BREBES, Jawa Tengah, sudah dinyatakan sebagai kabupaten berpredikat Universal Health Coverage (UHC) oleh BPJS Kesehatan. Status disandang setelah 95% warganya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Mereka yang akan berobat kini cukup menunjukan Nomer Induk Kependudukan
(NIK) dan otomatis bisa menikmati layanan Program BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR, Dewi Aryani, usai menemui Pj
Bupati Brebes, Urip Sihabudin, Jumat (13/1).
"Sejak Desember 2022, Brebes sudah dinyatakan sebagai Kabupaten UHC dan tentu ini berita menggembirakan," ujar Dewi Aryani.
Dia menambahkan sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, pihaknya mempunyai kewajiban moral untuk menyosialisasikan status kabupaten UHC. Dengan status itu masyarakat akan banyak mendapat keuntungan dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan.
"Dalam upaya mewujudkan Brebes berstatus UHC, saya telah membantu melalui program kartu BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang belum
memiliki. Bahkan, program itu telah dilaksanakan sejak 2015 lalu, dengan capaian warga yang terlindungi mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa," terangnya.
Dewi menuturkan saat bertemu Pj Bupati ternyata belum terkonfirmasi
atas informasi Brebes yang telah dinyatakan kabupaten UHC. Ia meminta Pj Bupati untuk segera melaksanakan diskusi kelompok terbatas.
"Bahkan, saya minta dalam minggu depan dinas terkait, direksi rumah sakit dan pihak BPJS untuk dikumpulkan dalam FGD," ucapnya.
Dia menilai FGD sangat penting karena untuk menyamakan persepsi dan membahas semua payung hukum menyangkut UHC tersebut. Termasuk,
terkait petunjuk teknis UHC yang mendesak dilaksanakan agar Pj Bupati mempunyai gambaran dan pemahaman lengkap, sehingga juklis UHC yang akan diterbitkan melalui peraturan Bupati itu bisa tuntas.
"Saya meminta agar Juklis UHC diterbitkan melalui peraturan bupati ini bisa clear," jelas anggota legislatif dari Daerah Pemilihan
(Dapil) IX Jawa Tengah ini. (N-2)
