Kaum muda Samarinda terutama para aktivis Kampus, sangat mendukung percepatan pembangunan IKN. Para mahasiswa juga berjanji akan mengawal pembangunan IKN agar tidak melenceng dan merugikan warga lokal.
Kesimpulan itu terangkum dalam seminar yang digelar Forum Milenial Nusantara di Warkop Bagio’s, Jl KH Abdurrasyid No 8, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu 4/2). Seminar mengangkat tema : “Eksistensi Penduduk Lokal Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara".
Seminar merupakan inisiatif dari Forum Milenial Nusantara dalam rangka sosialisasi dan mengajak kalangan pelajar dan mahasiswa peduli soal pemindahan IKN. Forum Milenial Nusantara juga mengedukasi kaum milenial khususnya para mahasiswa agar dapat mempersiapkan diri untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan IKN.
Seminar menghadirkan para aktivis kampus di antaranya Andi Irawan Iskandar (Ketua Umum HIMA Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Arif Dwi Andika (Presiden BEM Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarmanl), Edyshon Radja (Ketua BEM Faperta Universitas Widyagama Mahakam/UWGM) dan Husain Firdaus (Ketua Forum Milenial Nusantara).
Pada kesempatan itu, Husain Firdaus, Ketua Forum Milenial Nusantara, mengatakan Forum Milenial Nusantara adalah wadah untuk menghimpun pemikiran, menyuarakan isu kedaerahan maupun nasional. Dalam beberapa kesempatan, FMN telah mengadakan berbagai kegiatan, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, selain itu Kehadiran IKN harus menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjutnya, FMN mencoba mewadahi kritikan maupun saran rekan-rekan dan nantinya akan coba disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu ia jua meminta para pembicara untuk memberikan pemikiran dan masukan terkait dengan pemindahan IKN ke Provinsi Kaltim.
Warga lokal
Sementara Andi Irawan Iskandar, Ketua Umum HIMA Hukum UMKT, menyatakan Pulau Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia akan terancam dampak dari pemindahan IKN.
Terkait dengan eksistensi penduduk lokal, ia yakin nantinya tetap dapat bersaing dengan para pendatang.
Sejumlah hal yang positif terkait IKN, sudah terlihat sejak sekarang. "Misalnya ada kunjungan Presiden RI. Masyarakat diuntungkan karena jalan yang rusak dan berlubang langsung diperbaiki," ujarnya,
Namun, dia juga mengungkapkan adanya sisi negatif. Di antaranya soal isu pengambilalihan lahan adat yang dimanfaatkan untuk pembangunan IKN yang menimbulkan sentimen negatif. Pasalnya, segala hal berkaitan dengan adat harus dijaga dan dilestarikan.
"IKN di Kaltim juga akan membuka lapangan kerja baru yang dapat menjadi manfaat bagi masyarakat, karena saat ini angka pengangguran dan penduduk miskin masih tinggi. Oleh karena itu, kehadiran IKN harus dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para penduduk guna meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat," tandasnya.
Untuk itu, pemindahan IKN harus benar-benar dikawal agar sesuai dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. "Jangan sampai justru IKN menjadi kesempatan bagi para oligarki untuk menjadikannya sebagai ladang korupsi. Maka dari itu, mari para pemuda dan mahasiswa berperan dalam mengawal pembangunan IKN."
Distribusi pangan
Sementara Edyshon Radja, Ketua BEM Faperta UWGM, mengatakan pemindahan IKN ke Kaltim memiliki berbagai dampak yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu dengan banyaknya pembangunan jalan, gedung pemerintahan, maka lahan pertanian akan semakin berkurang.
Terkait dengan kualitas SDM di Kaltim, ia meminta harus diperhatikan dengan baik, karena masih terdapat masyarakat yang kurang dalam mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan buruh juga masih kurang diperhatikan.
"Hal-hal tersebut harus segera diperbaiki oleh pemerintah daerah agar nantinya masyarakat lokal siap bersaing dengan para pendatang.Terkait dengan ketahanan pangan juga harus diperhatikan, karena penambahan angka penduduk akan semakin banyak datang di Kaltim," paparnya.
Ia mengakui distribusi pangan di Kaltim sebagian besar masih mengandalkan dari luar daerah. "Sebagai mahasiswa sekaligus pemuda di Kaltim, kita harus terus mengawasi perkembangan pembangunan IKN. Selain itu kita juga harus mengajak para pemuda yang lainnya untuk bergabung dan mengawal pembangunan IKN."
Pada kesempatan itu, Arif Dwi Andika, Presiden BEM Fakultas Kedokteran Unmul, menyatakan selama ini pembangunan di Indonesia masih cenderung Jawasentris. "Konsep IKN akan mendorong pembangunan di Indonesia lebih merata ke seluruh daerah atau sering dikenal dengan istilah Indonesiasentris."
Dengan adanya hal tersebut, dia mengajak semua pemuda dan masyarakat lokal Kaltim harus dapat memanfaatkan dengan baik. "Kita tentu akan menghadapi akuluturasi kebudayaan, dengan adat dan budaya daerah lain. Meskipun adanya konsep nusantara dalam perencanaan IKN, pemerintah tetap harus memperhatikan kearifan lokal asli daerah Kaltim."
Arif juga menyoroti soal sumber daya alam masih menjadi pendapatan daerah terbesar di Kaltim. Nantinya, dengan kehadiran di IKN jangan sampai potensi pendapatan asli daerah menjadi terganggu.
Di sisi lain, soal lemahnya kualitas pendidikan masyarakat, menurut dia, akan menjadi beban yang sangat berat untuk menghadapi persaingan dengan para pendatang di IKN. "Karena konsep yang dicanangkan dalam IKN menjadi kota dunia sehingga kualitas pendidikan harus disiapkan dengan baik agar eksistensi penduduk lokal dapat terjaga."
Sementara soal kesehatan, keberadaan rumah sakit di IKN baru ada 1, sehingga kualitas infrastruktur kesehatan harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar nantinya dapat memenuhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di IKN.
"Sebagai pemuda kita harus mengawal pembangunan IKN dengan benar sampai 2024, kemudian pemindahan IKN juga harus menjadi manfaat bukan menambah masalah untuk masyarakat," tandasnya. (N-2)
