25 November 2021, 22:00 WIB

MUI DKI Jakarta dan Cyber Army untuk Anies Baswedan


Eko Suprihatno, Jurnalis Media Indonesia | Opini

Ada satu berita yang menarik perhatian saya, yaitu rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk cyber army.

Cyber army kalau diterjemahkan secara bebas artinya pasukan siber yang tugasnya berperang di dunia maya. Kemudian muncul wacana cyber army itu untuk membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti dikatakan Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar dalam Rapat Koordinasi bidang Informasi dan Komunikasi se-DKI Jakarta pada 11 Oktober 2021, cyber army dibuat untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta. 

Menurut Munahar, pasukan siber yang berada di bawah Infokom MUI Jakarta, nantinya akan membuat berita dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi MUI Jakarta.

Kontan saja rencana ini menuai pro kontra. Padahal kalau melihat konteks cyber army merupakan hal yang biasa di era sekarang yang begitu kencang lalu lintas informasi di media sosial. Siapa pun bisa membuat cyber army untuk berperang di dunia maya. Dalam hal ini langkah MUI tepat karena tidak alergi dengan teknologi dan informasi.

Pertanyaannya, ulama yang mana sih yang diserang buzzer? Berapa jumlahnya? Siapa namanya? 

MUI dan ormas lainnya, beberapa waktu lalu, mendapatkan gelontoran dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan MUI mendapatkan hibah Rp10 miliar, jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama yang mendapat gelontoran Rp5 miliar atau Muhammadiyah yang mendapatkan Rp4 miliar. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, MUI mendapat porsi hibah besar karena organisasi Islam terbesar. MUI adalah induk ormas Islam yang menaungi banyak ormas Islam di DKI Jakarta. 

Kewenangan memberikan dana hibah adalah hak pemprov. Tapi wajib diingat, dana itu bersumber dari APBD DKI Jakarta yang notabene merupakan uang rakyat Jakarta. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan secara matang.

Kalau kita mengacu Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, jelas-jelas mengharamkan aktivitas buzzer. Pada poin 9 dalam fatwa tersebut jelas disebutkan, 

Aktivitas buzzer di media sosial, yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, dan memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Bahkan pada poin 4 bagian pedoman pembuatan konten informasi berbunyi, tidak boleh menjadikan penyediaan konten, informasi yang berisi tentang hoaks, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi, atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

Sehingga, saya meyakini, MUI tidak akan menjadi buzzer seperti yang disebutkan dalam fatwa tersebut. Naif banget kalau mereka yang membuat fatwa tapi mereka juga yang melanggar.

Tetapi, pertanyaan berikutnya adalah mengapa rencana pembentukan cyber army itu hanya untuk membela Anies Baswedan. Apalagi alasannya karena Anies sering difitnah padahal termasuk 21 pahlawan dunia dalam hal transportasi.

Bukankah bukan cuma Anies yang mengalami hal tersebut. Apakah karena Anies itu muslim, seorang gubernur, atau ada alasan lain? Bukankah juga ada juga pejabat publik yang notabene muslim mengalami hal serupa? Mengapa Wagub Riza Patria tidak disebut? Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga enggak disebut dalam wacana itu. Belum lagi kalau kita menyebut sosok lain yang layak mendapatkan pembelaan. Mulai dari Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Fadli Zon, dan lainnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga merasa heran. Menurutnya, pembentukan tim siber khusus itu berlebihan dan bukan porsi ulama. 

Jazilul menekankan, MUI DKI keluar dari bidang tugasnya jika membentuk cyber army. Sebab, MUI seharusnya bertugas untuk menjaga kerukunan umat Islam bukan malah melindungi Anies.

Kalau mengawasi orang atau menjadi tameng dari seseorang, itu bukan menciptakan kerukunan, itu namanya tim sukses. 

Kritikan Jazilul sejalan dengan penegasan Ketua Fatwa MUI DKI Jakarta Fuad Thohari yang menekankan, pembentukan cyber army bertujuan untuk memerangi berita hoaks dan fitnah di media sosial. Bukan untuk melindungi kepentingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 
 
Sikap pemprov seperti antara gembira dan abu-abu. Anies Baswedan ogah berkomentar soal cyber army. Adapun Ahmad Riza Patria menyebut membentuk cyber army itu hak masing-masing organisasi dan komunitas.

Yang pasti, saya termasuk yang menolak wacana pembubaran MUI. Apalagi dikaitkan dengan masalah terorisme seperti yang menimpa salah satu pengurus Komisi Fatwa MUI. Apalagi, mengaitkan wacana cyber army ala MUI DKI Jakarta.

Kita masih butuh MUI, karena masih banyak warga yang membutuhkan kesejukan dari para ulama. Kepada mereka warga belajar agama, kepada mereka warga menaruh harapan terciptanya indonesia yang lebih baik. Jadi lupakan sajalah cyber army itu, biar enggak ada perpecahan.

VIDEO TERKAIT :

BERITA TERKAIT