MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan Yogyakarta sebagai Kota Lengkap, Kamis (11/5). Deklarasi ini menambah jumlah kota lengkap yang telah dideklarasikan sebelumnya.
Dalam hal tersebut, Hadi menjelaskan, Kota Yogyakarta telah memvalidasi buku tanah sebanyak 88.508 (99,28%) dengan data surat ukur valid sebanyak 108.453 (82,19%). Capaian ini, kata Hadi, adalah bentuk keseriusan dan komitmen dalam melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia
“Deklarasi ini adalah buah dari sinergi yang baik antara jajaran BPN dan pemerintah daerah untuk untuk mendorong realisasi target pendaftaran tanah,” ujar Hadi lewat keterangan yang diterina.
Hadi berharap kota lain di D.I Yogyakarta seperti Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman juga dapat segera menjadi kota lengkap. Menurutnya, Kota Lengkap memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat dan juga negara.
“Kota Lengkap memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi rakyat,” terang Hadi Tjahjanto.
Keuntungan lain saat sebuah kota menjadi Kota Lengkap dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.
“Jika tidak ada sengketa, keamanan kepemilikan tanah dapat berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi,” imbuh mantan Panglima TNI itu.
Dalam kesempatan yang sama, Hadi juga menyerahkan sejumlah sertifikat peruntukan barang milik megara, barang milik daerah, PT PLN, hingga tanah Kasultanan sebanyak 179 sertifikat.
Hingga hari ini, Kementerian ATR/BPN telah mendeklarasikan enam kota lengkap diantaranya Kota Denpasar, Kota Bontang, Kota Madiun, Kota Tegal, Kota Surakarta, dan terakhir Kota Yogyakarta (Ant/H-3)
