29 August 2020, 03:00 WIB

Tantangan Kredit Bermasalah


Paul Sutaryono Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan, Salah Satu Penulis Buku Kebangkitan BUMN Sektor Perhubungan | Opini

KINI bank sedang demam seraya merestrukturisasi kredit. Pendapatan bunga (interest income) anjlok, sedangkan kredit memasuki musim kemarau. Bagaimana kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada akhir 2020? Kini NPL terus mendaki dari 2,53% per Desember 2019 menjadi 2,77% per Maret, kemudian 2,89% per April, lanjut 3,01% per Mei, dan 3,11% per Juni 2020. NPL diprediksi bakal terus melaju di atas 3%. Aduh!

Kinerja perbankan tak lepas dari kondisi ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia kontraksi 5,32% per kuartal II-2020 secara tahunan. Sebelumnya, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional kontraksi 2,9%- 3,9% pada 2020 dan Bank Dunia memprediksi 0% pada 2020.

Bagaimana kinerja bank umum? Bank umum merupakan representasi semua bank umum kelompok usaha (BUKU) 1, 2, 3, dan 4, tetapi data ini tidak termasuk bank umum syariah (BUS). Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juli 2020 menunjukkan kredit bank umum tumbuh 2,84% dari Rp5.208 triliun per Mei 2019 menjadi Rp5.356 triliun per Mei 2020. Dana pihak ketiga (DPK) justru tumbuh lebih subur 8,79% dari Rp5.415 triliun menjadi Rp5.890 triliun.

Rasio kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio/LDR) pun membaik dari 96,19% menjadi 90,94% masih di atas ambang batas 78%-92%. Itu berarti likuiditas mulai mencair. Namun, badai covid-19 melindas ekonomi sehingga likuiditas perbankan justru lebih ketat. Bank umum masih sanggup meraih laba sebelum pajak tetapi turun 8,82% dari Rp186,32 triliun menjadi Rp169,89 triliun.

Laba itu mendorong imbal hasil total aset (return on assets/ROA) turun dari 2,41% menjadi 2,06% meskipun jauh di atas ambang batas 1,5%. Dengan bahasa lebih bening, kualitas aset masih jempol. Itulah sekilas kinerja bank umum hingga Mei 2020 yang mulai terdampak covid-19.


MI/Tiyok

Ilustrasi MI

 

 

Aneka jurus andalan

Lantas, apa saja jurus andalan untuk menekan NPL? Pertama, covid-19 telah meruntuhkan likuiditas terutama bank papan bawah karena modalnya lebih kecil. Untunglah, OJK segera meluncurkan Peraturan OJK Nomor 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Aturan yang efektif 16 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021 itu mewajibkan bank untuk merestrukturisasi kredit dengan plafon Rp10 miliar bagi debitur yang terpapar risiko covid-19. Restrukturisasi kredit itu ditujukan kepada debitur dengan kualitas kredit lancar itu termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada sektor ekonomi, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kemudian, Surat Edaran OJK Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Aturan yang efektif 30 Maret 2020 itu ditujukan kepada perusahaan pembiayaan (multifinance) dengan plafon yang sama Rp10 miliar. Data OJK menunjukkan sampai 29 Juni 2020, realisasi restrukturisasi kredit perbankan Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan non-UMKM.

Dari jumlah tersebut, realisasi restrukturisasi kredit untuk UMKM Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur. Untuk perusahaan pembiayaan hingga 30 Juni 2020, outstanding restrukturisasi kredit Rp133,84 triliun untuk 3,74 juta kontrak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam proses persetujuan.

Kedua, sejatinya restrukturisasi kredit itu juga menyimpan potensi risiko. Bank kurang tepat dalam merestrukturisasi kredit misalnya, berupa penurunan suku bunga padahal seha rusnya plus perpanjangan tenor, atau debitur tak mampu memanfaatkan restrukturisasi kredit dengan jitu sehingga kualitas kreditnya justru turun kelas.

Kualitas kredit kualitas kredit meliputi 5 kolektibilitas, yakni kolektibilitas 1 (kredit lancar), 2 (kredit dalam perhatian khusus), 3 (kredit kurang lancar), 4 (kredit diragukan), dan 5 (kredit macet). Yang disebut NPL adalah kolektibilitas kredit 3, 4, dan 5. Penurunan kolektibilitas kredit semacam itu akan mendorong kenaikan potensi risiko kredit (loan at risk). Pada tahap inilah NPL mulai mendaki naik. Makin tinggi kolektibilitas, makin tinggi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang akan menggerus modal.

Ketiga, NPL akan mengikuti bentuk pemulihan ekonomi. Ada beberapa pola pemulihan ekonomi pascacovid- 19 menurut Szlezak, Reeves, dan Swartz (2020).

Bentuk V; wabah menyebabkan ekonomi anjlok dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dan pengangguran melonjak. Namun dalam waktu singkat, ekonomi akan tumbuh kembali pada posisi sebelum krisis.

Bentuk U; pertumbuhan ekonomi turun signifi kan dan pengangguran naik. Pertumbuhan ekonomi untuk pulih kembali membutuhkan waktu lama. Bentuk L merupakan bentuk yang terburuk. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi tidak pernah memulihkan jalur output-nya sebelumnya, tetapi juga tingkat pertumbuhan menurun. Bentuk W; bentuk ini merupakan perulangan bentuk V. Hal itu bisa terjadi ketika muncul serangan virus kedua dan seterusnya.

Nah, sekiranya pemulihan ekonomi dengan bentuk V, kenaikan NPL bakal berjalan lambat. Mengapa? Lantaran makin cepat pemulihan ekonomi, makin cepat pula sektor riil akan bergairah kembali. Ujungnya, kredit kembali mengalir lancar.

Keempat, celakanya bila pemulihan ekonomi dengan bentuk U, kemungkinan besar kenaikan NPL akan naik cepat. Kok bisa? Karena sektor riil akan mati suri cukup lama. Pertumbuhan kredit pun melemah seperti prediksi Moody’s Investor Service. Akibatnya, bank akan memarkir sebagian dana pada surat berharga untuk meraih margin yang gurih dan tanpa risiko (risk free).

Kelima, pemulihan ekonomi itu amat tergantung pada beberapa faktor pendorong. Katakanlah, disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan; menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan dengan benar dan baik.

Keenam, bank pun dapat membentuk Unit Manajemen Aset (UMA) yang terpisah dari bank. Hal itu mirip Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berdiri pada Januari 1998 dan dibubarkan pada April 2004. Walhasil, bank dapat menjual NPL kepada UMA untuk dikelola lebih lanjut.

Ketujuh, bank wajib mengerek tingkat efi siensi yang tersurat pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Saat ini BOPO memburuk dari 81,81% menjadi 84,96% di atas ambang batas 70%-80%. Bandingkan dengan bank di ASEAN dengan BOPO 40%-60%. Untuk itu, bank perlu memangkas kantor cabang pembantu dan kantor kas yang ribuan jumlahnya di bank pemerintah. Tingkat efi siensi tinggi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam memenangi persaingan.

Kedelapan, bank pun perlu mengelola agunan (collateral management) dengan menilai kembali agunan dan penyusutannya sesuai dengan nilai pasar. Hal itu akan bermanfaat untuk mengurangi cadangan. Dengan aneka jurus andalan demikian, NPL tak bakal merajalela!

BERITA TERKAIT