25 February 2021, 04:05 WIB

Ombak Kapal Demokrat


Umbu TW Pariangu Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang | Opini

DESAKAN dari para politikus senior dan pendiri Partai Demokrat (PD) agar kongres luar biasa (KLB) digelar terus menguat. Menurut mantan kader PD, Max Sopacua, KLB dilaksanakan untuk mengembalikan dan menegakkan PD menjadi partai modern dan terbuka.

Dalam keterangan persnya pada Senin (22/1) malam, Max menyatakan kini kondisi objektif PD terbelah menjadi dua: kubu dinasti SBY dan kubu garis lurus. Kubu ‘dinasti SBY’ adalah kelompok kader yang ingin mempertahankan kemapanan partai dengan sistem yang ada saat ini. Adapun ‘kubu garis lurus’ merupakan kelompok kader yang berkehendak menyelamatkan, mengembalikan, dan meluruskan garis perjuangan PD sesuai dengan cita-cita awal pendirinya (Media Indonesia, 23/11/2021).

Sebelumnya, isu kudeta PD menghebohkan publik karena menyinggung ‘halaman depan’ Istana. Beberapa orang dekat Istana disebut terkait kudeta, terutama nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia dituduh merencanakan pengambilalihan secara paksa kepengurusan PD yang dinakhodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko sudah menampik tuduhan tersebut. Pihak Istana pun tidak memberikan respons terhadap surat konfi rmasi adanya isu kudeta itu. Alasannya, masalah tersebut merupakan urusan internal PD. Istana, apalagi Presiden Jokowi, tidak mau diseret-seret dalam ‘bola panas’ isu dimaksud. Dengan kata lain, isu adanya intervensi kekuasaan dalam rencana kudeta sesungguhnya sangat jauh dari pikiran Istana.

Apalagi, dalam konteks demokrasi yang semakin terbuka seperti sekarang, di saat kebebasan berekspresi dan mengkritisi kekuasaan menjadi sebuah fenomena yang sangat biasa, perebutan kekuasaan merupakan sesuatu yang muskil. Rasionalitas publik sontak akan menghakimi perilaku antidemokrasi tersebut, siapa pun dia. Juga, membayangkan kudeta terhadap parpol berjalan mulus ketika para elite PD solid alias tidak mengalami faksionalisasi tidaklah mungkin.

Hubungan Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi PD maupun AHY selama ini juga cukup mesra. Tidak mungkin kemesraan tersebut dikorbankan hanya karena kepentingan politik tentatif. Jika alasannya bagian dari strategi sapu bersih oposisi, rasanya juga kejauhan. Jokowi sejauh ini relatif sudah ‘nyaman’ dikelilingi mayoritas partai pendukung. Jokowi paham, kalau blunder itu dilakukan, ia akan dicatat sebagai presiden yang mbalelo terhadap demokrasi.

 

 

Friksi

Di sisi lain, tak bisa ditampik bahwa indikasi gerakan senyap, penggalangan dukungan untuk melengserkan AHY, sudah dikantongi PD. Mulai dari isu pembentukan posko pemenangan, testimoni pertemuan kader aktif dan eks kader PD di hotel, hingga penggelontoran duit ke sejumlah kader di daerah demi memuluskan KLB PD.

Lantas, benarkah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat? Moeldoko sudah menampik tuduhan itu. Atau di sisi lain, mungkin saja Moeldoko di mata kader PD yang tak sejalan dengan kepemimpinan AHY dianggap punya kapital sosial dan politik untuk menyelamatkan ‘kapal Demokrat’ dari ombak friksi internal. Dengan begitu, ini kemudian ditafsir oleh PD sebagai intervensi dari pihak luar atau lebih ekstrem, sebagai gerakan kudeta.

Dari gelombang keluhan para politikus senior dan kader PD yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan Ketua Umum PD AHY belakangan ini, seperti soal uang operasional partai dalam Pilkada 2020. Dalam mekanisme penentuan paslon kepala daerah oleh DPP PD tersirat kuat memang ada friksi di partai berlogo Mercy ini.

