07 April 2021, 05:00 WIB

Antisipasi Bencana Cuaca Ekstrem


Ismatillah A Nu’ad Peneliti Indonesian Institute for Social Research and Development Jakarta | Opini

SEJUMLAH wilayah di Indonesia diguyur cuaca ekstrem yang menyebabkan berbagai macam kerusakan. Peringatan dini sebetulnya telah dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar kita mewaspadai fenomena tersebut.

Beberapa dinamika cuaca ekstrem, yang berpengaruh pada kerusakan sebut saja fenomena badai La Nina, fenomena MJO (fenomena gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari barat Samudra Hindia ke timur, dengan membawa massa udara basah), gelombang Kelvin, dan bibit siklon tropis.

Potensi cuaca esktrem yang merusak, tentu harus diantisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, terutama untuk memperkuat lembaga-lembaga terkait sebagai langkah prevensi kemungkinan buruk, dan kita semua, dari elemen masyarakat supaya ikut serta memberi kontribusi dalam upaya mengantisipasi.

Selain itu, salah satu masalah fundamental dalam upaya pencegahan dini terhadap musibah bencana akibat cuaca ekstrem ialah bagaimana pemerintah membentuk struktur kelembagaan tentang relawan nasional. 

Tugasnya, seperti juga yang dikembangkan di negara-negara maju, tak hanya bertugas pada masalah-masalah praktis, seperti bertugas mengevakuasi di daerah yang terkena bencana, atau merestrukturasi bangunan-bangunan yang hancur dsbnya. Namun, tugasnya diperluas dalam bentuk memberi bantuan dalam bidang pendidikan, masalah medis, informasi, dan keterampilan.

Persiapan dini bukan berarti mempersiapkan hanya sebatas ketika akan terjadi bencana. Seharusnya, yang dimaksud persiapan dini terus bersifat kontinu. Di Australia, misalnya, menurut laporan Peter Britton, seorang manajer senior di Australian Volunteer International, telah mengembangkan dunia relawan semenjak dekade 50-an. Saat ini bidang volunteerism sudah sangat mapan, dan bersifat permanen, bahkan go-international.

Lebih dari 5.000 relawan dari Australia pada tahun 80-90an, pernah disebarkan ke negara-negara seperti Afrika, kepulauan di Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah, maupun pada suku asli Australia, yang membutuhkan bantuan pertolongan dalam bidang medis dan kesehatan, pendidikan dan pengajaran, termasuk teknologi informasi, keterampilan sosial, dan pertanian.

Para relawan itu, bekerja baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun untuk masyarakat sipil (LSM) atau pihak-pihak swasta. Mereka diambil dari berbagai kalangan, yang memiliki idealisme dan tanggung jawab serta memiliki kepekaan (sensitivitas) pada masalah-masalah sosial. Mereka dibekali kemampuan atau mendapat pelatihan-pelatihan khusus dari lembaga yang menyelenggarakan relawan itu.

Di Australia, dunia relawan tak hanya bagi kepentingan negara-bangsa, tetapi juga dunia relawan juga diperuntukkan bagi negara-negara bangsa yang membutuhkannya, dan dieksekusi dalam sebuah jaringan international volunteerism. (Peter Britton, International Volunteerism and Global Survival, 2002).

Satu hal penting lagi, para relawan memiliki latar belakang komitmen, pada keinginan dan kecintaan mereka untuk kemanusiaan. Dedikasi mereka ditujukan tak hanya bagi kepentingan negara itu sendiri.

Namun, lebih karena kepedulian untuk menolong sesama, belajar membina sensitivitas sosial, membuka hubungan dengan beragam etnik dan budaya.

Para relawan memberi kontribusi bagi pengembangan sebuah komunitas yang terkena bencana atau sebuah ‘komunitas- terbelakang’ dilandasi kesetaraan hubungan kemanusiaan.

Di India dan Pakistan, relawan nasional bentukan LSM yang mengampanyekan bahaya HIV/AIDS, dan bagaimana harus menghindarinya, didukung oleh pihak-pihak lokal, baik pemerintah maupun lembaga donor lokal. Seorang aktivis dari Asian Resources Foundation, Thailand, Lekha Paireepinath, menyebut betapa esensialnya dunia relawan atas kelangsungan hidup kemanusiaan: bagi wanita yang sering terkena dampak patriarki sosial, anak-anak terlantar, pengungsi bencana, maupun perang dst yang terjadi dalam sebuah komunitas negara, atau local area (Lekha Paireepinath, Volunteerism and Human Survival, 2002).

Memang jauh dari memadai, jika persoalan kemanusiaan ditimpakan hanya kepada pemerintah, atau hanya pada pihak-pihak non pemerintah. Semestinya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun LSM-LSM yang beroperasi, baik di pusat maupun di daerah,
bergerak dalam satu visi kemanusiaan demi kesejahteraan dan kecintaan.

Dalam hal itu, sudah saatnya Indonesia sebagai negarabangsa memiliki sistem yang mapan dalam soal relawan, sebagaimana di negara-negara seperti Thailand, India, Pakistan, Australia, Jepang, Amerika, dan di negara-negara Eropa.

Dunia relawan merupakan perimbangan atas terjadinya bencana dan disparitas sosial di dalam masyarakat kurang beruntung dan daerah-daerah terpencil. Bagaimanapun dunia kita masih memiliki hampir semua problematik kemanusiaan, tak hanya bencana alam, tetapi juga masih rentan konflik, problem sosial dari anak-anak dan keluarga telantar, mewabahnya penyakit menular HIV/AIDS.

Semua itu menuntut upaya perbaikan lewat sebuah sistem yang terlembagakan dan diartikulasi oleh relawan-relawan kemanusiaan secara profesional, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Dengan jaringan relawan, ketika kita melihat tragedi kemanusiaan, kita tidak lagi berpikir mengapa, dan apa yang harus diperbuat, dengan sebuah tanda tanya yang membingungkan. Namun, kita sudah selalu siap atas kemungkinan-kemungkinan terburuk akan semua fenomena baik yang sudah, sedang, dan belum terjadi.

BERITA TERKAIT