PENJABAT Bupati Lembata, Nusa Tenggara Timur, Marsianus Jawa menemukan adanya ketimpangan dalam penetapan penerima program pembangunan bantuan perumahan 2022. Buruknya data sasaran penerima bantuan disebut sebut menyebabkan bantuan perumahan di Lembata tidak tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Marsianus saat membuka kegiatan Fokus Grup Discusion (FGD) Kabupaten Lembata dalam angka 2023 dan Pembinaan Data Statistik sektoral.
"Program bedah rumah dalam kota tahun lalu (2022) sebanyak 125 saya
lihat tidak tepat sasaran. Yang terjadi ada rumah yang lebih tidak laik
dari rumah yang sudah diperbaiki. Pertanyaannya, bagaimana menetapkan
rumah bantuan sedangkan ada rumah yang saya datangi di dalam kota
Lewoleba, untuk duduk saja tidak laik," ungkapnya.
Marsianus mengaku sedih kalau pelaksanaan pembangunan berjalan tidak
tepat sasaran, berdasarkan data dan realitas. "Menetapkan penerima bantuan perumahan tahun ini sebanyak 12 rumah, saya yang menentukan."
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Felixia
Penaten Kelo Siola, menjelaskan, BPS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab menyediakan data dan informasi statistik ofisial di Indonesia.
"Lahirnya perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bisa
dikatakan sebagai jawaban atas tantangan dalam tata kelola data dan
informasi statistik sektoral di Indonesia. Jika sebelumnya statistik
sektoral dikelola oleh masing masing dinas/instansi, hadirnya perpres
tersebut menuntut kita untuk mulai berbenah, bekerja secara bersama dan
terkoordinir untuk mewujudkan data lebih berkesinambungan, akurat dan
terpadu," ungkapnya.
Ia menjelaskan, tujuan FGD yaitu memberikan pembinaan terkait data
statistik, sehingga yang disajikan dapat menggambarkan kondisi Kabupaten sebenarnya. (N-2)