Isu kudeta yang diembuskan kemarin merupakan strategi politik untuk menegaskan ke publik peta loyalitas kader di PD sehingga gampang diidentifi kasi elite internal PD dalam kebutuhan konsolidasi politik di internal partai.

Dalam teori politik, friksi di internal partai bisa menjadi ‘berkah terselubung’ bagi PD. Sikap tidak puas atau gesekan kepentingan di internal partai sejatinya adalah ‘menu pahit’ yang kadang kala harus dihadapi dan disantap untuk menjernihkan kadar kesetiaan dan loyalitas para kader partai.

Di sinilah kapabilitas AHY selaku nakhoda PD yang diakui sedang solid itu diuji. Terutama, bagaimana meminimalkan perbedaan pandangan di dalam partai agar tidak menjadi batu sandungan konsolidasi yang berujung konflik. Keterpilihan AHY secara aklamasi sebagai Ketua Umum PD pada Maret 2020 lalu bukanlah jaminan mutlak ‘kapal Demokrat’ lepas dari ombak besar sepanjang melayari lautan politik menjelang Pilpres 2024.

Varman & Bhatnagar (1999) mengatakan kepemimpinan politik itu seni mengelola kompromi kepentingan, yang kerap melibatkan distorsi kekuasaan. Rivalitas sejatinya selalu ada di dalam (politik) partai, tergantung hal tersebut diaktifkan atau tidak. Kepemimpinan yang berjarak, komunikasi politik yang lemah, berlindung di balik bayangbayang status quo atau kekuatan figur, resisten atau menghindar dari konflik, semua itu justru berpotensi menaikkan benih rivalitas dan faksi politik ke permukaan publik.

 

 

Politik personalisasi

Jika mau jujur, AHY sejauh ini sejatinya lebih merepresentasikan personalisasi kekuasaan di tubuh PD yang disimbolkan oleh ketokohan ayahnya, SBY. Ketokohan SBY di PD hingga kini masih sulit untuk dinegasikan. Mestinya itu dijadikan modal AHY untuk mengadopsi dan menerjemahkan karisma kepemimpinan diri ayahnya ke dalam berbagai poin-poin sikap, juga kebijakan kepartaian yang lebih ideologis, setara, dan demokratis.

Di simpul ini tentu mesin komunikasi politik AHY di partai harus berjalan ke pelbagai pengurus daerah, tokoh-tokoh senior partai hingga tokoh-tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Selain untuk merajut dan memastikan kesetiaan pada nilai dan ideologi partai melampaui personalitas politik, komunikasi tersebut juga untuk membangun kesan positif PD di hadapan publik sebagai partai nasionalis yang akomodatif terhadap pelbagai perbedaan dalam koridor memperkuat nasionalisme dan NKRI.

Membangun kesan dalam politik itu penting karena bagaimanapun kesan menyangkut persepsi publik (Kipnis & Schmidt, 1980). Di sinilah pertaruhannya, apakah kesan yang dibangun oleh PD selama ini adalah kesan yang positif, atau justru sebaliknya.

Mem-blow up masalah internal partai terlalu berlebihan ke muka publik, misalnya, kadang kala bisa menjadi ‘bola panas’ yang berpotensi diintersep atau ‘digoreng’ oleh kepentingan politik lain, yang ujung-ujungnya akan berefek pada kegaduhan publik serta merugikan kepentingan partai itu sendiri.

Semoga dengan riak-riak mengitari ‘kapal Demokrat’ saat ini, semua elite PD bisa merefleksikannya sebagai kritik, sekaligus autokritik, juga titik balik untuk membangun partai yang lebih demokratis, inklusif, yang tidak hanya dikuasai ‘saham politik’ tertentu dan jauh dari bayangbayang dinasti.

BERITA TERKAIT