PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan program Puskesmas Terpadu dan Juara (Puspa) sebagai salah satu hasil inovasi
layanan di bidang kesehatan.
Layanan ini terkait penguatan puskesmas dalam meningkatkan penanggulangan covid-19, peningkatan vaksinasi dan pencapaian SPM kabupaten/kota, terutama untuk pelayanan kesehatan pada hipertensi sesuai standar, diabetes melitus dan meningkatkan status gizi
pada anak.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Puskesmas merupakan
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. "Jadi lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya," kata Kang Emil, panggilan akrabnya, Rabu (28/9).
Sejak pandemi covid-19 pada 2020 lalu, sampai saat ini pandemi itu masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan semua unsur di masyarakat dalam pengendalian penyebaran covid-19.
"Puskesmas berperan penting dalam upaya penanggulangan covid-19 melalui
kegiatan testing, tracing dan treatment (3T) serta pelaksanaan program
vaksinasi Covid-19," tambahnya.
Ini diperkuat hasil survei yang dilakukan oleh Cisdi di 647 Puskesmas menunjukkan bahwa 45% di antaranya belum mendapatkan pelatihan pencegahan dan pengendalian infeksi covid-19.
Selain itu, lebih dari 50% Puskesmas hanya memiliki satu tenaga promosi
kesehatan dan tidak terdapat tenaga epidemiolog yang merupakan tenaga
penting dalam penanggulangan wabah.
"Keterbatasan fasilitas diagnostik dan alat pelindung diri menjadi hambatan dalam menemukan dan melacak kasus. Sebanyak 50% puskesmas hanya mendapat kuota tes paling banyak 50 orang per hari. Lebih dari 80% puskesmas hanya melakukan pelacakan ke 0-10 kontak untuk setiap kasus positif yang ditemukan," tambah Kang Emil.
Oeh karena itu, menurut mantan Wali Kota Bandung, itu, Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam percepatan penanggulangan wabah covid-19 dengan menetapkan key performance indicator (KPI) untuk mengetahui aspek proses dan enabling factors.
Intervensi dan pemantauan yang menyeluruh dapat membantu pemerintah Jawa Barat merespon dengan cepat dan tepat sasaran.
"Merespon itu, kami memiliki komitmen tinggi dalam penanggulangan
covid-19 bekerja sama dengan CISDI menggagas program Puskesmas Terpadu
dan Juara (Puspa) pada 2021 lalu. Puspa adalah inovasi untuk memperkuat
peran puskesmas sebagai benteng pertahanan kesehatan," lanjutnya.
Penguatan puskesmas
Kang Emil menyebutkan Puspa merupakan inovasi dan komitmen Jabar untuk program penguatan di puskesmas sekaligus melaksanakan arahan presiden terkait aktivasi puskesmas, fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat, sebagai simpul penanganan pandemi global covid-19.
"Puspa menjadikan puskesmas pusat pencarian dan penelusuran kasus covid-19, pemantauan dan penanganan kasus covid-19, pusat informasi dan data berkualitas, serta penggerak kolaborasi," tandasnya.
Tujuan program ini, lanjut alumnus ITB, itu, diadakan untuk memberikan penguatan terhadap puskesmas dalam melaksanakan adaptasi pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi terkini pandemi covid-19. Selain itu juga untuk memperkuat upaya deteksi kasus, pelacakan, isolasi, edukasi, publik, terkait 3M, menyiapkan vaksinasi hingga pemenuhan layanan esensial.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan surveilans tenaga kesehatan di puskesmas dalam melakukan penyelidikan, pengujian dan pengelolaan kasus covid-19 sesuai dengan standar pemerintah. Selain itu juga meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan di puskesmas dalam melakukan modifikasi layanan vaksinasi covid-19.
Yang terbaru, Pemprov Jawa Barat juga merekrut merekrut 500 tenaga kesehatan yang terdiri dari 300 orang tenaga baru secara terbuka untuk publik. Sebanyak 200 lainnya merupakan penguatan tenaga eksisting di puskesmas yang ditunjuk sebagai Field Officer dan akan ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat.
Setelah sukses pada 2021 lalu, Puspa 2022 kembali dicanangkan di Kota
Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya,
Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon.
Keberhasilan program yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu tergambar saat pandemi covid-19 pada 2021 melalui layanan kesehatan
esensial di 100 puskesmas yakni di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung
Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.
Respon cepat
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nina Susana Dewi menambahkan, Puspa hadir untuk menjawab tantangan dan masalah
kesehatan. Upaya itu dilakukan melalui respon cepat dan langsung layanan vaksinasi covid-19 pada usia rentan, promosi kesehatan dan pemulihan layanan terutama penanganan dari penyakit tidak menular dan peningkatan status gizi balita.
"Selain covid-19, tahun ini tambahannya adalah pemulihan layanan dasar
(SPM) dalam hal ini layanan esensial DM, hipertensi dan gizi ke arah
stunting," kata Nina.
Di antara indikator keberhasilan Puspa 2021, antara lain saat terjadi lonjakan kasus pandemi covid-19.
"Pada periode 21 Juni - 18 Juli 2021, 93% Puskesmas di 12 kota/kabupaten tersebut mampu melakukan tes 1/1.000 penduduk per minggu. Puspa hadir untuk mendorong akses layanan pandemi covid-19 yang lebih gesit bagi 7,2 juta orang," katanya.
Kemudian koordinasi pesan dan aktivitas di berbagai saluran komunikasi
yang konsisten menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali, yang terbukti efektif mendorong perubahan perilaku.
Persentase kepatuhan 3M di tempat umum berisiko menjadi 84,8 % dan angka ini melampaui target awal sebesar 80%. RDT antigen setidaknya 5 hari dalam seminggu di puskesmas, posyandu dan posbindu mempermudah
masyarakat mengakses tes covid-19 dan menurunkan keengganan masyarakat
untuk dites saat bergejala Influenza Like Ilnes (ILI).
"Sebanyak 55% dari 100 puskesmas Puspa mencapai rata-rata rasio test di 1.74 per 1000 penduduk 7 hari terakhir. Mampu melacak minimal 15 kontak erat dari seluruh pasien covid-19 dalam 72 jam tidak mustahil dilakukan," tegas Nina. (N-2)
