21 October 2021, 20:39 WIB

Kasus Rachel Vennya tidak Perlu Minta Presiden Turun Tangan


Eko Suprihatno | Opini

Patut kita ingat, pandemi covid-19 masih jauh dari usai. Kalau kemudian sekarang secara statistik ada penurunan kasus, bukan berarti kita jadi lalai apalagi kalau kemudian mempermainkan aturan demi konten di media sosial, seperti yang terjadi dengan selebgram Rachel Vennya.

Rachel dituding kabur dari Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, seusai pulang liburan dari Amerika Serikat. Dia tidak sendirian karena ada kekasih dan juga manajernya.

Hanya saja, Rachel Vennya melalui akun Youtube Boy William malah mengaku tidak pernah menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. "Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet,"  kata Rachel.

Akan tetapi, Kodam Jaya membantah pengakuan Rachel tersebut. "Memang informasinya datang, namun dia keluar lagi," kata Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Artileri Pertahanan Udara (Arh) Herwin Budi Saputra.

Yang menyedihkan adalah isu tidak sedap bahwa perilaku tidak patut Rachel itu telah memakan korban dua anggota TNI berinisial IG dan FS. Mereka dinonaktifkan pada 14 Oktober dari Satgas Komando Tugas Gabungan Terpadu. Polisi Militer pun melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka.

Saya angkat topi terhadap sikap tegas dan cepat TNI dalam mengeksekusi keterlibatan anggotanya. tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menonaktifkan dua anggota yang diduga terlibat kasus ini. Kasus ini terungkap mulai dari 11 Oktober 2021 ketika beredar tangkapan layar yang berisi pengakuan seorang petugas di Wisma Atlet terkait kehadiran Rachel.

Yang luar biasa, bantuan yang diberikan kepada Rachel itu gratis, tak ada imbalan yang diterima anggota TNI tersebut. Kalau TNI bergerak cepat begitu mendapatkan informasi tidak sedap, polisi masih mengumpulkan berbagai info untuk akhirnya memanggil Rachel dan kawan-kawannya untuk diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis 22 Oktober 2021.

Tidak kurang dari Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran menegaskan akan mengusut tuntas kaburnya Rachel dari Wisma Atlet. Dia menegaskan pihaknya tidak pandang bulu terhadap pelanggaran aturan protokol kesehatan, termasuk karantina.

Langkah Kapolda Metro Jaya tersebut perlu diapresiasi. Pasalnya, kalau kasus ini didiamkan atau bahkan dibuat seperti tak ada masalah, bisa menjadi preseden buruk. Sebab Rachel merupakan selebgram yang punya pengikut segudang. Kalau dia bisa seenak hatinya mempermainkan aturan, para pengikutnya bisa berpandangan juga bisa berperilaku serupa.

Ada beberapa persoalan yang mendera Rachel. Pertama, Rachel harusnya dikarantina selama lima hari di hotel berbayar bukan di Wisma Atlet. Sebab dia dikategorikan wiraswasta yang melakukan perjalanan bukan atas alasan kenegaraan. Wisma Atlet hanya diperbolehkan bagi pekerja migran Indonesia yang baru tiba di Tanah Air, pelajar atau mahasiswa setelah bersekolah di luar negeri, dan pegawai instansi pemerintahan. Selain itu, baru tiga hari mendekam di Wisma Atlet, Rachel sudah kabur.

Ancaman pidana terhadap mereka juga enggak main-main, karena dianggap melanggar Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina. seperti ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Senin 18 Oktober 2021.

Dalam pasal 14 UU Kekarantinaan menyebut setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan,atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Kemudian 13 Oktober 2021, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Herwin BS membenarkan kaburnya Rachel dari kewajiban karantina yang dibantu anggota TNI. Kemudian, Rabu 14 Oktober 2021, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta aparat memberikan sanksi kepada Rachel dan oknum TNI. Barulah 21 Oktober 2021 Rachel mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa.

Butuh waktu seminggu untuk memaksa sang selebgram memenuhi undangan pemeriksaan. Hal ini tentulah untuk membuktikan bahwa kepolisian tidak pandang bulu.

Di sisi lain, publik terang-terangan meminta penanganan hukum terhadap Rachel. Hal itu antara lain terlihat dari pemberitaan di media arus utama dan media sosial. Setidaknya, hingga Kamis (21/10), sebanyak 13.666 orang menandatangani petisi yang meminta selebgram Rachel Vennya segera diproses hukum. Petisi bertajuk 'segera proses hukum bagi rachel vennya berani kabur dari karantina' ini dimulai oleh Natyarina Avie pada situs Change.org. "Semua orang Indonesia harus mengikuti hukum, Jika Anda dapat melanggarnya maka Anda harus bertanggung jawab," keterangan pada petisi tersebut dalam bahasa Inggris.

Jangan sampai kasus yang gamblang seperti ini membuat Presiden Joko Widodo harus ikut bersuara. Seperti ketika seorang sopir truk berkeluh kesah terhadap aksi preman di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden pun langsung menelpon Kapolri. Hanya dalam hitungan jam, aparat bergerak menangkapi warga yang diduga preman.

Kemudian dalam masalah pinjaman online yang sudah sangat meresahkan masyarakat, lagi-lagi Presiden bersuara dan tak butuh waktu lama sejumlah tempat yang diduga markas pinjaman online ilegal digerebek.

Jangan sampai masalah pelanggaran karantina ini membuat Presiden buka suara, apalagi kalau kemudian meminta Presiden turun tangan. Sudah selayaknya dan seharusnya aparat bergerak begitu mendapat informasi tanpa harus menunggu viral dulu di masyarakat.

Menjaga kepercayaan masyarakat adalah modal paling penting. Kita berharap betul penyelesaian kasus seperti ini dilakukan secara proporsional dan profesional. Kalau salah ya dihukum, dan biarkan pengadilan memutuskan. Agar hukum benar-benar jadi panglima. Permintaan maaf yang dibumbui materai 10 ribu jangan sampai jadi solusi permanen. Apalagi kalau cuma bermodal permintaan maaf di akun media sosial.

VIDEO TERKAIT :

BERITA TERKAIT