26 February 2021, 06:00 WIB

Asimetrisitas Suku Bunga Kredit


Haryo Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta | Opini

HASRAT Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan suku bunga kredit perbankan agaknya serius. Sebelum mengambil langkah ‘turun gunung’ agar industri perbankan buka-bukaan tentang pembentukan suku bunga kreditnya, BI sudah lebih dahulu agresif memangkas suku bunga acuan, 7-day reverse repo rate (BI 7-DRRR).

Sejak Juni 2019, misalnya, BI secara akumulatif sudah memotong BI 7-DRRR sebesar 225 basis poin (bps) hingga bertengger di posisi 3,5%. Posisi BI 7-DRRR per Februari 2021 di level 3,5% ini merupakan suku bunga acuan terendah dalam sejarah kebijakan moneter di Indonesia.

Era suku bunga rendah diharapkan mampu mendorong permintaan kredit perbankan. BI memproyeksikan pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini bisa mencapai 7%. Jika proyeksi itu kesampaian, kegiatan ekonomi niscaya segera bisa pulih dari paparan dampak pagebluk covid-19.

Hanya saja, proyeksi tersebut tampaknya masih jauh panggang dari api. Penurunan suku bunga acuan hanya diikuti penurunan suku bunga deposito di perbankan, sedangkan suku bunga kredit masih belum mengikuti. Sejak Juni 2019, penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan secara rata-rata baru turun 116 bps.

Hal yang sama juga terjadi pada selisih antara SBDK terhadap BI 7-DRRR. Spread suku bunga perbankan cenderung melebar dari 5,72% pada Juni 2019 menjadi 6,36% pada Desember 2020. Artinya, suku bunga kredit dipandang masih cukup tinggi relatif terhadap suku bunga kebijakan.
   
Wait and see

Penelusuran lebih detail kian menunjukkan perilaku perbankan yang tidak simetri. Bila dilihat dari kelompok banknya, SBDK bank BUMN justru lebih kaku jika dibandingkan dengan kelompok bank lainnya. Justru, SBDK kantor cabang bank asing malah paling responsif terhadap penurunan suku bunga kebijakan BI.

Problem asimetrisitas suku bunga kredit perbankan tidak berhenti di situ. Rigiditas SBDK terjadi di hampir semua segmen kredit. Mulai kredit konsumsi, korporasi, dan ritel. Respons terbatas oleh perbankan ini tecermin pada penurunan SBDK yang lebih rendah dari suku bunga simpanan, apalagi BI 7-DRRR.

Segmen kredit konsumsi non-KPR, misalnya, cuma turun 67 bps, sedangkan kredit konsumsi KPR hanya susut 57 bps. Lambatnya penurunan SBDK KPR semacam ini memang bisa dimaklumi. Pinjaman KPR berkarakteristik jangka menengah-panjang sehingga lambat dalam melakukan penyesuaian suku bunga.

Hal yang sama juga terjadi pada segmen kredit bertenor pendek. Suku bunga kredit mikro lebih responsif terhadap penurunan suku bunga BI 7-DRR. Suku bunga kredit mikro sudah turun 276 bps, meski masih tinggi di tingkat 13,75%. Penurunan SBDK ini toh tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui subsidi bunga kredit.

Apa pun alibinya, proses transmisi kebijakan moneter belum tuntas sampai pada titik sasaran yang hendak dituju. Lebih ironis lagi, di tengah transmisi kebijakan moneter terus berproses, sektor perbankan malah berusaha mengambil keuntungan ekstra dengan menaikkan spread suku bunganya.  

Masih tingginya suku bunga kredit relatif terhadap suku bunga acuan, ditengarai menjadi salah satu faktor produsen dan rumah tangga konsumen enggan mengajukan pembiayaan kredit ke perbankan. Kondisi ini tentu saja tidak kondusif bagi perekonomian, terutama di tengah stagnasi akibat pandemi covid-19.

Di satu sisi, para produsen masih banyak yang belum bangkit sehingga ragu untuk ekspansi. Di sisi lain, rumah tangga konsumen masih wait and see dengan menimbun simpanan alih-alih mengajukan pembiayaan dari perbankan, di tengah paparan dampak pagebluk covid-19.

Alhasil, persoalan ‘dahulu mana ayam dengan telur’ pun muncul. Kredit perbankan digadang menjadi pendorong kegiatan ekonomi agar bisa segera normal. Sementara itu, prospek perekonomian ke depan yang belum terang-benderang ditengarai menjadi sumber penyebab seretnya permintaan kredit perbankan.

Dengan konfigurasi problematik di atas, solusi atas asimetrisitas suku bunga kredit terpulang pada industri perbankan sendiri. Perbankan masih bisa menikmati spread yang sama, jika mampu menekan biaya transaksi. Artinya, pemotongan suku bunga kredit bisa dilakukan tanpa selalu harus menunggu pemangkasan BI 7-DRRR.

Rujukan

Dalam konteks ini, bank BUMN bisa memeloporinya. Struktur oligopolis industri perbankan menghendaki teladan bank BUMN sebagai pemimpin pasar (market leader) sehingga mampu berfungsi sebagai rujukan bagi bank-bank lain berskala kecil dan menengah, dalam memotong suku bunga kreditnya.

Pembiayaan program penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dari penerbitan surat berharga negara (SBN) juga perlu dikelola lebih cermat lagi. Kontraksi pertumbuhan kredit perbankan 2,4% tahun lalu sangat kontras dengan investasi perbankan pada SBN yang mencapai Rp1.500 triliun.

Pelonggaran pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat kelas 1500 cc bisa menjadi batu loncatan. Demikian pula, pembebasan uang muka KPR dan KKB (kredit kendaraan bermotor) beserta relaksasi pembobotan risiko kredit bisa menjadi peluang lantaran keduanya menjadi primadona portofolio kredit perbankan.

Jika KPR dan KKB mampu memicu aktivitas awal produksi sektor properti dan otomotif, efek pengganda belanja konsumsi akan sangat material. Seluruh mata rantai kegiatan ekonomi turunannya pun ikutan terdongkrak. Jika ekonomi bangkit, bukankah seluruh sektor usaha, termasuk perbankan, juga akan menikmati hasilnya?

Pada akhirnya, upaya menumbuhkan kredit perbankan demi pemulihan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Kebijakan yang dirilis otoritas moneter, otoritas finansial, dan otoritas fiskal toh hanya sebatas pada pe­ngondisian dini. Eksekutornya tetap saja perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Dengan demikian, jika kolaborasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan, termasuk industri perbankan, terjalin kuat, perekonomian nasional akan cepat keluar dari zona negatif. Persoalan asimetris suku bunga perbankan, penyaluran kredit, dan ekonomi makro akan terpecahkan secara simultan. Bahkan, bukan tidak mungkin pula, target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4% bakalan tercapai. Semoga.

BERITA TERKAIT