PUSAT Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya dan Center for International Forestry Research (CIFOR) bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau menyelenggarakan “Workshop Rencana Aksi Daerah-Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-PKSB)” di Aula BAPPEDA Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Lokakarya itu bertujuan memahami perkembangan implementasi RAD-PKSB di Kabupaten Pulang Pisau dengan pendekatan yurisdiksi dan mengenalkan rencana riset berbasis ToA, ToC, dan MEF. Workshop dihadiri oleh 60 orang mewakili OPD terkait perkebunan kelapa sawit di Pulang Pisau, tokoh masyarakat adat, LSM lokal/regional dan perwakilan pekebun/petani mandiri sawit di Pulang Pisau.
Lokarya dibuka oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Pulang Pisau Tata Ali Sumitra yang mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Edy Purwanto Casmani.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Pulang Pisau Diharyo mengungkapkan sejumlah tantangan, perkembangan, dan harapan pekebun sawit di Kabupaten Pulang Pisau.
Agung Catur Prabowo dari Dinas Perkebunan Kalteng mengatakan, dalam implementasi di lapangan, pihaknya berpegangan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala untuk pemenuhan RAD-PKSB Kalimantan Tengah.
Baca juga : IPKN 2022: Aceh Masuk 5 Besar Sub-Indeks Travel and Tourism Demand Drivers
"Diantaranya adalah Keterbatasan Anggaran, Kurangnya Tenaga Penyuluh, Ketidakselarasan Pemahaman, Kurangnya Kapasitas SDM Petani Sawit, Rendahnya Produktivitas, dan Lokasi Kebut Sawit Rakyat yang berada dalam Kawasan Hutan," ujarnya.
Direktur PPIIG Universitas Palangka Raya Hendrik Segah mengatakan, dengan mempertimbangkan peran kelapa sawit dalam perekonomian, luas wilayah dan produksi kelapa sawit, Kabupaten Pulang Pisau berpeluang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional/daerah dan menyerap banyak tenaga kerja.
"Di samping itu, adanya sengketa terkait konflik lahan, keterbatasan sumber pendanaan, tekanan issue lingkungan, keterbatasan SDM dan tenaga terampil, serta ekses otonomi daerah menjadi tantangan dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau," ujarnya.
Country Director CIFOR Herry Poernomo mengatakan, pihaknya dengan Universitas Palangka Raya telah menjalankan penelitian tentang pendekatan yuridis di Indonesia terkait kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan 4 kabupaten produsen kelapa sawit (termasuk Kabupaten Pulang Pisau) untuk mengimplementasikan program yurisdiksi melalui pendekatan partisipatif, multistakeholder, dan inklusif gender.
Peserta workshop dibagi menjadi 2 kelompok besar di mana masing-masing kelompok akan berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan, aktor dan risiko Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Pulang Pisau dari 4 aspek, yakni Legalitas, Produktivitas, Sosial, dan Lingkungan. (RO/OL-7)
