PARA pejabat dan akademisi di Kalimantan Timur terus menyemangati mahasiswa dan pemuda untuk aktif mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah itu. Karena itu, para generasi milenial itu ditantang terus meningkatkan kualitas dan sumber daya manusianya.
Ajakan itu dilontarkan mereka pada Talkshow dan Grand Launching Forum Milenial Nusantara (FMN), Jumat (14/4). Acara yang digelar dengan tema "Generasi Muda Dalam Menyongsong Peradaban Baru di Ibu Kota Nusantara” itu dilaksanakan di Kedai Kopi Bagio’s, Jl KH Abdurrasyid, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
Eko Susanto, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mewakili Gubernur Kalimantan Timur menyatakan daerah ini telah memiliki modal sebagai Indonesia mini pada 2045. Terbukti, Kaltim meraih Harmoni Awards sebanyak 3x berturut-turut.
"Indonesia sedang menyiapkan diri untuk menjadi negara maju di berbagai bidang. Bisa kita proyeksikan, nantinya yang akan mengambil alih kepemimpinan itu ialah pemuda yang saat ini ada di Kaltim," jelasnya.
Tantangan Bangsa Indonesia saat ini, lanjut dia bukan berhadapan dengan negara luar, tapi justru menghadapi dinamika di dalam negeri sendiri. "Oleh karena itu saya mengajak pemuda di Kaltim agar tidak membenci pemerintah karena nantinya kebencian itu akan berbuntut caci maki dan hinaan."
Dia mengajak dengan adanya IKN jangan hanya menuntut apa yang bisa didapat, namun apa yang bisa dilakukan. "Kita harus dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN. Kita juga harus menghindari adanya perpecahan antar suku, budaya, dan konflik sosial, seperti yang terjadi di negara lainnya."
Generasi Z yang kini berkembang, lanjutnya memiliki berbagai dukungan teknologi, sehingga menyebabkan rasa malas, sering depresi, dan bahkan berkurang pemahamannya tentang nasionalisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang baik agar pemuda tidak mudah dipecah belah dengan kehadiran teknologi.
"Saya harapkan dengan berdirinya FMN menjadi semangat bagi kaum pemuda untuk mempersatukan Bangsa Indonesia," tandasnya.
Kiprah pemuda
Sementara Rusman Ya'qub, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur mengaku akan mendorong terus menerus generasi muda Kaltim untuk berkiprah dan berpartisipasi untuk kemajuan Bangsa Indonesia khususnya Kaltim.
"Ada yang menarik dari tema yang diangkat dalam tema kali ini yaitu Generasi Muda Dalam Menyongsong Peradaban Baru di Ibu Kota Nusantara. Apa yang perlu dilakukan oleh para pemuda dalam mengawal sekaligus mengarahkan peradaban yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia," jelasnya.
Dia mengaku akan terus mengkritik pemerintah karena belum mampu mendefinisikan problematika tersebut. "Desain apa yang akan dilakukan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu harus ada program perencanaan yang jelas untuk menuju ke hal tersebut."
Kritik juga dilontarkan pada Badan Otorita IKN yang tidak hadir dalam kegiatan ini. "Memang dari dulu, mereka susah sekali untuk hadir menyerap aspirasi dari masyarakat Kaltim. Kita sampai saat ini juga belum pernah mendengar konsep seperti apa yang akan diarahkan oleh Badan Otorita IKN, padahal ini kesempatan emas bagi Otorita IKN untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari pemuda Kaltim," tegasnya.
Rusman menegaskan masyarakat harus mengawal nilai-nilai nasionalisme dan Pancasila di Kaltim termasuk dengan pengelolaan bahasa daerah di Kaltim. Saat ini, DPRD Kaltim berupaya merancang Raperda terkait pelestarian bahasa daerah.
"Dengan hal tersebut, kita berharap karakter Bangsa Indonesia saat ini dapat dijaga terlebih dengan adanya pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim tentu memerlukan kerja keras dan ikhtiar agar dapat mewujudkan hal tersebut. Pemuda dewasa ini sangat kurang akan literasi dan dengan adanya teknologi sekarang orientasi pemuda bergeser sehingga seakan dikendalikan oleh teknologi," tambahnya.
Oleh karena itu, papar dia, perlu dilakukan upaya dari dalam pribadi masing-masing untuk dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan anak Kaltim serta perlu adanya manajerial untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. "Saya tidak mau pemuda kita memiliki mentalitas yang lemah dan kurang siap untuk bertarung, karena tingkat produktivitasnya lemah bagi perusahaan, sehingga sebagian besar SDM yang diambil dari luar daerah Kaltim. Selain kita harus mempersiapkan diri, saya kira pemerintah harus bisa memfasilitasi dan mendukung penyiapan pemuda dalam mengembangkan skill dan kemampuan pemuda dalam kegiatan IKN."
