MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah strategis. Upaya itu di antaranya melalui pelaksanaan rapat koordinasi rutin mingguan pengendalian inflasi daerah setiap Senin yang diikuti oleh seluruh kepala daerah, jajaran Forkopimda, serta pimpinan instansi vertikal tingkat provinsi dan kabupaten/kota sejak Oktober 2022.
Hal itu dikatakan Mendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 bertajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (17/1).
Baca juga: Nama-Nama Senjata Tradisional Indonesia dan Daerah Asalnya
Mendagri mengatakan, berkat arahan Presiden serta kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah (Pemda), saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif. "Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7%."
Lebih lanjut ia mengungkapkan, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95% Oktober 2022 turun menjadi 5,71%, November 2022 menjadi 5,42% dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51%.
"Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru," ujarnya.
Ia menuturkan, dalam Rakornas kali ini Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, penanganan covid-19, stunting, kemiskinan, dan jaring pengaman sosial
"Kita harap keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan daerah," ujarnya.
Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas kepala daerah dan Forkopimda 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang.
Peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 kepala perwakilan BI di provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota. (RO/A-1)
