30 November 2022, 17:57 WIB

Sebulan akan Berakhir, Serapan APBD Kota Solo Baru 57% Itupun untuk Pengeluaran Rutin


Widjajadi |

PRESIDEN Joko Widodo sesalkan banyak daerah lambat dalam kinerja penyerapan anggaran (APBD). Padahal, tinggal menyisakan satu bulan tutup tahun 2022. Seperti Pemkot Surakarta yang dipimpin Gibran Rakabuming Raka sendiri, hingga per 24 November lalu, baru bisa menyerap 57 persen dari total anggaran belanja sebesar Rp2,4 triliun.

Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo mendapatkan informasi, banyak faktor yang menjadi penyebab kinerja penyerapan anggaran hingga sebulan menjelang tutup tahun 2022, baru 57 persen atau Rp1,4 triliun dari anggaran total sebesar Rp 2,4 triliun.

"Informasi yang diberikan BPKAD bahwa per 24 November baru 57 persen yang berhasil diserap, dari total aanggaran sebesar Rp 2,4 triliun," tukas politisi PDIP Kota Solo.

Banyak faktor yang menjadi penyebab lambannya Pemkot Surakarta dalam penyerapan, seperti di pos belanja modal, misalnya. Tidak serta merta terserap cepat, karena menerapkan pembayaran sistem progres pekerjaan.

"Kebetulan saja di Solo ini, ada sejumlah proyek yang pelaksananya terkena putus kontrak. Ini tentu kendala. Dan belanja modal tidak mungkin terserap semua, karena ada sisa pagu lelang," terang Budi Pras, panggilan akrab ketua DPRD Surakarta ini.

Hal sama diakui Ketua Komisi II DPRD Surakarta Honda Hendarto, belum maksimalnya penyerapan belanja modal, karena Pemkot menerapkan pembayaran sistem progres, dan tidak ada uang muka.

"Dan ketika ada pelaksanaan proyek terjadi wan prestasi dan kemudian putus kontrak otomatis anggaran tidak terserap maksimal," bela Honda.

Kalau dari sisi belanja pegawai, baik untuk ASN dan TKPK tidak ada masalah, karena tiap bulan dikeluarkan. Bahkan pada tutup tahun, TKPK menerima dobel pembayaran, sehingga penyerapan akan maksimal.

Politisi PKS Surakarta, Sugeng Riyanto ikut menimpali, bahwa belum maksimalnya penyerapan juga karena masih rendahnya serapan hibah khusus, terutana di sektor pendidikan, pada pos hibah tunjangan profesi guru. "Kalau yang bansos, seperti bantuan siswa miskin atau BPMKS serapan tidak masalah," papar Sugeng yang dibenarkan Budi Prasetyo. (OL-13)

Baca Juga: Presiden Tegur 10 Daerah dengan Belanja Produk Lokal Terendah


 
 

   

 

 
 
 

 

BERITA TERKAIT