukan guna menjawab sejumlah permasalahan dan ketidakpastian di masa depan. Pengembangan dan pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI) tentu sangat diperlukan dalam mengolah dan menghimpun data bidang kemaritiman. Berbagai inovasi dan modernisasi teknologi yang terkait dunia kemaritiman memang bersifat lintas sektoral. 

BMKG misalnya, telah melakukan upaya modernisasi sarana observasi bidang kelautan, di antaranya seperti HF Radar, Marine Automatic Weather Station (MAWS) dan sistem informasi trajektori laut (INA-DRIFT). Banyaknya lembaga dan kementerian yang terkait dengan bidang kemaritiman, menuntut adanya transformasi dan tata kelola kelembagaan agar Indonesia memiliki pangkalan data dan sarana yang terintegrasi.     

Untuk suatu alasan rasional, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi berjalannya aktivitas riset dan pengembangan teknologi maritim secara berkesinambungan. Karena kebutuhan terhadap teknologi maritim baik untuk kepentingan industri, perhubungan, riset maupun untuk kepentinan keamanan dan pertahanan sangatlah besar.
  
Ini yang menurut saya menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam proyeksi pembangunan ekonomi maritim kita ke depan, terutama untuk menghadapi era agromaritim 4.0. Tanpa keberadaan teknologi maritim yang memadai, Indonesia akan kesulitan untuk melakukan pemetaan kekayaan sumber daya laut berbasis data terpadu. Indonesia juga akan terus menerus menghadapi permasalahan pelanggaran perbatasan, penyelundupan, illegal fishing dan hal besar lain menyangkut bidang keamanan maritim yang seyogianya menjadi salah satu muatan penting didalam HMN. 

Keberadaan teknologi bidang maritim merupakan syarat mutlak bagi Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya maritimnya secara mandiri sekaligus untuk meningkatkan daya saing. Teknologi maritim yang dimaksud tentu harus relevan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis agar dalam pemanfaatan potensi diperairan kita dilakukan secara optimal dan bijak.

Penguatan literasi maritim 

HMN 2045 sebagai sebuah roadmap harus memuat kerangka konseptual tentang keberlanjutan pembangunan ekonomi bidang maritim (sustainable economy maritime) yang ditopang oleh literasi kemaritiman yang kokoh, dan menjangkau kurikulum pendidikan di berbagai jenjang. Ini diperlukan agar generasi muda atau generasi penerus bangsa dibekali pengetahuan yang cukup tentang dunia kemaritiman. 

Harapannya ialah agar tumbuh minat dan kesadaran dari generasi muda terhadap pentingnya memperhatikan dunia maritim sebagai ladang luas yang menjanjikan masa depan Indonesia. Karena bagaimanapun generasi penerus bangsa yang saat ini masih duduk dibangku sekolah akan menjadi generasi produktif yang meneruskan cita-cita besar pemerintah dalam bidang kemaritiman.  

Sebagai sebuah rencana besar jangka panjang, kita tentu berharap pemerintah mampu menyusun HMN 2045 secara komprehensif, agar dapat dijadikan sebagai pedoman (guideline) bagi berjalannya implementasi berbagai program bidang maritim. Salah satunya untuk mengoptimalkan kontribusi dari sektor kemaritiman terhadap PDB yang ditargetkan mencapai angka 12,5% pada 2045.
 
HMN 2045 tidak boleh meredup hanya karena adanya pergantian pemerintahan. Oleh karena itu, HMN 2045 yang kini tengah disusun oleh pemerintah harus memuat strategi perencanaan dan proyeksi pembangunan bidang maritim masa depan. Ini diperlukan agar dalam perjalanannya nanti, draft HMN 2045 tidak mengalami banyak perubahan karena didukung analisa yang sesuai tuntutan perkembangan jaman. Semoga HMN 2045 menjadi peta jalan yang mengantarkan Indonesia menjadi pusat peradaban maritim dunia di 2045.

BERITA TERKAIT