10 May 2021, 23:05 WIB

Serentak Bergerak Memastikan Keberlanjutan Pendidikan Bagi Semua


Dini Widiastuti adalah Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), | Opini

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) sudah semestinya menjadi hari bagi seluruh bangsa Indonesia untuk merefleksikan perjalanan pendidikan di Indonesia. Karena Hardiknas juga merupakan momentum peringatan bagi jasa Ki Hajar Dewantara, yang lahir pada 2 Mei 1889. Ki Hajar memperkenalkan prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif, holistik dan berfokus pada optimalisasi dan realisasi potensi dari peserta didik, demi kemajuan bangsa. 

Momentum Hardiknas merupakan saat melakukan evaluasi terhadap pendidikan nasional. Sudah sejauh apa pendidikan di Indonesia sudah melahirkan generasi yang unggul, cerdas dan berkarakter; adaptif dan tangguh menghadapi perubahan jaman yang kian dinamis? hal ini sejalan dengan amanah Ki Hajar, dan juga merupakan tujuan dan harapan dari pendidikan nasional yang disimbolkan dalam logo Hardiknas.
    
Tema dari Hardiknas 2021 adalah Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar, yang merupakan ajakan bagi semua pihak, baik pemerintah dari berbagai instansi, pihak swasta, kelompok masyarakat sipil dan seluruh unsur masyarakat untuk memastikan agar anak-anak dan kaum muda kita bisa terus mengenyam pendidikan yang berkualitas, yang relevan dengan konteks kehidupan mereka di masa kini dan juga masa depan. Sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk memastikan anak-anak dan kaum muda bisa belajar dengan aman dan bebas dari kekerasan, dan pada masa pandemik covid-19 ini tentunya terlindungi dari penyebaran virus.
 
Di masa pandemi ini pola pendidikan berubah menjadi belajar mengajar jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet (daring), serta teknologi informasi dan komunikasi. Namun keterbatasan akses internet dan kepemilikan komputer atau laptop menyebabkan terhambat bahkan terputusnya proses belajar mengajar di sebagian wilayah Indonesia. 

Dalam acara dengar pendapat antara anak-anak dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang dilaksanakan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada Juni 2020, 50 anak dari berbagai wilayah terpencil, kepulauan, serta murid dengan disabilitas menyampaikan secara langsung tantangan yang mereka hadapi selama masa pandemi, terutama terkait kesulitan menjalankan proses daring dan belajar tanpa bimbingan yang optimal dari guru. Untuk mendapatkan sinyal beberapa dari mereka bahkan harus mendaki ke bukit atau memanjat pohon. 

Kondisi ini didukung oleh data Bank Dunia yang menunjukkan bahwa meskipun 92% dari rumah tangga yang disurvei memiliki televisi dan 95% memiliki telepon selular, hanya 10% yang memiliki komputer. Bahkan hanya 5% dari rumah tangga yang disurvei melaporkan memiliki koneksi internet. Langkah tepat sudah dilakukan oleh Kemendikbudristi dengan pemberian subsidi kuota internet merupakan langkah yang tepat, namun belum sepenuhnya memecahkan masalah ketidaksetaraan digital.
 
Ancaman serius

Dalam laporan riset yang dilakukan oleh Plan International Australia di beberapa negara Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Indonesia, berjudul Smart, Successful Strong: The case for investing in adolescent girls’ education in aid and COVID-19 response and recovery, tergambar jelas bagaimana anak-anak terutama yang remaja perempuan mengalami disrupsi terutama di tingkat pendidikan sekolah menengah. Lebih dari 1,2 juta anak perempuan (pra-sekolah hingga sekolah menengah atas) terancam berhenti sekolah akibat pandemi di Asia Timur dan Pasifik. 

Plan Indonesia pun mengamati di daerah intervensi program, antara lain di Provinsi NTT dan NTB, terdapat cukup banyak kasus putus sekolah akibat anak-anak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dan akibat praktik perkawinan usia anak. 

Tutupnya sekolah menyebabkan anak-anak merasa terisolasi dan hal ini mempengaruhi kesehatan mental mereka. Survei yang dilakukan Satuan Tugas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk Penanganan COVID-19 pun menunjukkan keluhan terbanyak (hampir sepertiga dari setidaknya 15.000 klien di 194 pusat layanan psikologi) selama Maret hingga Agustus 2020 berasal dari remaja yang stres akibat pembelajaran dari rumah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan, pada Maret 2021 jumlah kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 2.851 kasus, sedangkan setelah pandemi covid-19 meningkat menjadi 7.190 kasus. 

Di masa pandemi ini di mana alih-alih pendidikan yang inklusif, holistik dan menceriakan anak didik, berjuta anak di Indonesia, terutama yang perempuan, masih berjuang untuk bisa mengakses pembelajaran dan bisa belajar dengan rasa aman. Untuk bisa mengatasi hal ini dan kembali kepada prinsip pendidikan sebagaimana yang diamanahkan Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Perlu kerja sama dari semua pihak untuk memastikan wajib belajar 12 tahun bisa terlaksana. Termasuk pemberian dukungan khusus bagi anak-anak dari kelompok marjinal, anak dengan disabilitas, anak yang tinggal di daerah terpencil dan juga anak yang sudah terlanjur kawin di usia anak, serta harus ada perhatian khusus bagi remaja perempuan. Menghapus kesenjangan digital harus menjadi prioritas pembangunan. Dukungan bagi kesehatan mental anak dan pencegahan kekerasan harus terus diupayakan. 
    
Dalam masa pandemi ini, sudah menjadi tugas sekolah dan satuan belajar untuk memastikan anak-anak sebisa mungkin terhindar dari bahaya terinfeksi covid-19. Akhirnya, adalah juga penting mengedepankan pentingnya partisipasi anak dan kaum muda, termasuk yang perempuan, orang tua dan pihak swasta dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan nasional. Sudah saatnya bangsa Indonesia serentak bergerak untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi semua. 

BERITA TERKAIT