21 November 2021, 20:20 WIB

Mencari Sosok Ideal Jubir Presiden


Verdy Firmantoro, Pengamat Komunikasi Politik, Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi FISIP UI | Opini

PRESIDEN Joko Widodo melantik M Fadjroel Rachman sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan. Artinya pascapelantikan Fadjroel, per 25 Oktober 2021 pos juru bicara (jubir) kepresidenan kosong. Persoalannya bukan sekadar mencari siapa figur yang layak mengisi pos strategis tersebut, namun lebih pada memastikan kerja komunikasi pemerintah tak terganggu. 
    
Robert G Meadow menyebut bahwa politics as communication. Artinya bahwa esensi politik adalah persoalan kerja komunikasi. Kegagalan mengelola komunikasi menjadi blunder besar yang berpotensi menjatuhkan kekuasaan. Presiden Jokowi dihadapkan pada kondisi negara yang tak hanya 'krisis ekonomi', tetapi juga 'krisis komunikasi'. Dalam situasi ini, hak prerogatif presiden menentukan arah hubungannya dengan publik dan marwah istananya. 

Titik kritis komunikasi

Relasi antara pemimpin dengan rakyat mencerminkan tingkat kesepahaman. Hubungan itu bukan hanya proses mekanik menyalurkan kebijakan, melainkan juga mencari titik temu sampai pada penerimaan. Ketika sejumlah kebijakan menuai kritik, presiden akan menjadi orang pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Di situlah titik kritis komunikasi terjadi ketika istana dianggap tak responsif dan cenderung menutup mata pada aspirasi publik. 

Jubir Presiden menjadi salah satu instrumen penting mengantisipasi kegagalan komunikasi publik pemerintah. Selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, setidaknya ada sejumlah polemik komunikasi publik. Mulai dari penanganan pandemi covid-19, persoalan Omnibus Law sampai kebebasan berekspresi.  Akar masalah itu tetap yang utama adalah komunikasi. 

Pemerintah merasa kebijakan yang dipilihnya sudah tepat. Sementara sejumlah pihak menilai belum mendapatkan penjelasan yang memadai. Selain itu, tantangan komunikasi kepresidenan juga semakin kompleks di era disrupsi. Terbukti Presiden Jokowi telah berkali-kali menyoroti dan mengingatkan komunikasi publik para pembantunya. 

Bahkan narasi tunggal yang diamanatkan dalam Inpres No. 9 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Komunikasi Publik relatif masih belum optimal. Salah satu contohnya ketika Mensesneg meluruskan pernyataan jubir Presiden terkait warga boleh mudik Lebaran pada saat Idul Fitri 2020 atau polemik Bipang Ambawang. Tumpang tindih komunikasi dari istana justru akan memengaruhi persepsi negatif terhadap pemerintah.  

Jubir semestinya menjadi garda terdepan komunikasi kepresidenan. Peranannya cukup sentral mengorkestrasi komunikasi publik pemerintah. Jika blunder, tak hanya reputasi dirinya yang dipertaruhkan, tetapi juga reputasi Presiden bahkan negara. Dalam tulisannya, De Bussy & Kelly (2010) mengenai stakeholders, politics and power menjadi satu kesatuan dalam manajemen komunikasi. 

Lima kriteria 

Menjadi juru bicara tak cukup mempunyai kemampuan teknis administratif. Apalagi hanya sekadar meneruskan pesan-pesan yang sifatnya protokoler. Seorang jubir Presiden sudah semestinya memahami substansi posisinya. Ia tak cukup hanya sebagai corong kekuasaan, melainkan juga mendengar keluh kesah publik. Untuk menjadi seorang jubir Presiden setidaknya perlu mempunyai lima kriteria utama; 1. Kredibilitas komunikator, 2. Kemampuan manajemen isu, 3. Perencanaan strategi komunikasi, 4. Pemahaman teknologi dan media, serta 5. Tidak mempunyai relationship gap dengan presiden. 

Masing-masing kriteria itu tak terpisah, tetapi justru saling melengkapi untuk menemukan figur jubir Presiden yang ideal; pertama, kredibilitas komunikator diperlukan untuk menjawab kepercayaan publik dan mereduksi bias kepentingan politik. Kedua, kemampuan manajemen isu diarahkan untuk memahami persoalan-persoalan kontekstual dan menyikapinya secara proporsional. Ketiga, perencanaan strategi komunikasi untuk mengembangkan desain komunikasi publik pemerintah yang empatik dan persuasif. Keempat, pemahaman teknologi dan media dalam membingkai pesan-pesan yang efektif dalam mengomunikasikan kebijakan. Kelima, tidak ada jarak hubungan antara Jubir dengan Presiden agar terpenuhi komprehensivitas substansi komunikasi kepresidenan.  
    
Membangun kepercayaan publik
    
Fenomena ketidakpercayaan publik terhadap para elite politik tentu tak bisa disepelekan. Ketidakpercayaan itu tak hanya berdampak dalam membentuk persepsi negatif, melainkan juga tingkat kepatuhan terhadap kebijakan yang ingin diterapkan pemerintah. Komunikasi kepresidenan diharapkan justru dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan publik terhadap presidennya.
 
Komunikasi publik presiden tak bisa satu arah (one way communication), melainkan perlu dua arah (two way communication). Komunikasi satu arah tidak membuka ruang dialog, menempatkan publik hanya sebagai objek. Sementara komunikasi dua arah memberikan wadah untuk publik berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis dan tentunya menempatkannya sebagai subjek. 
    
Dalam atmosfer masyarakat informasi yang lebih menekankan emosi daripada rasional, menuntut kerja komunikasi yang ekstra. Jubir Presiden sebenarnya tak sendirian mengomunikasikan kebijakan, masih ada Kantor Staf Presiden (KSP) maupun Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo RI. Tentu eksistensi kelembagaan belum secara otomatis memastikan mekanisme koordinasi yang mudah. Perlu penyesuaian dan penyelarasan agar sesuai narasi presiden.  
    
Poinnya, kerja komunikasi bukan perkara sederhana. Salah memilih figur sebagai orang yang ditempatkan di pos strategis jubir Presiden tak menutup peluang justru akan memperkeruh ruang publik. Jika berhasil mengemban amanah menjadi perpanjangan tangan presiden akan menjadi legacy dan meningkatkan citra positif. Namun sebaliknya, jika penentuan sosok itu hanya karena kepentingan politik jangka pendek, merobohkan reputasi tentu juga patut diwaspadai. Tapi, saya kira Presiden Jokowi tak akan mengorbankan citra dan reputasinya dikelola orang yang salah. 

BERITA TERKAIT