PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 juga jadi perhatian para pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Salah satu yang bisa jadi masalah ialah keberadaan pemilih pendatang yang berada di IKN pada 14 Februari 2024 nanti. Ada kekhawatiran terjadinya kerawanan konflik saat eskalasi politik meningkat.
Kondisi itu memerlukan adanya kesiapan penyelenggara untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Pasalnya, berdasarkan rilis dari Bawaslu RI, kerawanan politik di Kalimantan Timur berada di posisi 5 secara nasional. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesiapan penyelenggara, kerawanan geografis, hingga partisipasi pemilih.
Sejumlah masalah lain yang diprediksi akan terjadi pada tahun politik itu juga jadi bahasan dalam Seminar "Penyelenggaraan Pemilu 2024 di kawasan IKN". Seminar digelar Forum Milenial Nusantara, di Gedung RRI Samarinda, Kota Samarinda, Jumat (26/5).
Seminar ini merupakan inisiasi dari Forum Milenial Nusantara (FMN) dalam rangka sosialisasi kepada kalangan pelajar dan mahasiswa terkait pemindahan dan pembangunan IKN. FMN juga mengedukasi kaum milenial khususnya para mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN
Seminar kali ini yang dihadiri sekitar 50 mahasiswa. Sejumlah narasumber dihadirkan, antara lain Iffa Rosita (Komisioner KPU Kaltim), Ahmad Firdaus Kurniawan (Kepala Bidang Poldagri Badan Kesbangpol Kaltim), dan Prof Mohammad Bahzar (Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan Universitas Mulawarman).
Dukungan warga
Pada kesempatan itu, Komisioner KPUD Kaltim Iffa Rosita menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terdapat 3 lembaga yang terkait, yakni Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun peran dari tiap lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda.
"DKPP menjadi wasit dari KPU dan Bawaslu. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh kegiatan atau tahapan Pemilu. Sementara KPU menyelenggarakan hal teknis dalam setiap tahapan Pemilu," paparnya.
Dia menambahkan peran serta masyarakat sangat berpengaruh pada sukses dan tidaknya pemilu. Untuk itu, diharapkan kepedulian masyarakat terus meningkat.
Sementara Ahmad Firdaus Kurniawan menyoroti peran pemuda dalam kegiatan pemilu ini, mulai dari segi teknis, pengawasan, hingga keikutsertaan dalam sosialisasi kepada partisipan.
"Pemuda juga bisa menjadi calon anggota legeslatif atau peserta pemilu atau paling tidak bergabung menjadi tim sukses parpol tertentu. Pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap bangsa," tandasnya.
Di sisi lain, peran serta FMN dalam menggerakkan kepedulian kaum milenial di Kalimantan Timur mendapat apresiasi dari Mohammad Bahzar. Kegiatan seperti itu layak dilanjutkan demi kemajuan generasi muda.
"Forum Milenial Nusantara dapat bekerja sama dengan Pemprov Kaltim terutama Kesbangpol yang memiliki alokasi anggaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Intinya apabila tujuan kegiatan dari FMN itu baik akan mendapatkan jalan, terutama dukungan anggaran," tandasnya. (N-2)
