KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Perwakilan Badan Pengwasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy M Harahap, Sabtu (1/4).
"Dua lembaga ini (KPU dan Bawaslu) mempunyai peran strategis dalam memastikan terpilihnya pemimpin yang kompeten melalui pemilu dan pilkada," tuturnya.
Rudy mengungkapkan hasil pengawasan BPKP Kalsel pada KPU dan Bawaslu selama Triwulan I Tahun 2023 berhasil mengidentifikasi risiko-risiko di KPU dan Bawaslu dalam manajemen pengelolaan keuangan. "Risiko-risiko tersebut belum dikelola dengan baik," ungkapnya.
Baca juga: KPU Flores Timur Antusias terima Kirab Pemilu 2024
Karena itu pihaknya meminta agar seluruh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu harus menjalankan kebijakan berbasis risiko (risk based policy). Dengan demikian, risiko strategis dan operasional di KPU dan Bawaslu dapat dimitigasi dengan baik guna mencegah pemilu yang tidak berintegritas, tidak efektif, dan tidak efisien.
Terkait hal itu BPKP Kalsel telah menggelar kegiatan sharing session bertema Akselerasi penyelenggaraan manajemen risiko dan hasil pengawasan atas pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2023 dan 2024 di Kantor BPKP Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (31/3).
Baca juga: Polda Jateng Mulai Siapkan Pengamanan Lebaran dan Pemilu 2024
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu se-Provinsi Kalsel. Hadir juga unsur pemerintah daerah yang akan memberikan dana hibah pemilu. Rudy mengingatkan, keberadaan KPU dan Bawaslu bukan hanya untuk kegiatan sosialisasi atau rapat-rapat, tetapi harus memastikan bahwa pemimpin yang kompeten lah yang terpilih dari pemilu.
KPU dan Bawaslu juga harus mengubah perilaku masyarakat dalam memilih, yaitu mereka benar-benar memilih pemimpin yang kompeten, bukan memilih karena politik uang. (Z-6)
