ANGKA prevalensi stunting secara nasional di Indonesia turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Namun pekerjaan belum usai, karena target pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo adalah mencapai penurunan hingga 14,4% pada 2024.
Untuk itu, perlu kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pihak swasta, serta masyarakat terutama di 10 besar provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Termasuk salah satunya Sulawesi Selatan dengan angka 27,2%.
Hal ini tersirat saat peluncuran buku pedoman berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh Pemerintah Provinsi Sulsel bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia di Makassar pada Kamis (9/2).
Acara peluncuran buku ini juga sebagai tanda dimulainya program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia di Makassar. Program yang telah berlangsung sejak 2021 ini merupakan kerja sama Tanoto Foundation dan UNICEF untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan berfokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemenuhan gizi yang positif.
Pada acara tersebut, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Sulsel Andi Aslam Patonangi, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, setiap kabupaten/kota di Sulsel diharapkan mampu menyusun strategi KPP dengan mempertimbangkan kearifan lokal sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif.
"Penurunan angka stunting di daerah akan dapat tercapai saat kabupaten/kota mampu meneropong permasalahan penyebab stunting yang ada di daerahnya secara tepat, mengidentifikasi cara-cara dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk mengintervensi perilaku masyarakat setempat, serta dapat memberikan arahan pelaksanaan program dan pengukuran setelah program dilaksanakan," ujar Andi Aslam dalam keterangannya, Jumat (10/2).
Pada kesempatan yang sama, Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry menyampaikan, pihaknya sebagai organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981 meneruskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan prinsip kemitraan.
Baca juga: Banyumas Kembangkan Wisata Susur Sungai Serayu
"Buku pedoman ini berisi komponen-komponen penting yang diperlukan dalam strategi KPP seperti analisis situasi, rencana aksi implementasi, serta pemantauan dan evaluasi sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemda dalam memastikan bahwa strategi komunikasi kabupaten/kota dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik. Diharapkan juga dengan diluncurkannya buku pedoman ini, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan stunting semakin terarah dan benar-benar mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga,” tutup Eddy.
Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku Henky Widjaja mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel yang terus berupaya menekan angka prevalensi stunting.
"Strategi komunikasi yang kita luncurkan saat ini merupakan strategi komunikasi pertama di tingkat provinsi yang mendukung perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting," kata Henky.
Pihaknya pun bangga bahwa Provinsi Sulsel menjadi pelopor dan terus mengaktifkan semua pihak di wilayah untuk bersama-sama mencegah stunting di lapangan. "Semoga langkah yang kita ambil hari ini menjadi penggerak bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk memiliki strategi komunikasi yang dapat memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan menemukan potensi terbaik mereka," sambung Henky.
Program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia terbagi menjadi dua fase. Pada fase I di 2021, kerja sama ini menghasilkan pedoman operasional untuk Pemprov dalam mendampingi, memantau, dan mengevaluasi Pemkab/Pemkot untuk menjalankan program Komunikasi Perubahan Perilaku Sosial atau Social Behavior Change Communication (SBCC).
Menyusul hasil dari fase I, Tanoto Foundation dan UNICEF melanjutkan kerja sama ke fase II yaitu pendampingan KPP kepada Provinsi Jateng dan Sulsel, yang kemudian diimplementasikan pada kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Program ini direncanakan berlangsung pada 2022 hingga 2025. (RO/OL-16)
