JARINGAN Rakyat Siantar Simalungun Bersatu meminta Menteri BUMN Erick Thohir menghentikan kekerasan yang dilakukan PTPN III terhadap warga di kawasan eks HGU No 3 di Kampung Baru Gurilla, Kota Pematangsiantar, Sumut.
Susi Sipahutar dari Jaringan Rakyat Siantar Simalungun Bersatu mengatakan, proses eksekusi lahan dilakukan lewat kekerasan bagi warga yang menolak tali asih. Kekerasan berupa, penghancuran lahan yang ditanami masyarakat, perobohan rumah hingga intimidasi.
"Seluruh proses kekerasan tersebut menimbulkan trauma bagi anak-anak yang tinggal dalam area tersebut. Sebagian dari masyarakat harus mengalami kekerasan secara fisik," ujar Susi lewat keterangannya yang diterima, Jumat (25/11).
Ricuh proses eksekusi lahan PTPN III, sudah berulang kali terjadi dalam sebulan terakhir. Warga menolak ganti rugi dan memilih tetap bertahan di rumah. Menurut Susi, kekerasan terus berlangsung meski warga sudah berupaya melakukan sejumlah dialog untuk menyelesaikan sengketa.
"Okupasi kedua yang dilakukan sejak 21 November 2022 menggambarkan betapa negara dalam hal ini PTPN III yang berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN menganggap rakyat seolah penjahat dan diperlakukan dengan tidak manusiawi," tandasnya.
Masyarakat, sambung Susi, telah menemui Kementerian BPN/ATR, Komisi II DPR RI dan Kantor Staf Presiden akan tetapi semua upaya tersebut tidak berbuah hasil. Warga, jelas Susi, meminta pihak PTPN III untuk menghentikan okupasi dan menghentikan segala aktivitas di areal Kampung Baru Gurilla karena proses untuk dialog sedang diupayakan
"Lalu meminta kepada Menteri BUMN untuk bisa membuka ruang dialog antara PTPN III dengan masyarakat Kampung Baru Gurilla yang tidak bersedia menerima tali asih dari PTPN III. Menagih kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk secara real mengaplikasikan tagline AKHLAK BUMN," tandasnya.
Kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit, ia meminta anggota Polri menahan diri, bersikap manusiawi dan melindungi masyarakat. Permintaan serupa juga Susi sampaikan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
"Kemudian, meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya untuk bisa menahan diri dalam proses persiapan dialog antara masyarakat dengan pihak PTPN III. Agar dapat berjalan secara setara serta menghasilan solusi yang baik dan adil bagi semua pihak," pungkas Susi. (OL-8)
