15 June 2021, 05:00 WIB

Rekoordinasi Sosial-Politik Pemulihan Pascapandemi Covid-19


Max Regus Sosiolog, Dekan FKIP Unika Santu Paulus Ruteng, Flores | Opini

KITA sudah berdiri di pertengahan 2021. Wajah global tentu sedikit banyak agak berbeda jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Dunia mulai menghubungkan kembali kebersamaan internasional yang remuk akibat pandemi covid-19. Sejumlah negara melakukan uji coba terbuka atas perjuangan mereka memulihkan kehidupan sesudah diobrak-abrik pandemi.

Di kawasan Eropa, perhelatan sepak bola Euro 2020, lebih daripada sekadar ajang olahraga, dianggap sebagai titik penting membangun kembali harapan dan kebersamaan global.

Di Indonesia, pada kesilaman yang kelam, covid-19 sudah membawa pergi puluhan ribu jiwa saudara sebangsa. Sekian ratus ribu orang terkunci dalam pengalaman traumatik wabah ini. Hingga hari ini, ada jutaan orang yang terpapar oleh pandemi. Korban berjatuhan di kalangan medis. Berhasil keluar 'hidup-hidup' dari tahun lampau ialah berkat dan ini bukan hanya pengalaman personal orang per orang, melainkan pengalaman bersama sebagai masyarakat bangsa dan dunia.

Hantaman pandemi memang menimbulkan kelumpuhan di mana-mana. Namun, kita pasti masih memiliki cadangan energi sosial, politik, dan ekonomi. Bagaimanapun, semuanya itu seolah menjadi rongsokan tidak berguna ketika pandemi masih mengurung kehidupan kita. Di titik kesadaran ini, kita harus bisa melakukan rekoordinasi lintas sektor secara konstruktif.

Rekonsolidasi antarelemen sosial secara produktif menjadi bagian inti dari langkah ini. Strategi ini berikhtiar menyembuhkan keterpecahan sosial, memulihkan kepercayaan politik, dan merajut soliditas sosial-politik di masa pemulihan pandemi ini.

 

Polarisasi

Pandemi datang begitu tiba-tiba dan mengejutkan. Selama ini, perlawanan atas covid-19 juga merefleksikan potret sosial kita. Riset-riset sosial seputar pandemi memperkuat anggapan ini. Multiinterpretasi terhadap virus ini muncul dari berbagai macam sisi. Pandemi, tidak terbantahkan, menjadi arena pertarungan (Pleyers, 2020).

Dalam perspektif sosiologis, polarisasi sosial secara signifikan memengaruhi prospek perang terhadap covid-19.

Totalitas pencegahan penyebaran covid-19 sering kali menemui tantangan pelik. Keterbelahan sosial menyumbang 'aura' negatif ke dalam kerangka tangggapan atas pandemi. Situasi itu menjegal usaha komprehensif melawan bencana ini. Kecenderungan itu semakin membenamkan segenap proses preventif atas serangan covid-19 ketika semua pandangan itu mempresentasikan beragam otoritas dan kepentingan.

Lebih rumit lagi, polarisasi sosial tidak hanya terungkap pada tataran wacana, tetapi juga mencuat dalam berbagai macam gerakan.

Kutub-kutub sosial begitu mengeras, yang kemudian diikuti dengan kristalisasi sikap-sikap sosial-politik. Tekad-tekad bersama, yang semakin berjarak antara satu kelompok dan kelompok lainnya, dengan cepat mematahkan aras perlawanan terhadap covid-19.

 

Kredibilitas

Di tengah krisis hebat dan berlarut, kredibilitas politik ialah harga yang tidak bisa ditawar-tawar (Johnson, 2020). Sari pati tindakan politik kekuasaan di tengah badai pandemi ialah tingkat kepercayaan publik (kredibilitas).

Jika kita melihat kembali perjalanan 2020, soal ini menjadi satu dari begitu banyak isu krusial dalam kaitannya dengan penanganan politik atas pandemi ini. Sekurangnya, aspek ini tampak dalam tiga elemen berikut. Pertama, komunikasi politik pejabat publik. Pada sisi ini, publik sering kali berhadapan dengan pola-pola komunikasi politik yang tidak meyakinkan atas langkah kebijakan politik negara.

Kedua, penanganan pelanggaran protokol kesehatan yang tidak konsisten. Ketiga, pengelolaan intervensi bantuan sosial langsung yang kemudian digerogoti kejahatan korupsi. Aspek-aspek ini dapat menunjuk ke kerapuhan pengelolaan politik kita dalam menghadapi pandemi ini.

Dengan itu, pada level negara, pemulihan kepercayaan politik ialah kemutlakan. Yang lebih penting, proses perbaikan ini sebetulnya tidak hanya bersentuhan dengan urusan pandemi. Negara mesti memperbaiki keseluruhan ‘ekologi’ sosial-politik. Negara mesti menunjukkan secara gamblang bahwa kehadirannya pasti mampu melampaui kepentingan-kepentingan sosial-politik parsial, apalagi jika kepentingan-kepentingan itu berpeluang mengancam kebersamaan sosial di situasi sulit ini. Yang paling penting, publik juga harus melihat perubahan itu secara nyata.

 

Transformasi

Kini, kita mulai merangkak pelan dengan ancaman pandemi yang terus berlangsung. Di negeri ini, meskipun vaksinasi menjadi program utama, sebagaimana pada belahan bumi lainnya, perang melawan pandemi belum usai. Pada minggu terakhir tahun lalu, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur World Health Organization (WHO), mengemukakan sekurangnya dua isu penting. Pertama, covid-19 pasti bukan pandemi terakhir. Sementara itu, kedua, kita memang tidak 'dipersiapkan' menghadapi serangan virus ini.

Tersirat, pada saat ini, tidak ada tekad lain lagi. Kita harus memenangi perang total melawan covid-19. Banyak negara menyusun strategi-strategi konstruktif sebagai pilihan politik dan panggilan pengabdian sosial warga mereka. Ikhtiar itu muncul berangkat dari pemahaman akan sinyalemen keterbatasan negara dan fragmentasi sosial yang hadir sebagai pelontar destruktif bagi penanganan dan pemulihan pascapandemi covid-19.

Kita menyusun begitu banyak protokol sepanjang dua tahun ini. Sebagiannya dapat dijalankan dengan baik. Sebagiannya mungkin kurang efektif. Pada fase pemulihan pandemi ini, setiap elemen di tataran politik dan sosial harus mau mengeksplorasi kekuatan-kekuatan dan kemudian mentransformasi semuanya sebagai titik pijak yang solid.

Selanjutnya, pengelolaan krisis dengan politik konstruktif dan pandangan sosial inklusif ialah keniscayaan di dalamnya. Kita mungkin dapat menggunakan proses ini sebagai bagian dari penyusunan protokol 'sosial-politik' dalam menyelesaikan perang bersama melawan covid-19.

BERITA TERKAIT