Menurut Rusman, hal ini penting dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, karena kecerdasan, skill, dan penguasaan teknologi saat ini menjadi yang utama dalam persaingan kerja. Hari ini PLN sudah mempersiapkan SPKLU, sehingga nantinya tidak ada lagi SPBU berbasis minyak bumi karena transportasi yang ada di IKN menggunakan kendaraan listrik.
"Kami juga menyarankan kepada pihak SMK agar menutup jurusan-jurusan yang tidak relevan dengan arah pembangunan dan pasar yang dibutuhkan saat ini, seperti halnya jurusan perkantoran. Sekarang sudah jarang adanya kebutuhan kerja yang hanya terbatas di lingkungan kerja perkantoran, melainkan harus bisa multifungsi dan memiliki kemampuan lebih," tambahnya.
Rusman berharap Forum Milenial Nusantara tidak hanya melakukan kegiatan diskusi, namun harus punya langkah konkret yang dapat menjadi modal dalam mengambil peran di pembangunan IKN.
"Belajar dari kasus pendirian PKT Bontang, yang justru masyarakat sekitar belum mendapat aliran listrik dan tertinggal. Itu jadi pelajaran penting. Nantinya masyarakat sekitar IKN juga harus sejahtera," tanda Rusman.
Tantangan kepemudaan
Sementara itu Agung Sugiarto, Analis Kebijakan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, mengatakan pihaknya juga terus berupaya mengawal pembangunan IKN melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memupuk optimisme pemuda berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Dalam kurun 2015-2020, nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kaltim berada di peringkat 5 besar se-Indonesia. Namun setelah adanya pandemi covid-19, justru turun menjadi peringkat 17 dari 34 provinsi," ungkapnya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, sudah memiliki Perda untuk meningkatkan nilai IPP dan membentuk pokja. Dispora memiliki berbagai ajang kompetisi sebagai bentuk upaya peningkatan daya juang dan kompetensi pemuda.
Selain itu, adabeberapa ajang kompetisi kepemudaan, seperti pemuda pelopor, kewirausahaan pemuda berprestasi, namun minatnya kurang oleh para pemuda Kaltim. "Kami terus berupaya untuk menyosialisasikan ajang kepemudaan melalui media maupun event lainnya, seperti pertukaran mahasiswa internasional."
Di bidang kewirausahaan, dalam tahun 2023 ini, pihaknya menargetkan dan melakukan pembinaan sebanyak 10 ribu pemuda.
"Oleh karena itu, kami harapkan agar FMN dapat mendukung pengembangan bakat dan kreativitas pemuda di Kaltim," tandas Agung.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kaltim, Fitriansyah mengungkapkan dalam mengawal pembangunan IKN, pihaknya berharap agar para pemuda dapat menyuarakan nasionalisme dan penguatan mentalitas pemuda Kaltim.
"Kita lihat sebagian besar tenaga kerja di IKN berasal dari orang luar. Bbahkan sertifikasi yang sudah diberikan kepada masyarakat lokal masih saja tidak membuat mereka dapat bersaing dengan para pekerja pendatang," jelasnya.
Dia melihat faktor utama yang jadi masalah ialah mentalitas. "Ini sudah mengakar. Mentalitas pemuda Kaltim kurang terkait etos kerja."
Musyawarah
Penegasan juga disampaikan akademi yang juga penasihat FMN, Elvyani NH Gaffar.
"Terkait peradaban baru yang akan dibangun, kami menyarankan agar para pemuda dapat berdiskusi bersama para anggota dewan, sehingga dapat menghilangkan skeptisme pemuda bahwa wakil rakyat hanya datang pada saat masa kampanye dan setelah itu hilang setelah terpilih," ujarnya.
Dia berharap para pemuda Forum Milenial Nusantara menjadi kader yang memiliki karakter, nasionalisme, dan akhlak baik dalam mengawal aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Karena hal tersebut menjadi modal awal bagi manusia untuk menjadi pimpinan-pimpinan bangsa selanjutnya
Dia menyebutkan sudah adanya 29 towerdi IKN dan ribuan pekerja yang hadir dari luar. "Di sini perlu adanya peran pemuda yang akan mengarahkan peradaban tersebut agar tidak menyimpang dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia." (N-2)
