06 December 2016, 20:13 WIB

Korupsi Biaya Perjalanan Dinas, Enam Pejabat di Sumut Diadili


Puji Santoso | Nusantara

ENAM pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatra Utara, diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa melakukan penggelembungan (mark-up) biaya perjalanan dinas anggota DPRD pada 2014 lalu.

Mereka ialah Sekretaris DPRD Labura April Hasibuan, Bendahara DPRD Labura Khairuddin Pane, kemudian N Butar Butar, Nurliana, dan Mariati Waruwu sebagai panitia pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta Iman Sari yang merupakan bagian pengadaan tiket.

Usai sidang di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, jaksa penuntut umum (JPU) Denny Trisna Sari didampingi rekannya Molita Sari dan Arron Siahaan mengatakan, keenam tersangka didakwa melakukan korupsi biaya perjalanan dinas mulai dari harga tiket pesawat hingga biaya hotel.

"Harga tiket perjalanan dinas digelembungkan. Selain itu, modusnya juga menginap di hotel yang berbeda dari SPJ (surat pertanggungjawaban). Misalnya di SPJ disebutkan menginap di hotel A, tetapi kenyataannya di hotel lain, atau ada orang yang menginap di hotel sesuai SPJ, tapi lebih banyak yang menginap di hotel lain yang harganya lebih murah," ucap Denny di PN Medan, Selasa (6/12).

Kasus tersebut bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendapati adanya penggelembungan biaya perjalanan dinas yang diduga merugikan negara sebesar Rp600 juta hingga Rp800 juta. Namun, setelah disidik pihak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, ditemukan jumlah kerugian sebesar Rp1,7 miliar.

"Jadi keenamnya didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor," ungkap Denny.

Namun, menurut Denny, pada kasus tersebut, hanya satu orang yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjung Gusta Medan, yakni Iman Sari, sedangkan lima lainnya berstatus tahanan kota.

"Lima berstatus tahanan kota, sementara Iman Sari ditahan di Rutan Tanjung Gusta," ungkapnya.

Sementara pada sidang yang digelar di Ruang Kartika Pengadilan Tipikor Medan, tiga PNS di lingkungan DPRD Labura yang merupakan pendamping perjalanan dinas hadir menjadi saksi, salah satunya Zulfahmi Harahap.
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Ferry Sormin, dia mengatakan, mengetahui biaya perjalanan dinas digelembungkan setelah ada temuan dari BPK.

"Walaupun saya akui pengembalian yang saya lakukan terlambat, tapi saya sudah kembalikan kerugian sebesar Rp2,2 juta," ujar Zulfahmi yang dibenarkan JPU Denny.

Sidang selanjutnya ditunda untuk kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (OL-4)

BERITA TERKAIT