03 September 2020, 04:00 WIB

Menata Ulang Arsitektur Keuangan Global


Agus Sugiarto Advisor, Otoritas Jasa Keuangan | Opini

ARSITEKTUR keuangan global merupakan suatu kumpulan berbagai kesepakatan dan tata kelola di level internasional yang bertujuan menjaga efektivitas fungsi sistem moneter dan keuangan global (Elson, 2010). Tatanan keuangan ini mengalami proses perubahan
sejalan dengan dinamika munculnya krisis keuangan di Asia pada 1998 dan juga krisis ekonomi global pada 2008.

Sebagai respons atas kedua krisis tersebut, arsitektur keuangan global telah melahirkan berbagai kebijakan yang bertujuan memulihkan kembali kondisi ekonomi dunia dan mencegah krisis keuangan yang sama terulang kembali. Dalam tatanan global tersebut, peran IMF dan World Bank sangat besar sekali sebagai think thank berbagai kebijakan ekonomi dan moneter serta sekaligus sebagai penyedia likuiditas global. Namun, dengan munculnya krisis ekonomi yang disertai dengan resesi global saat ini, ternyata beban IMF dan World Bank menjadi sangat berat, khususnya dalam menyediakan kebutuhan likuiditas untuk menanggulangi pandemi dan juga resesi ekonomi.

Sumber likuiditas

Guna membiayai dampak pandemi dan pemulihan ekonomi akibat resesi, hampir semua negara terpaksa harus mencari sumber dana
darurat yang luar biasa besar jumlahnya. Tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan dana tersebut sehingga harus mengantre mengajukan permintaan utang ke berbagai lembaga donor internasional maupun melobi negara-negara kaya.

Sebagai langkah awal pada saat munculnya pandemi ini, PBB telah memprakarsai pembentukan UN Covid-19 Multi-Partner Trust Fund untuk membantu likuiditas negara-negara miskin dalam memerangi pandemi ini. Adapun IMF telah menyalurkan lebih dari US$100 miliar kepada 102 negara dalam bentuk rapid credit facility (RCF) dan rapid credit instrument (RCI) selama pandemi berlangsung.

Dengan fasilitas pinjaman ini memungkinkan negara-negara tersebut mampu dengan cepat menangani penyebaran virus covid-19 dan menyediakan paket stimulus darurat. Selanjutnya, IMF juga menyetujui pemberian catastrophe containment and relief trust (CCRT) kepada 27 negara dalam bentuk keringanan pembayaran utang sehingga mereka dapat menggunakan dana yang tersedia untuk penanganan pandemi. World Bank juga telah menyiapkan dana US$160 miliar untuk keperluan Covid-19 Fast Track Facility, dan sebagian dari dana tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 100 negara.

Perubahan arsitektur

Dengan melihat fakta tersebut, beban IMF dan World Bank sudah terlalu berat dan menjadi sangat terbatas apalagi kalau krisis masih berlangsung untuk jangka waktu yang lama. IMF dan World Bank tidak akan mampu lagi menjadi penyedia likuiditas global untuk semua negara yamg terkena imbas krisis ekonomi saat ini.

Lembaga donor lainnya, seperti IDB dan ADB juga memberikan fasilitas pinjaman darurat bagi anggotanya, tetapi jumlahnya relatif terbatas jika dibandingkan dengan IMF dan World Bank. Oleh sebab itu, sudah saatnya arsitektur keuangan global perlu didesain ulang, mengingat ar-
sitektur yang ada saat ini belum mampu mengatasi dua masalah utama yaitu ketersediaan likuiditas global dan resesi ekonomi yang menghantui seluruh negara.

Ketersediaan likuiditas global dalam jumlah yang sangat besar menjadi prioritas utama untuk membangun kembali tatanan perekonomian dunia yang secara langsung dapat meredam dampak resesi. Cepat atau lambannya pemulihan roda perekonomian dunia dari resesi ekonomi global sangat bergantung sekali dengan ketersediaan likuiditas global.

Guna merespons tujuan dimaksud, desain arsitektur keuangan global yang baru harus didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, perlu pembentukan global crisis fund dalam bentuk pooling fund yang bersifat siaga dalam jumlah besar untuk menangani munculnya krisis global atau kondisi darurat yang bersumber dari berbagai peristiwa, misalnya pandemi penyakit, krisis pangan, bencana alam global, resesi global, dan lain-lain.

Kedua, peran IMF dan World Bank sebagai lembaga donor utama ternyata sangat terbatas sehingga perlu pemikiran bagaimana mengembangkan skema pembiayaan dan pinjaman baru dari kedua lembaga tersebut apabila krisis maupun resesi ekonomi global terjadi kembali. Ketiga, pembentukan UN Covid-19 Multi-Partner Trust Fund oleh PBB perlu segera diformalkan dengan sumber dananya dapat berasal dari negara-negara kaya.

Keempat, perlu adanya kebijakan penundaan maupun keringanan pembayaran utang dari negara-negara miskin yang terkena dampak covid-19. Kelima, lembaga rating internasional perlu membekukan sementara investment grade secara terbatas bagi negara-negara miskin dan sedang berkembang yang terdampak covid-19 sehingga memungkinkan mereka mengeluarkan surat utang dengan imbal hasil yang wajar.

Keenam , memperkuat peran organisasi regional dan internasional, seperti G-20, APEC, dan ASEAN sehingga dapat meringankan beban IMF dan World Bank. Oleh karena itu, inisiatif negara-negara ASEAN untuk membentuk ASEAN Covid-19 Trust Fund perlu segera diwujudkan sehingga dapat menjadi contoh model bagi organisasi regional lainnya.

Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis.

BERITA TERKAIT