BERDASARKAN data dari Government Resource Management System (GRMS) Jawa Tengah, persoalan pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi sektor paling banyak diadukan warga kepada Ganjar Pranowo sepanjang 2022. Kota Semarang dan Kabupaten Brebes menjadi daerah yang paling banyak menyampaikan aduan.
Total aduan terkait pendidikan yang diterima Ganjar melalui LaporGub selama setahun sebanyak 1026. Dari total aduan tersebut, sebanyak 1006 telah tuntas diselesaikan. Sementara 20 aduan sisanya tidak memenuhi kriteria, karena tidak dicantumkan identitas pelapor dan wilayah laporan.
Menyusul pendidikan, ada sektor ketenagakerjaan sebanyak 777 aduan dan telah terselesaikan sebanyak 773 aduan. Kemudian ada sektor energi dan sumber daya mineral yang telah menyelesaikan 587 dari 590 yang masuk. Berikutnya, ada sektor Sosial dengan jumlah 550 aduan. Sementara aduan untuk sektor infrastruktur sebanyak 537 laporan.
“Pemerintah akan bisa mendapatkan data yang bagus dan itu bisa dipakai untuk basis pengambilan keputusan dan kebijakan yang jauh lebih baik. Mudah-mudahan masyarakat akan bisa makin menerima dan ini kita jadikan legacy bahwa layanan publik itu bisa kok dikanalisasi dengan sistem yang bagus," kata Ganjar.
Baca juga: Realisasi PSN di Jateng Terbesar Se-Indonesia, Ganjar Genjot Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Dengan basis data tersebut Ganjar banyak melahirkan terobosan dalam sektor pendidikan. Mulai dari SMKN Jateng Boarding School yang merupakan SMKN terbaik di Indonesia, SPP gratis untuk siswa SMA/SMK Negeri, gaji UMK untuk para honorer, hingga mendirikan sekolah virtual bagi warga Jawa Tengah yang putus sekolah di manapun berada.
Sementara untuk grafik sektor kabupaten/ kota, posisi teratas ditempati Kota Semarang dengan 743 aduan yang berhasil direspon, serta 36 aduan belum direspon.
Tempat kedua diiikuti oleh Kabupaten Brebes dengan 680 aduan yang direspon, serta 7 aduan yang belum direspon, lalu disusul Kabupaten Cilacap dengan 679 aduan yang derespon dan 6 aduann yang belum direspon.
Laporan atau aduan dari masyarakat yang belum direspon sebagian besar dikarenakan sulitnya melacak sebab data maupun detail alamat yang tidak lengkap.
Tercatat, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng mendapat 276 aduan, diikuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan 111 aduan di posisi kedua dan DPUSDATARU di tempat ketiga dengan 103 aduan.
Grafik kabupaten/ kota sendiri mencatat, Kota Semarang mendapat jumalah aduan tertinggi dengan total 210 aduan masuk, diikuti Kabupaten Brebes dengan 119 aduan serta Kabupaten Demak dengan 99 aduan.
Ganjar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan memperbarui aplikasi LaporGub guna memudahkan masyarakat yang ingin melapor. Menurut Ganjar, hal ini merupakan wujud dari layanan pemerintah yang mudah dan cepat. Kini, aplikasi tersebut diluncurkan dalam versi terbaru, LaporGub V.2.0.
LaporGub versi baru ini, lanjut Ganjar, menyediakan layanan laporan anonim untuk masyarakat. Fitur tersebut memungkinkan identitas pelapor tidak terlihat publik sehingga privasi laporan bisa dipastikan aman.
"Kami memperbaiki terus, sudah beberapa kali versinya diperbaiki. Pada versi terbaru ini jangkauannya lebih gampang, dan di belakang itu sebenarnya ada data yang terkumpul yang dianalisis dengan Artificial intelligence. Maka sekarang kalau ada masyarakat melapor, terdata,” kata Ganjar.
Data terbaru dari GRMS Jawa Tengah, sejak 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 22.980 aduan masyarakat yang masuk ke Ganjar. Dari jumlah tersebut, sejumlah 14.983 aduan atau 65,2 persen dapat diselesaikan, 4.927 aduan atau 21,4 persen dalam proses verifikasi, sebanyak 1895 aduan atau 8,24 persen dalam progres, serta 257 aduan atau 1,11 persen belum dijawab.
Sisanya, sebanyak 918 aduan atau 3,99 persen aduan masuk dalam kategori tidak layak, dikembalikan, spam, atau bukan wewenang Pemprov Jateng.
Sedangkan, sejak tanggal 1 Januari 2023 hingga 23 Februari 2023, LaporGub mencatat terdapat 3.829 aduan yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebayak 1.980 aduan diselesaikan, 729 dalam proses verifikasi, serta 672 dalam progres. Sisanya, aduan belum dijawab, berisi spam, tidak layak atau bukan wewenang pemprov Jateng.
Sebagai informasi, LaporGub merupakan gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sejak periode pertamanya pada 2013. Saat itu, LaporGub masih berbasis website.
Dalam perjalanannya, Ganjar terus mengembangkan hingga bisa diakses multi prlatform mulai dari Web, whatsApp, DM media sosial sampai SMS maupun hotline. Dan pada versi LaporGub V.2.0 yang terbaru sudah memakai analisis artificial intelligence. (RO/OL-09)
