05 May 2023, 22:20 WIB

Jawa Barat Butuh Wakil Gubernur dari Kalangan Birokrat


Bayu Anggoro |

JAWA Barat dinilai membutuhkan sosok birokrat untuk menjadi
gubernur maupun wakil gubernur. Hal ini dirasa penting agar jalannya
pemerintahan semakin baik.

Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC),
Firman Manan, mengatakan, sosok wakil gubernur dibutuhkan dalam
menunjang jalannya pemerintahan. Bahkan, wakil gubernur memberikan pengaruh signifikan dalam kriteria elektoral.

"Tentunya juga karena wakil gubernur yang menguasai teknis," katanya
dalam siaran pers, Jumat (5/5).

Firman mengatakan, pihaknya merilis survei kandidat alternatif Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat 2024. Sejumlah nama dari latar belakang elit birokrasi, elit partai politik (parpol), figur populer non-parpol hingga kepala daerah muncul dalam hasil survei periode April 2023 tersebut.

Berdasarkan survei kategori elit birokrasi, sebanyak 28 nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat esselon I dan II masuk dalam radar kandidat alternatif Cawagub Jabar 2024.


Dedi Supandi

 

Adapun dari 28 nama tersebut, mengemuka tiga nama yang mengantungi
elektabilitas tertinggi. Di urutan pertama muncul nama Dedi Supandi.

Dedi Supandi yang kini menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Jawa Barat menorehkan elektabilitas tertinggi yaitu 1,9%. Di
bawah Dedi Supandi, pada urutan kedua, ditempati Setiawan Wangsaatmaja
yang saat ini menjabat Sekda Jabar dengan elektabilitas 1,2%.

Sementara urutan ketiga ialah Asep Sukmana, yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat dengan elektabilitas 1,0%.

Firman mengatakan, wakil gubernur yang seorang birokrat sangatlah tepat untuk menutupi atau melengkapi kelemahan calon gubernur.

"Idealnya cawagub juga memenuhi kriteria pemerintahan yaitu mempunyai
pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan
pemerintahan. Memba mendampingi dan menjadi penasihat terdekat Gubernur
dalam mengelola pemerintahan pasca memenangkan Pilgub," ujar Firman.

Menurut dia, pencalonan birokrat menjadi wakil gubernur pun bukan hal
yang baru. Berrdasarkan pengalaman beberapa Pilgub sebelumnya, ada elit birokrat yang menyalonkan diri menjadi wakil gubernur.

Firman menyontohkan, seperti dalam Pilgub Jabar 2013-2017. Lex Laksamana Zaenal maju mendampingi Dede Yusuf.

"(Cawagub) memang diproyeksikan punya kemampuan Pengelolaan
pemerintahan dalam membackup Gubernur. Tentu saja birokrat top level," katanya.

Beberapa nama elit birokrat yang banyak dipilih publik juga dinilainya memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola pemerintahan. Firman menilai mereka memiliki kemampuan yang tepat untuk mendampingi Ridwan Kamil di periode kedua.

Selain itu, berpasangan dengan birokrat juga memiliki kecenderungan politik yang kecil.


Kalangan parpol

 

Menurutnya, dengan wakil gubernur yang juga dari golongan Partai
Politik. Wakil dari latar belakang partai biasanya memiliki
kecenderungan politik yang tinggi.

"Biasanya para birokrat itu juga kan tidak punya kecenderungan politik
yang terlalu tinggi. Kenapa itu penting, kalau kemudian wakil kepala
daerah itu juga politisi, di banyak daerah kita lihat kan ada potensi
konflik," katanya.

Tidak hanya itu, dia menilai, memilih wakil dari kalangan birokrat juga
bisa meminimalisir terjadinya kompetisi dalam memimpin. Firman
mengatakan, kebanyakan wakil gubernur dari kalangan politik ada
keinginan untuk maju kembali ke periode kedua mejadi gubernur.

"Nama birokrat ini paling tidak menjadi calon alternatif dari kalangan
politisi, kepala daerah, dan partai politik," kata dia.

Sementara dalam survei cawagub dengan latar belakang kepala daerah muncul nama Bima Arya, Hengky Kurniawan, Cellica Nurrachdiana, Ade Sugianto dan Rudy Gunawan.

Selain itu, Atalia Praratya Ridwan Kamil juga masuk dalam kategori figur alternatif non-partai politik (outsider). Atalia diasosiasikan dekat dengan Ridwan Kamil, dan potensi mendapatkan dukungan dari Ridwan Kamil.

Selain Atalia Praratya Ridwan Kamil,  muncul juga nama Susi Pujiastuti
dan Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Kemudian dari elite partai politik,
ada Dessy Ratnasari (PAN), Ono surono (PDIP), dan Saan Mustopa (Nasdem).


Dedi Mulyadi


Pada kesempatan tersebut, IPRC pun merilis survei kandidat alternatif
Calon Gubernur (Cagub) Jabar 2024. Dalam simulasi 10 nama, Dedi Mulyadi
mencatatkan elektabilitas 46 dan berpeluang menjadi calon alternatif
bilamana Ridwan Kamil tidak turut bertarung dalam konstelasi Pilgub
Jabar 2024.

Di bawah Dedi Mulyadi, ada nama Dede Yusuf dengan elektabilitas 14,8%.
"Dede Yusuf (Demokrat), mempunyai keunggulan name-recognition sebagai
mantan Wakil Gubernur. Namun belum ada kepastian untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024," kata Firman.

Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.200 orang dengan metode penarikan sampel melalui multistage random sampling, dengan margin of error rata-rata sebesar 2,87% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan di 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat periode April 2023.

Warga yang sudah mempunyai hak pilih atau berumur 17 tahun atau
lebih diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menggunakan
kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih.

"Kontestasi Pilgub Jabar 2024 masih sangat dinamis, tergantung pada
kepastian Ridwan Kamil untuk maju atau tidak maju dalam Pilgub. Dinamika lain ialah dukungan terhadap partai politik di Jabar, dan dinamika popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas calon-calon
alternatif yang berpotensi untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024,"
pungkasnya. (N-2)

BERITA TERKAIT